Wawancara Khusus Menteri Abdul Mu'ti: Saya Tidak Ingin Dihormati karena Jabatan

Liputan6.com, Jakarta - Ada yang tidak biasa dari seorang menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Di tengah kultur pejabat yang identik dengan konvoi kendaraan dinas dan protokol ketat, Abdul Mu'ti memilih naik MRT. Bukan sekali, bukan untuk pencitraan, dan bukan pula karena tidak ada pilihan lain. Profesor sekaligus Sekretaris Umum Muhammadiyah itu memang sudah terbiasa begitu sejak sebelum dilantik menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kesederhanaan itu bukan sekadar gaya hidup, melainkan filosofi yang ia pegang dengan sadar. Ia mengutip pepatah Jawa: ajining raga ana ing busana, ajining diri ana ing lathi, bahwa seseorang dihormati bukan karena jabatan, melainkan karena perilaku dan tutur katanya.

Ketika berkunjung ke daerah, ia menginap di balai atau UPT kementerian, bukan di hotel. Kalau terpaksa di hotel, bukan bintang lima, bukan suite. Pernah suatu malam ia menginap di hotel praktik SMK Negeri, dan ia menikmatinya dengan tulus sambil sekalian mengamati langsung bagaimana siswa jurusan perhotelan berlatih.

Di dalam MRT itulah lahir kisah yang kini sering ia ceritakan dengan tawa. Seorang penumpang duduk di sebelahnya, menatap ragu-ragu, lalu diam-diam membuka Google, mengetik nama "Abdul Mu'ti", membandingkan foto hasil pencarian dengan wajah orang di sampingnya, dan baru setelah yakin ia menyapa: "Pak Mu'ti mau ke mana?" Bagi sang penumpang, seorang Sekretaris Umum Muhammadiyah, apalagi seorang menteri, seharusnya tidak naik MRT. Fakta bahwa ia ada di sana terasa mustahil sehingga perlu diverifikasi terlebih dahulu lewat mesin pencari.

Mu'ti tertawa mengisahkan momen itu. Tapi di balik tawa itu ada kesadaran yang serius: jabatan adalah amanah yang tak tahu kapan berakhir, dan kemewahan yang menempel pada jabatan akan membuat seseorang "kaget" ketika jabatan itu pergi. Ia tidak ingin kaget.

Ia ingin tetap menjadi dirinya, guru, akademisi, dan kini menteri, yang menjalani hidup dengan prinsip sederhana: banyak kurang, sedikit cukup. 

Dalam perbincangan panjang bersama Pemimpin Redaksi Liputan6.com Titis Widyatmoko berikut ini, ia berbagi banyak hal: tentang kualitas guru, pemerataan pendidikan, deep learning, hingga filosofi hidup yang ia bawa ke dalam birokrasi.

Hampir dua tahun Pak Menteri menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Realita pendidikan apa yang selama ini menurut pandangan Pak Menteri cukup mengejutkan? Karena Pak Menteri ini sudah cukup lama sebagai akademisi, sebagai dosen, jadi memang tahu betul dunia pendidikan di Indonesia.

Problem yang kita hadapi sekarang adalah kualitas yang belum sebagaimana diharapkan. Masyarakat memiliki kriteria berbeda-beda mengenai kualitas itu, ada yang melihat dari sisi capaian akademik. Misalnya dengan melihat skor PISA, ada yang melihat dari karakter, ada yang melihat dari serapan di dunia kerja, ada juga yang melihat dari sisi pemerataan dan berbagai aspek lain yang semuanya menjadi bagian aspirasi masyarakat dan bagian realitas yang secara bertahap harus kita selesaikan bersama.

Pak Menteri pernah ada satu artikel di The Economist, artikel lama yang kira-kira judulnya seperti ini, “Why Vietnam School Is So Good?” Jadi mengapa sekolah di Vietnam itu cukup bagus? Di situ dijelaskan salah satu transformasi pendidikan di Vietnam itu kenapa bagus, ranking PISA juga bisa mengalahkan negara-negara maju adalah memperbaiki kualitas guru. Jadi memang tidak ada kualitas pendidikan yang bisa melampaui kualitas gurunya. Bagaimana Pak Menteri melihat situasi atau kondisi guru dan langkah-langkah apa yang Pak Menteri siapkan untuk transformasi?

Saya setuju 100% dengan pentingnya guru dalam menentukan kualitas pendidikan. Dan itu yang sering juga saya sampaikan, guru itu tidak bisa digantikan posisinya oleh teknologi. Guru itu sebagai agent of learning dan agent of civilization.

Sebagai agen belajar dan agen peradaban, sebenarnya lebih luas dari sekadar melihat keberhasilan pendidikan hanya dari sisi capaian akademik. Tapi pada membangun peradaban dan itu juga amanat undang-undang. Pendidikan tujuannya membentuk karakter dan budaya serta peradaban bangsa. Guru adalah figur sentral yang menentukan keberhasilan pendidikan. Karena itu dua tahun berturut-turut tema hari guru tidak kami ubah, yaitu Guru hebat Indonesia Kuat.  

Ada tiga yang menjadi prioritas kami. Pertama pemenuhan kualifikasi guru. Sekarang masih ada ratusan ribu guru yang belum D4 atau S1. Padahal amanah undang-undang guru dan dosen itu guru sekurang-kurangnya D4 atau S1. Dan itu sudah berpuluh tahun ditetapkan.

Yang kedua kompetensi guru. Periode Pak Nuh (Mendikbud Muhammad Nuh) dilakukan uji kompetensi guru. Yang ternyata memang skornya kompetensi guru kita ini belum sebagaimana diharapkan. Ketiga kesejahteraan guru. Soal ini paling banyak diungkap di publik. Maka saya sering menyebut sebagiannya didramatisasi sedemikian rupa dan kita tidak menutup mata. Kenapa ini menjadi masalah yang sangat serius dan saya menyebut masalahnya itu heuristik, ketika solusi kita berikan, solusi itu merupakan masalah baru yang harus kita selesaikan.

Ungkapan lain menyebutkan masalah guru ini berketiak ular. Tapi saya ingin pakai bahasa lebih soft, heuristik. Kadang-kadang ini tidak bisa kita anggap sebagai masalah sederhana.

Saya sering mengatakan kepada teman-teman di kementerian. Masalah guru adalah masalah yang paling flammable, paling mudah menyala. Paling mudah tersulut, paling mudah menimbulkan emosi masyarakat. Dan masalah guru ini juga tidak bisa kita selesaikan sendiri. Karena ada akar-akar yang berasal dari pertama, sistem. Jadi sejak otonomi daerah, sejak undang-undang pemerintah daerah guru ini wewenangnya pada pemerintah daerah yang mengangkat dan menugaskan guru. Nah kadang-kadang pengangkatan guru  selama dua dekade ini, pendekatannya populis, bukan pendekatan kompetensi. Misalnya menjelang pilkada, mengangkat guru yang banyak supaya dapat dukungan politik. 

Kedua kadang-kadang pengangkatan itu kurang memperhatikan kemampuan anggaran daerah. Dan karena diangkat pemerintah daerah maka ada problem yang juga sekarang sudah mulai mengemuka dimana satu daerah kekurangan guru, daerah lain kelebihan guru, sedangkan guru tidak bisa diposisikan begitu saja lintas daerah.

Kadang-kadang juga ada satu sekolah kelebihan guru, sekolah lain kekurangan. Ini problem yang kita hadapi. Nah karena banyak guru yang direkrut itu tidak melalui mekanisme yang seharusnya, maka akhirnya kompetensi tidak sebagaimana diharapkan.

Kita bicara sekolah mengangkat guru, mohon maaf, sering kali saya sebut dengan istilah mengangkatnya itu pertimbangannya ASDP atau anak saudara dan ponakan, kadang-kadang tidak pakai pertimbangan kompetensi. Ketika kekurangan guru, dia kenal saudaranya lulusan mana, ya angkat saja jadi guru. Ada pula karena kekurangan guru kemudian mengangkat TU (tata usaha). Yang akhirnya karena sekian lama kemudian jadi guru beneran padahal aslinya dia sebenarnya tidak punya latar belakang guru.

Makanya sampai ada belum D4 atau S1 sampai ratusan ribu itu karena proses seperti ini dan berlangsung sekian lama. Bahkan kemudian keadaan yang seperti ini dipolitisasi. Sehingga kalau tadi saya sebut isu flammable itu kan selalu yang mengemuka adalah guru-guru yang misalnya ya mengajarnya jauh. Kemudian kesejahteraannya rendah dan seterusnya. Tapi kami tidak ingin menyalahkan siapapun. Ini sudah berjalan lama, tugas kami adalah bagaimana menyelesaikan persoalan ini.

Ada dua yang perlu di-highlight Pak Menteri, flammable dan dramatisasi. Tadi juga saya sudah sampaikan bahwa kualitas pendidikan itu tidak akan bisa melampaui kualitas gurunya. Jadi kalau gurunya atau basic-nya kurang, sulit mengangkat kualitas pendidikan. Dan juga kalau obrolan di warung kopi ya, bagaimana orang pintar mau menjadi guru kalau misalnya kesejahteraannya itu tidak bisa melebihi profesi lain. Apakah ada solusi bagaimana cara memecahkan problem itu Pak Menteri?

Pertama begini, soal kekurangan yang berkaitan dengan kualifikasi kami memberikan beasiswa kepada guru-guru yang belum D4 atau S1 untuk dapat melanjutkan studi dengan skema RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau, dimana pengalaman mengajar mereka kita akui. Kita beri beasiswa Rp 3 juta per semester. Tahun 2025 alokasinya untuk 12.500 guru. Semua jenjang, tapi tahun 2025 kita prioritaskan untuk guru taman kanak-kanak dan SD karena yang paling banyak belum memenuhi itu adalah guru pada jenjang ini. Tahun 2026 ini kami alokasikan untuk 150.000 guru supaya mereka melanjutkan studi D4 atau S1 dengan skema sama, kuliah RPL beasiswa Rp 3 juta per semester.  

Kedua menyangkut kompetensi. Jadi sekarang kami membuat peraturan bahwa guru tidak harus mengajar 24 jam dalam 1 minggu tapi pemenuhan 24 jam itu bisa dipenuhi dari guru belajar. Sekarang, ada kebijakan satu hari belajar guru. Dimana satu hari itu guru tidak mengajar, tapi meningkatkan kompetensi belajar melalui misalnya MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) atau MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), yang narasumbernya berasal dari guru yang kita latih di tingkat nasional atau dari unit pelaksana teknis kementerian di masing-masing provinsi. Dan kalau dia memang harus menghadirkan narasumber, pelatihan guru ini bisa dibiayai dana BOS.

Dana BOS itu peruntukannya bisa untuk guru mengikuti pelatihan. Ini supaya tidak ada alasan, mereka tidak ada biaya meningkatkan kompetensi. Cuma memang ada persoalan, tidak semua guru ternyata siap meningkatkan kualitas diri. Banyak yang misalnya beralasan, saya tidak usah aja. Jadi itu masalah baru yang muncul.

Misalnya begini, kita beri kesempatan guru yang sampai umur 55 tahun untuk RPL. Supaya kalau RPL dia dapat ijazah S1 atau D4, kemudian bisa PPG dapat sertifikasi. Banyak yang komentar, sudah lah sudah tua, nanti anak saya saja yang kuliah. Atau misalnya, banyak yang kemudian memang bermasalah dalam konteks berkaitan izin dari institusi di mana dia bekerja. Kadang-kadang juga ada yang seperti itu, gurunya semangat, tapi yayasannya tidak mengizinkan.

Ini juga masalah lain yang memang ternyata tidak semua kebijakan yang kita maksudkan untuk peningkatan kompetensi itu di lapangan itu bisa berjalan smooth sebagaimana kita harapkan. Tadi yang saya sebut solusi, ternyata bisa menjadi masalah baru itu.

Tapi satu hal yang bisa ditarik kesimpulan Pak Menteri bahwa memang guru itu sebenarnya juga menjadi perhatian utama, agar pendidikan kita bisa bertransformasi?

Sangat, sangat. Bahkan sekarang kan menyangkut kesejahteraan. Jadi sekarang guru kita di lapangan itu, kalau saya petakan itu ada 5 kategori guru menurut statusnya. Pertama itu guru PNS (Pegawai Negeri Sipil). Ini yang digaji APBN. Ini yang rekrutannya melalui seleksi. Kedua guru PPPK penuh waktu. Ketiga ada PPPK paruh waktu. Ini yang lagi heboh beberapa waktu yang lalu. Nah guru PPPK paruh waktu ini kan guru yang non ASN. Kemudian ikut seleksi PPPK tidak diterima. Nah akhirnya kemudian dia diberikan ruang baru namanya PPPK paruh waktu. 

Keempat itu guru non ASN, ada 2 kategori. Guru non ASN yang sudah sertifikasi, artinya dia D4, S1, PPG, tapi statusnya itu non ASN. Jadi sebenarnya di undang-undang itu tidak dikenal honorer. Yang dikenal adalah ASN dan non ASN. Nah ASN itu ada dua, PNS dan PPPK. Guru non ASN ini (ada) yang belum memenuhi ketentuan. Jadi mengajar 24 jam dan sudah sertifikasi itu nanti kita berikan tunjangan sertifikasi. (Tapi ada) Guru non ASN yang tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Kenapa tidak mendapatkan tunjangan? Pertama kualifikasinya belum memenuhi. Misalnya dia belum D4 atau S1. Kedua jam mengajarnya tidak memenuhi. Soal 24 jam mengajar itu amanat undang-undang, bukan kementerian.

Masyarakat kadang-kadang tidak melihat ini. Terhadap guru yang seperti ini tentu kesejahteraannya berbeda. Guru yang PNS tunjangannya kita naikkan sebesar gaji pokok. Baik PPPK maupun yang PNS itu tunjangannya sebesar gaji pokok. Guru non ASN tunjangannya kita naikkan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta periode ini. Kemudian guru yang non ASN yang tidak sertifikasi itu kita berikan insentif Rp 400.000 per bulan transfer langsung. Tapi masyarakat sering kali melihat hanya tunjangannya dan insentifnya.

Padahal sebenarnya guru ini kan juga mendapatkan gaji dari institusi dimana dia bekerja. Misalnya dia non ASN yang kerja di lembaga swasta. Bisa jadi dia dapat gaji dari lembaga dimana dia bekerja. Jadi tunjangan itu dari kami tapi gajinya itu dari masing-masing institusi. Non ASN di sekolah negeri mungkin dia dapat dari pemerintahan daerah. Karena itu, kadang-kadang, mohon maaf masyarakat tidak memahami penuh pendapatan guru ini. Yang kami berikan itu adalah tunjangan.

Tahunya viral saja kalau slip gaji segini gajinya kok kecil gitu ya Pak?

Karena memang tidak lebih banyak dari seharusnya, mungkin lebih banyak wartawan kali ya. Tetapi kami tidak menutup mata itu. Yang baru dalam kebijakan kami adalah, pertama tunjangan untuk guru ASN itu sebesar gaji pokok. Berapa tunjangannya? Ya gaji pokoknya itu. Ini tidak sama. Karena kalau PNS itu tentu menurut masa kerja dan golongan sehingga gaji pokoknya beda-beda.

Kalau yang non ASN itu selama ini sudah dapat tunjangan lalu dinaikkan. Tadinya Rp 1,5 juta sekarang Rp 2 juta per bulan. Yang insentif ini dulunya itu hanya Rp 300.000 sekarang Rp 400.000. Kemarin ada yang agak menyampaikan komentar yang sinikal gitu ya. Kok cuma segitu? Ini kan insentif bukan gaji. Nah karena itu maka kami terus berusaha. Tapi kan tentu saja kewenangan untuk menyetujui ini bukan pada kami sepenuhnya. Kami harus berbicara dengan Kementerian Keuangan.

Artinya Pak Menteri sebenarnya pemerintah tidak menutup mata terhadap kesejahteraan guru?

Sama sekali tidak.

Saya beralih ke permasalahan pendidikan lain yang menurut saya cukup krusial di Indonesia ini. Selain tadi guru ya. Yaitu tentang pemerataan pendidikan Pak Menteri. Kalau kita lihat selama ini. Sekolah terbaik ada di Jawa. Guru-guru terbaik ada di Jawa. Nah sementara mereka kalau kita melihat pelajar atau lulusan SMA (misalnya) di Papua, di NTT memperebutkan  satu kursi yang sama di perguruan tinggi dengan mereka yang di Jawa. Istilahnya kalau kita pikir itu mereka sudah kalah start. Di Jawa ini gurunya sudah bagus-bagus, sekolahnya bagus-bagus. Problem pemerataan pendidikannya problem yang sangat krusial Pak Menteri. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan setidaknya selama Pak Menteri menjabat dua tahun ini?

Soal konsentrasi di Jawa kan tidak hanya sekolah, penduduk juga. Ekonomi kita juga sebagian besar di Jawa. Bahkan dulu ya, mohon maaf saya tidak bermaksud mengkritik, otonomi itu dulu semangatnya supaya distribusi dan kemakmuran merata di daerah-daerah sehingga tidak terjadi urbanisasi ke kota-kota besar, khususnya di Jawa.

Tapi itu pun kan sebagaimana masih kita saksikan arus itu tetap saja. Gula-gula itu ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di kota-kota besar itu. Tapi saya tidak ingin masuk ke wilayah itu meskipun ini problem serius. Sehingga saya selain akademisi, lama di kementerian. Saya dua periode di badan akreditasi. Saya juga melihat mutu pendidikan dari sisi akreditasinya. Saya dua tahun di badan standar. Jadi saya agak tahu peta sebelum menjadi menteri itu.

Problem kita memang soal kesenjangan. Nah kesenjangan itu ada tiga. Pertama kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lain, khususnya Jawa dengan luar Jawa. Lebih khusus lagi Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Itu yang memang bisa kita lihat dari hasil akreditasinya selama saya menjadi Ketua BAN (Badan Akreditasi Nasional), datanya sebenarnya juga tidak jauh-jauh bergeser.

Kedua itu kesenjangan antara negeri dengan swasta. Walaupun untuk swasta ini ada swasta yang elit, yang bayarnya mahal ada swasta yang alit. Swasta yang penting muridnya mau sekolah gitu kan.

Ketiga itu adalah kesenjangan antar sekolah dalam satu daerah sebagai ekses otonomi. Sekarang ada fenomena menarik ya. Saya masih menyebut fenomena walaupun sudah jadi realitas sebenarnya.

Sekarang banyak SD yang tutup karena banyak masyarakat yang mementingkan mutu. Tidak masalah bayar mahal tetapi anak diurus dengan benar. Sebagian juga karena faktor misalnya geografi. Saya temukan setelah keliling Indonesia, yang ini mengejutkan dalam arti pembacaan saya belum sampai ke situ.

Bayangkan saya suatu saat ke kota Makassar. Saya ngobrol dengan wali kota Makassar, bayangan saya kota Makassar itu ya kota. Ternyata di kota Makassar itu ada pulau-pulau terpencil yang penduduknya hanya berapa ribu orang dan masyarakatnya tidak bisa setiap saat keluar pulau itu. Tapi masuk wilayah kota Makassar. Itu mengejutkan saya. 

Bayangkan juga Jakarta, mungkin Sudirman, Thamrin gitu. Orang lupa bahwa ada Kepulauan Seribu yang itu Jakarta juga. Jadi ini yang seringkali melihat kesenjangan tidak hanya antar kawasan dan negeri tetapi antar satu daerah pun berhimpitan. Nah ini problem kita. Karena itu prioritas kami bagaimana agar pemerataan ini bertahap mulai bisa kita lakukan.

Tiga yang kami lakukan. Pertama revitalisasi yang menjadi program Presiden itu kami prioritaskan untuk pertama daerah yang terdampak bencana. Kedua daerah 3T. Ketiga sekolah yang rusak berat. Itu sekarang kami prioritaskan. 

Kedua itu distribusi guru. Kami sudah menerbitkan aturan bahwa guru ASN baik dia PNS maupun PPPK itu dapat ditugaskan di sekolah lain bahkan barangkali ditugaskan di sekolah swasta. Sudah kami terbitkan aturannya. Itu cara negara membantu karena swasta dan negeri itu kan sama-sama mencerahkan kehidupan bangsa.

Kami berpendapat bahwa swasta itu bukan kompetitor negeri. Swasta itu mitranya negeri. Karena undang-undang menjamin begitu. Undang-Undang  menyebutkan masyarakat berhak berpartisipasi dalam pendidikan. Bahkan ada ayat yang menyebutkan di dalam undang-undang itu masyarakat juga wajib membiayai pendidikan. 

Karena itu kami berusaha untuk mulai melakukan pemihakan ini. Ketiga melakukan upaya untuk pemerataan belajar melalui berbagai model pendidikan. Jadi selama ini masyarakat memahami pendidikan itu hanya sekolah. Schooling saja. Nah kami berpendapat pendidikan itu selain schooling itu yang penting adalah learning. 

Sekarang kami membuat kebijakan di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau itu karena alasan geografis, alasan ekonomi, sebagian itu adalah dengan sekolah satu atap. Di tempat itu bisa berdiri SD, SMP di satu tempat. Kita juga perkuat PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) untuk memberikan mereka pelatihan-pelatihan.

Kemudian di PKBM juga bisa diselenggarakan program kesetaraan. Banyak yang tidak sekolah ini tidak selalu karena alasan ekonomi. Sebagian karena alasan profesi. Misalnya atlet timnas. Saya sudah ketemu sama Menpora. Atlet timnas day to day waktunya habis untuk latihan. Ya nggak mungkin masuk sekolah formal. Tapi harus kita beri kesempatan belajar.

Kemudian pembelajaran jarak jauh, distance learning. Pembelajaran jarak jauh ini kami lakukan berbasis komunitas dengan sarana yang kami usahakan. Pertama untuk daerah yang belum ada internetnya, kami bantu Starlink. Kemudian yang belum ada listriknya, kami bantu bersama dengan PLN dengan listrik tenaga surya.

Kemudian kami sediakan guru-guru yang mengajar di situ, volunteer, nanti kita bayar. Karena banyak masyarakat yang mencoba misalnya di daerah itu dikirim guru dari luar daerah. Ternyata begitu program berhenti, mereka kembali. Ada problem sustainability. Tapi kalau nanti diangkat pemuda setempat, kita berikan pelatihan pedagoginya, kemudian materinya bisa dia unduh. Maka dia bisa mengajar komunitas di situ. Ini yang sudah kami lakukan dan kita tingkatkan sehingga masalah ini bisa diselesaikan secara bertahap.

Pak Menteri, tadi dari problem guru, pemerataan, saya melihat kok memang harus kementerian ini harus banyak bernegosiasi dengan instansi lain, dengan lembaga lain, dengan pemerintah daerah. Nah ini seni negosiasinya bagaimana Pak?

Sekarang setelah permasalahan semakin kompleks, kami memang melihat pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dan tidak bisa kita salahkan. Tidak ada alasan untuk kita kembali ke masa lalu. Kita harus melihat masa depan dengan berbagai tantangan yang ada. Setiap kali saya turun ke daerah, saya sempatkan bicara dengan gubernur, saya sempatkan bicara dengan bupati, wali kota untuk melihat masalah secara detail on the ground.

Kami mengajak masyarakat dari berbagai pihak, swasta, dalam dan luar negeri untuk bermitra dengan kami. Misalnya untuk pelatihan pembelajaran mendalam, deep learning, sebagai program prioritas saya itu untuk memperbaiki kualitas tidak hanya dari hilirnya, tapi dari hulunya. Itu kami memperkuat dan memperluas kerjasama dengan inovasi Australia.

Sudah banyak bekerjasama dengan kami untuk literasi dan numerasi, tapi sekarang kami minta mereka membantu untuk pelatihan gurunya. Pelatihan deep learning, pelatihan STEM, dan pelatihan ke-BK-an. Kemudian, kami juga sudah menjalin nota kesepahaman dengan McGill University, Kanada, untuk jangka panjang juga untuk membantu pelatihan-pelatihan guru ini. Di dalam negeri ada banyak yang membantu kami dari perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah bekerjasama yang memang mereka tentu punya pola sendiri. Misalnya dia memilih piloting di beberapa kabupaten. Tidak apa-apa, tapi kan tidak berarti tidak ada gunanya.

Kadang problemnya, masyarakat ini kurang sabar melihat hasil. Karena apa? Membangun pendidikan, membangun sumber daya manusia itu tidak seperti memperbaiki meja. Yang hasilnya bisa langsung kelihatan beberapa hari. Mengajari anak membaca, menulis, berhitung, itu prosesnya panjang. Tapi perlahan-lahan kita coba benahi, kita terus move forward, melangkah ke depan, berbasis komitmen yang sering saya sebut dengan 3M itu, mindset maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus, untuk memperbaiki. Insya Allah semuanya bisa kita selesaikan secara bertahap.

Pak Menteri, kalau kita lihat bicara pendidikan di Indonesia ya, itu kan budaya murid, budaya siswa, itu kan masih menghafal ya Pak. Nah, bukan critical thinking, problem solving, sementara tuntutan kemajuan itu menghendaki critical thinking, problem solving. Tadi Pak Menteri menyinggung tentang deep learning. Apakah itu adalah bagian dari solusi masalah itu, Pak?

Jadi deep learning ini sebenarnya sebagai sebuah sebagai sebuah strategi pembelajaran tidak baru. Saya mulai mengenal deep learning ketika saya S2 di Australia. Saya mengambil mata kuliah yang ternyata mulai dibicarakan deep learning, kecerdasan artificial, itu sudah dibahas dan itu tahun 95.

Ternyata di referensi yang saya baca, deep learning ini sudah diterapkan di negara-negara maju, terutama negara Skandinavia, Amerika, Australia, bahkan di China itu sejak pertengahan tahun 70-an. Jadi kita sudah tertinggal berpuluh tahun dengan negara itu. Makanya kemarin ketika saya mewakili pemerintah Indonesia di Nordic Night, perayaan negara-negara Nordic itu, itu saat cerita deep learning, wah dia langsung menyambut baik. Banyak masyarakat berkiblat ke Finlandia. Dia menerapkan deep learning itu dari tahun itu. Nah kita baru sekarang, karena apa tadi? Hafalan itu. Kenapa ini menjadi masalah? Karena mindset masyarakat itu tentang belajar itu masih kuantitatif.

Angka ya, semua diukur dengan angka ya Pak?

Dan karena kuantitatif, ada yang ditanya, dimana Ibu Kota Jawa Barat? 3 X 3 berapa? Itu kan jawabannya dihafal. Sehingga ketika belajar matematika itu menghafalkan rumus dulu, bukan logikanya dulu. Nah ini yang coba kami ubah. Jadi misalnya begini, 3 X 3 itu kan ditanya berapa? Di banyak negara maju itu, dengan deep learning itu, anda punya tiga buah mangga, saya punya tiga mangga, dia punya tiga buah mangga. Berapa jumlah mangga? Sesungguhnya, 3 X 3 itu adalah tiga ditambah tiga, ditambah tiga. Nah anak-anak itu nggak diajari begitu. 

Ada candaan begini, ada seorang ibu nanya anaknya habis tes, anak gimana ulangannya? Alhamdulillah bu, bagus. 

Aku cuma ada satu yang ragu-ragu. Kata si Anak. Apa? Tadi itu pertanyaan ibu kota Jawa Barat.

Kamu jawab mana? Anak itu jawab Surabaya . Oh salah nak.

Salah. Ibu kota Jawa Barat itu Bandung. Akhirnya sang anak berdoa, ya Allah pindahkanlah ibu kota Jawa Barat.

Itu joke-nya begitu. Nah kalau pendidikan kita masih seperti itu ya, nggak bisa. Makanya sekarang saya sering contohkan begini, anak-anak kita juga tidak diajari membaca peta.

Dulu kalau di kelas kita itu ada bola dunia.

Nggak sekadar itu. Misalnya begini, saya kan sering contohkan ini dengan film kartun Dora Explorer itu. Itu kan waktu anak-anak saya masih SD aku suka dampingi mereka. Dia setiap kali mau pergi itu mesti lihat peta. Mau pergi ke rumah nenek. Oh dimana rumah nenek? Dia buka peta. Setelah dia buka peta, dia ikuti peta itu. Oh rumah nenek kesini dia ikuti. Begitu dia kemudian sudah ketemu ada sungai. Wah harus menyeberang sungai. Ini problem solving kan. Dia cari problem solving, oh ada sungai.

Begitu ada sungai, bagaimana saya bisa melewati sungai itu? Ini problem solving. Kemudian, oh saya bisa berenang. Solusinya dia mau coba berenang. Kemudian ketika dia coba berenang, dia melihat ada buaya, ya. Masalah lagi kan itu. Problem solving lagi kan itu. 

Maksud saya, pendidikan kita ini memang belum sampai ke situ. Makanya sekarang kita mulai dengan pembelajaran mendalam itu, tiga ful itu yang saya sering sebut. Mindful, Meaningful, dan Joyful. Pembelajaran mindful itu pembelajaran yang menstimulasi supaya anak ini terlibat dalam proses belajar untuk saya sering menyebut dengan istilah engage.

Jadi dia terlibat, terus gurunya melibatkan diri.

Anak-anak senang karena dilibatkan dalam pembelajaran. Guru tampil sebagai fasilitator, tetapi fasilitator bukan berarti hanya menyuruh murid bekerja. Guru harus mendampingi, menstimulasi, mengajukan pertanyaan, memotivasi, dan memancing murid berpikir. Sekarang fasilitas sudah lebih baik, misalnya ada IFP (interactive flat panel) dari Presiden. Saya melihat sebagian guru sudah menerapkan deep learning, sebagian lagi masih dalam tahap awal.

Contohnya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya masuk ke kelas kimia yang membahas korosi. Guru tidak hanya menjelaskan reaksi kimia besi dan air, tetapi juga menampilkan gambar jembatan berkarat di IFP. Artinya, pelajaran sudah mulai dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga lebih bermakna.

Namun ada dua hal yang menurut saya belum muncul, yaitu pendidikan nilai dan karakter. Saya bertanya kepada murid, “Kalau jembatan berkarat, apa akibatnya?” Mereka menjawab jembatan bisa rusak atau putus, anggaran bertambah, dan aktivitas ekonomi terganggu.

Lalu saya tanya, “Bagaimana mencegah jembatan berkarat?” Murid mulai menerapkan teori yang dipelajari, misalnya dengan mengecat besi agar tidak bereaksi dengan air. Di situ mereka tidak hanya memahami reaksi kimia, tetapi juga melihat kaitannya dengan bidang lain dan masalah di lingkungan sekitar.

Kalau pendekatan seperti ini terus dilakukan, murid tidak sekadar menghafal bahwa besi bereaksi dengan air menjadi korosi, tetapi juga memahami dampak dan solusinya dalam kehidupan nyata.

Problem solving akan muncul dan mengena?

Itu yang coba kami tanamkan lewat deep learning. Sehingga dia tahu oh yang saya pelajari ini ternyata ada gunanya di sini. Ada tanggung jawabnya supaya tidak terjadi korosi, supaya jembatan tidak roboh. Nah yang begini ini yang kita dorong dalam banyak aspek.

Tadi sekilas saya di luar menemukan buku humor yang dikarang oleh Pak Menteri. Jadi memang Pak Menteri ini sangat suka dengan humor dan bercanda. Pak Menteri menyebut tentang pendidikan karakter. Nah ini juga problem Pak. Pertama bullying masih muncul. Kadang kalau kita di Jogja juga Pak, itu kan rame juga namanya klitih. Itu kan anak-anak sekolah Pak. Nah ini memang ada sesuatu yang bermasalah Pak memang sepertinya dalam pendidikan karakter. Kok bisa anak sekolah itu sampai menghabisi nyawa sejawatnya gitu lho. Nah soal pendidikan karakter ini Pak Menteri apa saja yang sudah dilakukan dan rencana seperti apa yang memang diharapkan Pak?

Jadi yang sampaikan tadi betul itu masalah kita, dan karena itu kami sekarang punya 5 kebijakan untuk penguatan karakter. Yang pertama tadi, semua mata pelajaran itu harus ada muatan pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Itu harus ada. Jadi tidak boleh hanya berhenti pada aspek pengetahuan. Nilainya harus ada. 

Yang kedua semua guru itu sekarang harus menjadi guru wali. Tidak hanya guru BK saja. Jadi semua guru harus menjadi guru wali dan ini tidak menambah beban guru karena itu menjadi bagian dari pemenuhan yang 24 jam menurut undang-undang itu.

Selama ini ada pandangan bahwa penanganan masalah karakter itu hanya tugas dari guru BK atau guru agama. Guru yang lain merasa tidak tanggung jawab. Padahal tidak boleh begitu. Undang-undang ini juga mengatakan bahwa itu adalah tugas semua guru. Nah, yang ketiga itu kami sekarang membangun ekosistem dengan menerbitkan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang sekolah yang aman dan nyaman.

Sekolah yang aman dan nyaman itu melibatkan sesama murid dan yang agak kami perkuat adalah membentuk pokja-pokja. Dulu kan satgas namanya. Sekarang kita ganti dengan pokja. Kita buat kelompok kerja itu melibatkan murid, orang tua. Kemudian pendekatan kita itu humanis, preventif, participatif.

Bukan kuratif. Karena itu, maka dengan kebijakan ini kami melibatkan semua pihak dan memperkuat saya sebut dengan ekosistem pendidikan empat catur pusat pendidikan. Empat catur pusat pendidikan itu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.

Kita (industri media) juga punya tugas?

Harus dong. Empat ini kita perkuat. Nah kemudian yang berikutnya kita membuat kebijakan namanya 7 kebiasaan terdiri atas bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.

Di sini nanti mulai dibangun ekosistem. Anak-anak itu bangun pukul berapa di rumah. Divideokan oleh orang tuanya nanti gurunya itu merekam. Jadi akhirnya ada komunikasi. Anaknya di sekolah seperti apa, orang tuanya tahu yang dikerjakan apa. Jadi kita perbagi komunikasi antara orang tua dengan guru.

Kemudian yang kelima itu kita perkuat dengan memberikan perlindungan guru. Perlindungan guru itu dalam bentuk, kami sudah memulai dari nota kesepahaman dengan Pak Kapolri, terkait perlindungan guru itu pertama, kalau ada masalah-masalah yang terjadi di sekolah, maka diselesaikan di sekolah itu. Kalau ada masalah-masalah kekerasan di sekolah yang non-kriminal, diselesaikan dengan restoratif justice.

Itu yang kita coba lakukan sekarang. Nah karena itu kalau tadi ada masalah-masalah di luar, ternyata sekarang ada pengaruh. Nah ini yang coba kita lakukan bersama-sama dan ini terus kita usahakan untuk bisa kita perkuat, termasuk misalnya MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah), itu kan kami tambah dengan muatan-muatan yang sifatnya penyuluhan-penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, bahaya judi online, bahaya kekerasan dan sebagainya, kita coba lakukan itu dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan humanis.

Kemudian upacara, ini ada yang baru. Sekarang setiap Senin dan hari besar itu harus ada upacara. Dan upacara hari Senin itu ada satu yang baru, dibaca Ikrar Pelajar Indonesia. Isinya apa itu Pak? Isinya itu lima, dulu itu pesan Pak Presiden waktu beliau meluncurkan digitalisasi itu. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Mahesa. Yang kedua, mencintai dan menghormati orang tua dan guru. Yang ketiga, itu belajar dengan baik. Yang keempat, itu rukun dengan teman. Nah, yang kelima, itu mencintai tanah air Indonesia.

Religi, respek, nasionalisme, ada di situ ya?

Ada di situ semuanya. Kemudian, untuk ini kita ciptakan lagu. Ada lagu rukun sama teman. Itu sekarang saya lihat di Youtube itu penontonnya sudah lebih dari 4 juta itu. 

Pak Menteri, tak terasa kita sudah berbincang cukup lama. Nah, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang lebih sifatnya santai dan Pak Menteri bisa menjawab dengan ringkas atau singkat. Kementerian ini sekarang sedang ramai jadi bahan perbincangan. Terutama karena kasus hukum ya. Nah, apa pesan yang disampaikan oleh Pak Menteri terhadap stakeholder kementerian ini? Pesan-pesan penting yang selalu Pak Menteri sampaikan kepada teman-teman di kementerian ini?

Kami membangun budaya namanya Ramah Santun. Ramah itu akronim dari Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif dan Harmonis. Nah, kami tekankan ini, akuntabilitas ini penting.

Yang kedua Santun itu akronim dari Setia, setia kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, setia pada pemimpin dan juga setia pada korps, institusi di mana bekerja dan patuhi semua hukum yang berlaku. Itu ada di sini, setia ini. Yang kedua itu Amanah. Bahwa bekerja ini adalah bagian dari kita beribadah. Bekerja ini bagian dari kita membangun tidak hanya aktualisasi, tapi juga legacy. 

Kemudian, Negarawan. Jadilah negarawan yang senantiasa mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian, U-nya itu Unggul. Jadilah insan pendidikan yang senantiasa berusaha meningkatkan kualitas diri. Unggul itu tidak harus selalu di atas. Yang penting above average. Di atas rata-rata saja lah gitu. Jangan jadi orang yang hanya sama. Apalagi di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata itu namanya enggal.

Nah, kemudian N-nya itu Ngemong. Jadi, kita berusaha untuk menerapkan nilai yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Asah, Asih, dan Asuh. Kalau ada kawan yang mau berbuat salah, jangan dibiarkan. Mari kita tegur, mari kita ingatkan. Kalau ada yang mau berbuat keliru, kita ingatkan. Kalau ada yang salahnya karena tidak mampu, karena kurang, maka kita bantu dengan memberikan pengetahuan.

Tapi kalau karena dia sengaja, ya kita ingatkan dengan berbagai macam cara.

Pak Menteri, saya atau kita wartawan itu banyak mendengar cerita tentang Pak Menteri. Salah satunya, ketika Pak Menteri ini berkunjung ke daerah, nggak pernah nginep di hotel. Nginepnya di balai. Kemudian Pak Menteri juga masih tinggal di kediaman pribadi. Atau jarang memakai rumah dinas. Mobil juga yang sederhana saja lah. Nggak perlu yang mewah-mewah. Nah sebenernya pesan yang ingin disampaikan Pak Menteri dari laku seperti itu apa Pak? Atau karena memang Pak Menteri ini di Muhammadiyah teladannya banyak sekali nih. Pak AR (Fakhrudin) seperti itu misalnya, sederhana.

Saya itu pakai filosofi begini Hidup itu kan singkat. Seberapapun yang kita miliki itu ya nggak ada batasnya. Jadi ada ungkapan begini, banyak kurang, sedikit cukup. Dan saya mengembangkan prinsip bahwa kita dihormati bukan karena jabatannya, tapi karena kepribadian. Saya berpendapat begitu.

Mohon maaf ya bagi orang bukan Jawa. Saya ada sering, filosofi Jawa juga Ajining rogo ing busono, ajining diri ono ing lathi. Kita dihormati karena kita ini berperilaku berdandan yang baik. Kita ini dihormati karena bertutur kata yang baik. Itu prinsip yang saya pakai. Saya sadar sesadar-sadarnya bahwa jabatan itu kan amanah yang kita tidak tahu kapan berakhir. Kalau misalnya..

Minggu depan reshuffle..?

Kita tidak pernah tahu. Karena itu saya selalu menempatkan diri bahwa semua ini titipan. Saya berusaha hidup normal saja. Bahagia itu datang dari cara kita menata hati.

Saya pernah merasakan naik pesawat dengan fasilitas sangat mewah, bahkan penerbangan jarak jauh ke Amerika. Tapi itu karena diundang sebagai pembicara dan difasilitasi penyelenggara. Setelah jadi menteri justru lebih jarang bepergian.

Di kementerian, saya membangun budaya hidup sederhana, bukan sekadar efisiensi. Kalau perjalanan ke daerah di bawah enam jam, harus naik kelas ekonomi. Saya juga begitu. Naik bisnis hanya kalau ekonomi penuh. Kami juga mengutamakan menginap di balai atau UPT milik kementerian. Kalau tidak ada, baru hotel, maksimal bintang empat dan bukan kamar suite.

Untuk transportasi, saya memilih yang sederhana. Saya masih sering naik MRT karena memang sejak sebelum menjadi menteri sudah terbiasa begitu.

Ada cerita lucu. Pernah ada penumpang yang menghampiri dan bertanya, "Pak Mu'ti yang Sekum Muhammadiyah itu ya?" Setelah saya jawab iya, dia heran, "Kok Bapak naik MRT?".

Ada juga yang duduk di sebelah saya sambil beberapa kali melihat wajah saya. Rupanya dia membuka Google, mencari foto saya untuk memastikan. Setelah yakin, baru menyapa dan bertanya saya mau ke mana. Dia tampaknya tidak percaya seorang menteri naik MRT.

Sekarang saya masih sering naik MRT. Karena sudah cukup sering, orang-orang yang melihat juga menganggap itu hal biasa.

Dan tidak perlu divideokan ya Pak ya? Haha.

Malah mereka yang bikin kan. Jadi poin saya itu, saya suka simplicity. Saya suka hal yang simple, yang sederhana. Yang penting kita menjalankannya itu bukan untuk pencitraan, bukan untuk cari sanjungan. Nah kemarin kan gitu.

Kemarin saya kan acara Pak Presiden di Nganjuk. Semua hotel penuh. Akhirnya saya tidur di Hotel SMK sekaligus untuk melihat bagaimana hotel yang merupakan tempat praktek jurusan perhotelan di SMK. Enak juga ternyata. Jadi saya menikmati semuanya. Saya kalau kadang tidak makan di ruangan ya makan di kantin. Supaya kita ini kalau suatu saat tidak jadi Menteri itu nggak kaget.

Pertanyaan terakhir Pak Menteri. Pak Menteri memimpin salah satu institusi pemerintahan dengan anggaran terbesar di Indonesia. Legasi apa yang ingin Pak Menteri tinggalkan setelah nanti barangkali setelah nanti barangkali ada tugas lain?

Ya sesuai dengan visi kami kan pendidikan bermutu untuk semua. Nah kami melaksanakan arahan Pak Presiden paling tidak empat yang ingin nanti terlihat ketika saya selesai di sini. Pertama tentu banyak sekolah yang gedungnya bagus.

Sekarang ini kan lebih dari 200 ribu sekolah yang gedungnya rusak dengan berbagai kategori. Sekarang sudah dimulai revitalisasi. Tahun 2025 sebanyak 16.167 sekolah, tahun ini yang sudah aman di anggaran itu 11.744. Nanti kalau Pak Presiden sudah memberi arahan tambah 60 ribu jadi tahun ini 71.744. Sudah hampir 100 ribu di tahun ini. Pak Presiden menyampaikan di Cilacap akhir 2028 semua sekolah yang rusak sudah diperbaiki. Itu saya kira legasi pertama. 

Yang kedua juga sesuai arahan Pak Presiden sekolah-sekolah menggunakan teknologi modern interaktif flat panel sekarang baru satu sekolah satu untuk 288.865. Pak Presiden menyampaikan tahun ini akan ditambah antara 2 sampai 3 berarti hampir 800 ribu. Beliau nanti berjanji nambah lagi kalau itu sudah dilakukan maka semua sekolah itu nanti akan memiliki teknologi yang canggih pembelajaran dengan IFP jadi gak ada lagi nulis dengan kapur yang dihapus kayak kita sekolah dulu.

Yang ketiga saya ingin perbaiki dari tadi pembelajaran mendalam itu deep learning itu dengan berbagai kebijakan yang sekarang kami lakukan yang itu kami harapkan dapat meningkatkan misalnya skor PISA kemampuan literasi dan numerasi yang itu kelihatan dari situ.

Keempat kami ingin agar guru-guru ini makin sejahtera makin meningkat kemampuannya sehingga mereka dapat mengajar dengan sebaik-baiknya. Sekarang sudah mulai terasa kalau saya turun ke bawah ketemu guru-guru kan sekarang tadi tunjangan itu ditransfer tiap bulan mas tidak lagi tiga bulan sekali.

Saya turun ke bawah sudah mulai kelihatan perubahan-perubahannya, tapi itu bukan tujuan itu baru tahap awal dan itu bagian dari proses agar anak-anak kita ini sebagaimana amanah undang-undang dasar menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang dapat memajukan dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara.