Pembahasan Kenaikan Tarif Transjabodetabek Berjalan Alot

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta masih mengkaji rencana penyesuaian tarif Transjabodetabek. Hingga kini, pembahasan antara Pemprov-DPRD DKI masih berlangsung alot.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli (MTZ) mengatakan pembahasan ihwal tarif baru Transjabodetabek akan berlanjut dalam rapat antara DPRD DKI dengan Pemprov DKI Jakarta pekan depan.

“Ini finalisasi tarif masih agak jauh ya beberapa waktu yang lalu, tapi pekan depan kita akan rapat lagi,” kata MTZ kepada Liputan6.com, Rabu (1/7/2026).

Menurut MTZ, pembahasan kenaikan tarif Transjabodetabek tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena menyangkut berbagai kepentingan, baik dari sisi keuangan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi kenaikan tarif ini kan tidak bisa ujuk-ujug, harus ada kajiannya ya karena ini terkait pertama tentang fiskal ya, kemampuan keuangan dari kita Pemda DKI Jakarta,” ujarnya.

MTZ menjelaskan, saat ini layanan Transjakarta, termasuk rute Transjabodetabek yang melayani perjalanan ke wilayah penyangga Jakarta masih memperoleh subsidi dari Pemprov DKI melalui skema Public Service Obligation (PSO).

Oleh sebab itu, setiap rencana penyesuaian tarif transportasi itu harus dihitung secara matang agar keseimbangan antara keberlanjutan anggaran daerah dan pelayanan transportasi publik tetap terjaga.

Tak hanya itu, kemampuan masyarakat ibu kota untuk membayar tarif juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Pemprov DKI, kata MTZ harus memastikan tarif baru Transjabodetabek tidak memicu masyarakat kembali beralih menggunakan kendaraan pribadi.

“Kalau misalnya dinaikkan kemudian mereka jadi enggak memilih untuk naik Transjakarta, maka ya jadi rugi kita. Rugi dalam arti bahwa kita tidak berhasil untuk menarik masyarakat naik transportasi umum,” jelas MTZ.

Ia menerangkan bahwa Pemprov DKI memiliki kepentingan agar masyarakat dari wilayah penyangga tetap memilih menggunakan transportasi umum dibanding membawa kendaraan pribadi ke Jakarta.

“Padahal keinginan kita adalah supaya orang-orang dari luar Jakarta itu tidak menyumbang kemacetan dengan membawa mobil pribadi masing-masing ke dalam Jakarta ya, motornya gitu ya, tapi naik transportasi umum. Itu juga harus jadi perhitungan ya,” tandasnya.