Pekerja Industri Tembakau Tolak Standardisasi Kemasan Rokok, Khawatir PHK

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) Henry Wardhana meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melibatkan pihak-pihak lain terkait rancangan aturan standardisasi kemasan rokok.

"Yang kami minta adalah agar Kementerian Kesehatan melibatkan pihak-pihak terkait, mulai dari lintas kementerian dan lembaga, seperti perindustrian, ketenagakerjaan, maupun kementerian keuangan, asosiasi petani, serikat pekerja, ritel, dan lainnya," kata Henry di Jakarta, Kamis (4/6) seperti dilansir Antara.

Dia pun berharap agar Kementerian Kesehatan tidak hanya melihat dari sudut pandang kesehatan terkait aturan standardisasi kemasan rokok tersebut. Sebab, kata dia, rancangan aturan itu memiliki dampak sosial ekonomi yang sangat besar.

Lebih lanjut, Henry menyebutkan sebanyak 6.000 pekerja padat karya sektor pertembakauan telah mengirimkan penolakan terkait rancangan aturan standardisasi kemasan melalui kanal masukan publik yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan.

Dia menilai rancangan peraturan tersebut akan menyulitkan pengawasan rokok ilegal yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

“Saat ini saja, peredaran rokok ilegal di Indonesia sudah di kisaran 13 persen, maka kalau penyeragaman kemasan ini tetap dipaksakan, maka peredaran rokok ilegal bisa mencapai 35 persen,” ujar Henry.

Tak hanya itu, menurut dia, serikat pekerja merasa khawatir usulan pasal penyeragaman kemasan atau kemasan polos akan mendorong pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat meningkatkan angka pengangguran dan menimbulkan gejolak sosial.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta Kemenkes agar mempertimbangkan dengan komprehensif dampak aturan yang dinilai akan menekan keberlangsungan lapangan pekerjaan sektor padat karya itu, terutama di tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang dan lapangan pekerjaan yang terbatas.