Kepala BGN Larang Dapur MBG Pakai Barang Subsidi: Kita Tutup Kalau Ngeyel

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan seluruh dapur penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilarang menggunakan bahan pangan maupun barang bersubsidi. Dapur yang melanggar terancam ditutup secara permanen.

Sudaryono mengatakan larangan tersebut telah disampaikan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Barang bersubsidi yang tidak boleh digunakan meliputi gas elpiji 3 kilogram (kg), MinyaKita, hingga beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

"Tidak boleh, ya. Tidak boleh masak untuk MBG memakai MinyaKita, tidak boleh memakai gas melon 3 kg, dan tidak boleh memakai beras SPHP. Tidak boleh," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Ia juga meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Jika menemukan dapur MBG yang masih menggunakan barang bersubsidi, masyarakat diminta melaporkannya kepada BGN.

Menurut Sudaryono, setiap laporan akan ditindaklanjuti. BGN akan memberikan teguran dan surat peringatan, hingga menjatuhkan sanksi terberat berupa penutupan dapur secara permanen apabila pelanggaran tetap dilakukan.

"Kalau awak media menemukan di sosmed atau media, silakan dilaporkan. Dapur mana menggunakan MinyaKita, nanti kami akan beri teguran dan surat peringatan. Kalau ngeyel atau bandel, ya kita tutup dapurnya," ujarnya.

Selain melarang penggunaan barang bersubsidi, Sudaryono menginstruksikan seluruh dapur MBG membeli bahan pangan sesuai Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP). Langkah itu dilakukan agar dapur MBG tidak memanfaatkan anjloknya harga komoditas di tingkat petani maupun peternak.

"Tidak boleh memakai barang subsidi. Termasuk misalnya kemarin harga telur turun. Harga telur yang harusnya HAP-nya Rp 25.000 di kandang, kemudian jatuh sampai Rp 12.000-Rp 15.000," tegas mantan Wakil Menteri Pertanian itu.

Menurutnya, telur tetap harus dibeli sesuai harga acuan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi peternak dari kerugian.

"Tapi harus membeli telur di harga acuan pemerintah, untuk memastikan stabilisasi harga dan peternak tidak dirugikan. Tujuan MBG ini juga sebagai stabilisator pasokan dan harga level paling bawah (flooring price) supaya peternak dan petani tidak dirugikan," imbuhnya.