Sederet Catatan Komnas HAM untuk Program MBG, Sarankan Perbaikan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan pelanggaran tersebut paling banyak berkaitan dengan hak anak, hak atas kesehatan, serta pengabaian terhadap kepentingan terbaik anak.

"Kalau merujuk pada pelanggaran HAM yang kami sampaikan di konferensi ini, maka tentu saja paling banyak adalah pelanggaran hak anak, hak atas kesehatan, dan pengabaian kepentingan terbaik bagi anak," kata Pramono dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Pramono mengatakan, salah satu persoalan yang berkaitan dengan hak tersebut ialah kasus keracunan MBG. Berdasarkan data yang dipaparkan Komnas HAM, lebih dari 50.000 orang menjadi korban dalam 560 kejadian keracunan hingga 2 September 2026.

Apalagi, menurut Pramono, persoalan keracunan juga memperlihatkan belum jelasnya mekanisme pemulihan bagi korban. Komnas HAM belum menemukan standar yang pasti mengenai pihak yang bertanggung jawab atas biaya pengobatan maupun perawatan lanjutan.

"Siapa yang menanggung biayanya, apakah BGN, BPJS, orang tua, sekolah, atau pemda?" ujar Pramono.

Ketidakjelasan tersebut, kata dia, tidak hanya terjadi saat korban menjalani perawatan di rumah sakit. Persoalan serupa juga muncul ketika korban membutuhkan penanganan lanjutan akibat dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Selain persoalan kesehatan, Komnas HAM juga menyoroti kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik. Pramono mencontohkan orang tua yang dilaporkan ke polisi setelah mengkritik menu MBG melalui media sosial, serta diikuti kasus-kasus lain juga.

"Juga ditemukan adanya serangan digital terhadap aktivis yang menyuarakan kritik terhadap tata kelola MBG, baik berupa ancaman kekerasan maupun penyebaran data pribadi (doxxing)," tutur Pramono.

Atas temuan-temuan tersebut, Komnas HAM menilai pelaksanaan MBG tidak cukup hanya memastikan makanan sampai kepada penerima manfaat.

Pihak mereka merekomendasikan pemerintah memperbaiki penyelenggaraan MBG, termasuk memperjelas mekanisme pemulihan bagi korban dan memastikan pelaksanaan program tidak mengabaikan hak-hak lain yang melekat pada penerima manfaat.