Terungkap, Firma Hukum Don Ritto Terima 17,4 Miliar Terkait 3 Kasus di Kejagung

Liputan6.com, Jakarta - Kantor hukum terdakwa Don Ritto, DR Law Firm terungkap menerima Rp 17,4 miliar untuk pendampingan hukum dari tiga instansi di tiga kasus berbeda yang bergulir di Kejaksaan Agung (Kejagung). Termasuk salah satunya dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Senin (9/11/2026).

Salah satu kasus yang diberi pendampingan oleh firma hukum Don Ritto adalah terkait dengan perkara kredit macet di LPEI. Kantor tersebut menerima kontrak senilai Rp 7,925 miliar sejak 28 April hingga 28 September 2021.

"Itu adalah rekapitulasi yang disusun dari divisi legal, mulai dari awal penunjukan law firm DR sampai dengan proses penyusunan BAP," kata Rijani Tirtoso Bondan selaku mantan Ketua Dewan Direktur sekaligus Direktur Eksekutif LPEI, yang dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Namun, Rijani menyatakan bahwa ia tak terlibat dalam proses penunjukkan maupun negosiasi kontrak dengan firma hukum tersebut.

Sebab saat itu dia masih menjabat sebagai anggota Dewan Direktur LPEI, yang fungsi pekerjaannya serupa dengan komisaris. Rijani juga mengaku tidak pernah bertemu, apalagi bernegosiasi dengan Don Ritto terkait kontrak pendampingan hukum tersebut.

"Pada saat itu saya masih berstatus sebagai anggota Dewan Direktur. Sehingga data-data ataupun yang tadi disampaikan pada periode tahun 2021, saya tidak terlibat secara intens dalam konteks penunjukan maupun semua yang terkait dengan pemeriksaan," ujarnya.

Rijani menambahkan, pendampingan hukum terhadap pegawai dan pengurus LPEI merupakan fasilitas yang diatur perusahaan. Biaya pendampingan hukum itu juga dapat ditanggung LPEI, tetapi dapat ditagihkan kembali apabila pihak yang didampingi dinyatakan bersalah berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Rijani saat itu hanya menerima laporan bahwa proses pemilihan kantor hukum telah dilakukan sesuai ketentuan dan melalui perbandingan dengan kantor hukum lain. Dia tidak mengetahui secara terperinci proses pemilihan maupun tahapan pendampingan yang dilakukan DR Law Firm ketika perkara telah memasuki persidangan.

Selain kasus kredit macet di LPEI, kantor hukum Don Ritto juga ternyata turut memberikan pendampingan hukum kepada PT Intisumber Bajasakti terkait kasus dugaan impor baja. Nilai kontrak tersebut mencapai Rp 6,5 miliar.

Kontrak pendampingan hukum itu diungkap oleh Vice President PT Intisumber Bajasakti, Tan Hendy Taizar yang juga dihadirkan sebagai saksi dalam sidang yang sama.

"Total Rp 6,5 miliar. Rp 1,5 miliar untuk tahap penyidikan dan Rp 5 miliar untuk pendampingan di persidangan," kata Tan Hendy Taizar.

Tan menjelaskan, pihaknya saat itu sebenarnya sudah mendapatkan pendampingan hukum dari firma lain. Namun dalam penyelidikan, korporasi baja itu kurang puas sehingga mempertimbangkan mengganti firma.

Ia kemudian bertemu dengan seseorang bernama Eko Purwanto, yang disebut sebagai partner di DR Law Firm. Diskusi pun terjadi dan Tan mendapatkan penjelasan mengenai kemungkinan perusahaan dikenakan denda. Tapi besarannya belum dapat dipastikan karena harus melihat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Setelah berkonsultasi, Tan mengaku tertarik. Penawaran resmi senilai Rp 6,5 miliar pun dikirimkan oleh firma hukum Don Ritto kepada PT Intisumber Bajasakti.

"Pertama saya tidak tahu pada saat itu apakah angka itu besar atau kecil. Saya anggap persidangannya bisa lama, mungkin satu sampai dua tahun. Kebetulan waktu juga mepet, jadi saya setuju," ujar Tan.

Pendampingan hukum oleh DR Law Firm disebut Tan berlangsung sejak tahap penyidikan hingga persidangan.

Sementara pendampingan lain yang diberikan oleh DR Law Firm terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang menjerat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART).

Legal Manager di PT SMART, Eky Pratama mengungkapkan bahwa kontrak pendampingan hukum dari firma hukum tersebut bernilai Rp 3 miliar. Pendampingan hukum itu diberikan pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

"Jadi ada dua proposal waktu itu. Untuk tingkat penyelidikan sebesar Rp 1 miliar, untuk tahap penyidikan Rp 2 miliar, jadi total semua Rp 3 miliar," kata Eky.

Eky menambahkan, pendampingan hukum dari DR Law Firm diberikan oleh Eko Purwanto berupa pemberian simulasi pertanyaan. Firma hukum Don Ritto tersebut bertindak seolah sebagai penyidik yang memberikan pertanyaan untuk persiapan proses pemeriksaan di Kejaksaan Agung.

"Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, lebih ke mungkin kayak simulasi pertanyaan, mungkin seperti itu ya, Pak. Mungkin juga mungkin lebih ke kita bilangnya penguatan secara emosional kali, ya, karena kan juga tidak terbiasa menghadapi proses seperti itu. Seperti itu sih, Pak," terang saksi Eky.

"Jadi simulasi pertanyaannya? Jadi maksudnya simulasi Pak Eko ini bertindak seolah-olah penyidik atau pemeriksa, seperti itu?" tanya jaksa.

"Iya, kurang lebih seperti itu, kira-kira," jawab Eky lagi.

Adapun dalam perkara ini, eks Jampidsus Febrie Adriansyah didakwa memeras pengusaha Tan Kian sebesar Rp 55 miliar. Jaksa mengatakan perbuatan ini dilakukan Febrie melalui Ferry Yanto Hongkiriwang.

Febrie dkk juga didakwa melakukan TPPU dengan total Rp 346.743.821.282 (Rp 346 miliar) dan USD 440.990 (sekitar Rp 7,9 miliar).

Febrie disebut jaksa menyamarkan uang itu dengan membeli berbagai aset. Jaksa juga menguraikan isi dalam tiga brankas yang dibongkar saat proses penyidikan kasus ini.

Salah satu brangkas berisi emas 74 kg. Jaksa juga menyebut Febrie bersama Don Ritto melakukan TPPU dengan membeli kafe yang biasa jadi tempat mereka nongkrong.