RUU Satu Data: Transfer Data Tertutup ke Luar Negeri Wajib Izin DPR

Liputan6.com, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) dibawa ke rapat paripurna untuk pembahasan tingkat II. Salah satu ketentuan yang disepakati mengatur transfer data tertutup ke luar negeri wajib mendapat persetujuan DPR.

Kesepakatan tersebut diambil setelah Panitia Kerja (Panja) menyelesaikan pembahasan tingkat I RUU SDI dalam rapat kerja Baleg DPR, Senin (5/10/2026).

Ketua Panja RUU SDI Sturman Panjaitan mengatakan salah satu materi penting dalam RUU tersebut adalah pengaturan Data Dasar Nasional (DDN) yang dikuasai negara.

“Pengaturan Data Dasar Nasional (DDN) yang dikuasai oleh negara sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, distribusi bantuan sosial, serta kebutuhan strategis nasional lainnya,” kata Sturman.

DDN nantinya memiliki enam klaster dengan klasifikasi data terbuka, terbatas, dan tertutup. RUU tersebut juga mengatur penggunaan serta akses terhadap data.

Untuk data tertutup, akses dan transfer ke luar yurisdiksi Indonesia wajib mendapatkan persetujuan DPR.

“Pengaturan penggunaan data dan pengendalian akses data, termasuk pengenaan biaya atas akses data terbatas sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta akses dan transfer data ke luar yurisdiksi Indonesia yang wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal data tertutup,” ujar Sturman.

Panja juga menyepakati pembentukan Penyelenggara SDI yang bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga tersebut akan menggantikan Badan Satu Data Indonesia serta mengoordinasikan pembina data, produsen data, dan wali data.

Di sektor teknologi, RUU SDI mengatur pemanfaatan teknologi digital, blockchain, dan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Pemanfaatan teknologi tersebut diarahkan untuk menjamin kedaulatan data nasional, keterlacakan, serta pengawasan manusia.

“Pengaturan infrastruktur SDI dan manajemen risiko, termasuk pemanfaatan teknologi digital, blockchain, dan kecerdasan artifisial (artificial intelligence) yang menjamin kedaulatan data nasional, keterpelacakan, dan pengawasan manusia,” kata Sturman.

RUU tersebut juga mengatur interoperabilitas data tanpa memusatkan fisik basis data. Kepemilikan, penguasaan, dan tanggung jawab pengelolaan data tetap berada pada produsen data.

Dalam aspek keamanan, Panja memasukkan ketentuan mengenai standar keamanan data, infrastruktur kriptografi, sistem manajemen sertifikat digital, audit keamanan, serta audit kedaulatan data. Setiap insiden keamanan data wajib dilaporkan paling lama 1 x 24 jam.

“Pelaporan insiden paling lama 1 x 24 jam,” kata Sturman.

Panja membahas RUU SDI pada tanggal 23, 24, 28, 29, 30 September, dan 5 Oktober 2026. Dalam pembahasan tingkat I, pemerintah menyampaikan 1.338 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) batang tubuh dan 829 DIM penjelasan.

“Dalam rapat Panja berlangsung perdebatan yang cukup konstruktif, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan tata kelola data nasional yang belum terintegrasi,” ujar Sturman.

Setelah seluruh DIM dibahas, RUU SDI disepakati terdiri atas 20 bab dan 141 pasal. Materinya juga mencakup perlindungan data, pendanaan, pengawasan, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan rapat kerja tersebut dihadiri 18 anggota dari tujuh fraksi sehingga memenuhi kuorum.

“Rapat kerja Badan Legislasi pada hari ini dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU tentang Satu Data Indonesia,” kata Bob.

Hasil pembahasan tingkat I tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk pembicaraan tingkat II sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.