Respons PWNU Jatim Anggotanya Jadi Tersangka Korupsi 2,41 M

MS jadi tersangka korupsi pengelolaan keuangan PDTS Kebun Binatang Surabaya.

Diterbitkan 22 November 2026, 17:59 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - A'wan atau anggota Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2025–2026. Merespons hal ini, PWNU Jatim menonaktifkan MS dari jabatannya dan menegaskan bahwa perkara tersebut urusan pribadi, tanpa sangkut paut dengan institusi.

​Sikap resmi itu tertuang dalam surat klarifikasi Nomor 1366/PW.01/A.II.11.01/16/11/2026 tertanggal 21 November 2026 yang diumumkan di Surabaya, Minggu (22/11/2026). Surat tersebut diteken empat petinggi PWNU Jatim, yakni Rais Syuriah KH Anwar Manshur, Katib Syuriah KH Ahsanul Haq. Ketua KH M Balya Firjaun Barlaman dan Sekretaris HM Faqih.

​"Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS Kebun Binatang Surabaya tahun 2025–2026 yang melibatkan salah satu pengacara berinisial MS adalah urusan yang bersangkutan secara pribadi. Tidak ada kaitannya dengan kebijakan, program, maupun institusi NU," tegas PWNU Jatim dalam pernyataan tertulis.

​Penonaktifan sementara MS berlaku hingga kasus ini memperoleh putusan hukum tetap (inkracht). Langkah ini diambil demi menjaga marwah organisasi sekaligus memastikan proses penyidikan berjalan objektif tanpa konflik kepentingan.

​PWNU Jatim juga menyerukan kepada seluruh kader di Jawa Timur untuk menahan diri, tidak berspekulasi, serta tidak memperkeruh suasana di media sosial.

"Sambil tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, PWNU menyatakan dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi secara transparan," tambah pernyataan tertulis tersebut.

​Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan MS yang tercatat sebagai advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner sebagai tersangka bersama tiga petinggi KBS lainnya. Ketiganya adalah MN (Direktur Keuangan dan SDM), NW (Direktur Operasional), dan EES (anggota Badan Pengawas PDTS KBS).

​

Dalam penyidikan terungkap, MS diduga meminta sejumlah uang terkait penanganan perkara hukum. Rinciannya meliputi biaya jasa pengacara Rp 100 juta dan dana penutupan perkara di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak senilai Rp 500 juta.

​Permintaan serupa kembali terjadi saat proses pemeriksaan bergulir di Kejati Jatim, yakni berupa jasa pengacara Rp 100 juta dan dana tambahan sebesar Rp 995 juta. Akibat rangkaian praktik tersebut, keuangan PDTS KBS tercatat terkuras hingga Rp 2,41 miliar.

​Di sisi lain, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya menilai kasus yang menjerat MS memiliki kemiripan pola dengan pusaran kasus dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menyeret nama Fahd A Rafiq.

​Dalam pemeriksaan penyidik sebelumnya, Fahd mengeklaim telah menggelontorkan dana talangan sebesar Rp 70 miliar untuk Muktamar Ke-35 NU pada 27 Agustus 2026. PCNU Surabaya memandang klaim tersebut janggal dan tidak masuk akal jika dikaitkan dengan operasional muktamar yang digelar pada 27–31 Agustus 2026, sehingga patut diduga hanya bersifat personal atau sensasional belaka.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6