Ahok Berharap Pejabat DKI Terseret Kasus Korupsi Tak Ditahan

Sejumlah pejabat di Pemprov DKI terlibat kasus korupsi, dari Lurah hingga Kepala Suku Dinas.

Menanggapi hal itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap pejabat Pemprov DKI yang terjerat korupsi tidak ditahan. Asalkan, mereka dapat diajak bekerja sama dalam pengungkapan kasus.

"Terserah Polda. Kita tidak ikut campur. Tapi kita mau minta, kalau dia kooperatif, mungkin enggak usah ditahanlah," ujar politisi Partai Gerindra yang karib disapa Ahok itu di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (11/12/2013).

Menurutnya, tindakan penahanan diambil polisi bila tersangka dianggap menghalangi penyelidikan kasus. Atau data-data yang ia berikan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

"Kalau enggak lari kan harusnya enggak usah dikurung," kata Ahok.

Ia pun membantah bila keinginannya itu disebut sebagai pengampunan atau amnesti kepada pejabat Pemprov DKI. "Ini enggak ada urusan amnesti. Amnesti itu kalau sudah diputus pengadilan, baru presiden kasih," tegas mantan anggota Komisi II DPR RI itu.

Kasus terakhir menyeret Kepala Suku Dinas Jakarta Selatan berinisial RS. Ia terjerat kasus penyelewengan anggaran.

RS diduga terlibat kasus penyalahgunaan dana ketika masih menjabat sebagai Kasie Tata Ruang di Tebet, Jakarta Selatan [baca: RS Terjerat Dugaan Korupsi Sebelum Jabat Kasudin Jaksel]. (Mut/Yus)