PKB Dorong RUU Pilkada Masukkan Larangan Politik Dinasti

Berpolitik merupakan hak asasi setiap orang untuk mencapai tujuan politiknya dalam sebuah tatanan pemerintahan. Namun politik dinasti yang kerap dilakukan oleh para pejabat negara dan pejabat daerah saat ini dinilai sangat tidak baik bagi penyegaran demokrasi dan tidak baik pula untuk regenerasi politik suatu bangsa.

Ketua Fraksi PKB DPR RI Marwan Jafar mengatakan, politik dinasti akan menumbuhkan oligarki politik serta tidak sehat bagi upaya regenerasi kepemimpinan politik nasional. Sebab, kekuasaan hanya dikuasai oleh beberapa orang yang berasal dari satu keluarga, tanpa memberikan ruang kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi.

"Pergantian kekuasaan hanya akan diberikan kepada anggota keluarga dan menyingkirkan orang lain, tanpa melalui proses yang fair dan bijaksana," kata Marwan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Selain itu, kata Marwan, politik dinasti akan berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan, karena cenderung serakah dan tak jarang pula melakukan KKN.

"Pemerintahan lebih berorientasi mencari keuntungan untuk keluarga, bukan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu politik dinasti harus kita batasi, jangan sampai terulang terus dikemudian hari. Meskipun, semua warga negara punya hak yang sama untuk berpolitik. Ini semata-mata demi kepatutan politik yang sehat dan dinamis," jelas Ketua DPP PKB ini.

Lebih lanjut, anggota Komisi V DPR RI ini menjelaskan, politik dinasti juga seringkali mengabaikan etika politik dan mengebiri hak politik orang lain. Bahkan, menempatkan pejabat bukan karena kapasitasnya tetapi karena kekerabatannya.

Atas dasar itulah, lanjut Marwan, PKB mendorong agar larangan politik dinasti masuk dalam pembahasan RUU Pilkada yang sedang dibahas di panitia kerja (Panja) DPR.

"Untuk itu PKB menolak adanya politik dinasti dan mendukung penuh dimasukkanya klausul yang mengatur tentang larangan politik dinasti dalam RUU Pilkada yang sedang dibahas Panja DPR RI demi menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat," pungkas Marwan. (Tnt/Yus)