Transjakarta Kaji Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu

Liputan6.com, Jakarta - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) tengah menyiapkan kajian terkait rencana pengelolaan transportasi laut Kepulauan Seribu. Direktur Utama Transjakarta Welfizon mengatakan kajian tersebut dilakukan secara bertahap.

Welfizon mengatakan Transjakarta terlebih dahulu mengumpulkan informasi dan aspirasi sebagai bagian dari persiapan pengelolaan layanan tersebut. Hal ini disampaikan Welfizon dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta.

“Kami adalah BUMD di bawah pembinaan, secara teknis dari Dinas Perhubungan. Penugasan yang tadi disampaikan, tentu kalau dari sisi kami, kami mempersiapkan diri,” kata Welfizon di Jakarta, dikutip Kamis (3/9/2026).

Dia menjelaskan fase pertama kajian ditargetkan rampung pada akhir September 2026. Kajian tersebut akan mencakup strategi, bentuk entitas, serta aspek legalitas yang diperlukan.

“Langkah-langkah yang kita sudah ambil dengan gathering information, mengumpulkan aspirasi, dan mungkin fase 1 kami akan selesaikan di akhir bulan ini kajiannya,” ujarnya.

Selanjutnya, fase kedua kajian akan dilakukan sekitar Oktober hingga pertengahan November. Pada tahap ini, Transjakarta akan membahas lebih lanjut mengenai tarif, public service obligation (PSO), pembiayaan, serta aspek lainnya dalam pengelolaan transportasi tersebut.

Lebih lanjut, dalam pembahasan mengenai skema pembiayaan, Welfizon menegaskan kebutuhan PSO tetap ada apabila layanan transportasi ditujukan untuk masyarakat dengan tarif yang terjangkau.

“Selama tarifnya diatur untuk terjangkau oleh publik pasti tidak bisa tanpa PSO,” ucap dia.

Welfizon menyampaikan, dari pengelolaan yang berjalan saat ini, pendapatan dari tiket belum mampu menutup biaya operasional. Dia menyebut tingkat pemulihan biaya (cost recovery ratio) dari tiket hanya sekitar 15 persen dari total biaya yang dialokasikan melalui APBD.

“Cost recovery ratio dari tiket yang terkumpul itu kira-kira cuma sekitar 1/6 atau 15 persennya dari total biaya yang dialokasikan di APBD,” kata Welfizon.

Dia bilang bahwa kondisi itu berkaitan dengan status pengelolaan saat ini, di mana penerimaan tiket dihitung sebagai retribusi.

“Tapi kalau kita bandingkan berapa persen tiket bisa menutup biaya produksi atau cost-nya, kira-kira saat ini dengan tiket yang tadi disampaikan hanya sekitar 1/6,” ujarnya.