Jawaban Menteri LH Jumhur Hidayat Disinggung Film Pesta Babi

Liputan6.com, Jakarta - Film dokumenter Pesta Babi yang menggambarkan eksploitasi hutan Papua untuk program ketahanan pangan, menyita perhatian publik. Termasuk beberapa kasus pembubaran nonton bareng di beberapa daerah.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menjawab diplomatis saat disinggung soal film tersebut. Termasuk kemungkinan menjadikan film tersebut sebagai referensi menata kembali hutan Indonesia.

“Ya, saya rasa memang tidak semua urusan bisnis harus selalu otomatis dibatalkan oleh urusan lingkungan,” ujar Jumhur usai mengikuti kegiatan memperingati keanekaragaman hayati internasional, di UIII Depok, Jumat (22/5/2026).

Untuk diketahui, Pemerintah tengah meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan membuka lahan di wilayah Papua. Hal itu bertujuan meningkatkan swasembada pangan Indonesia untuk tidak bergantung pada negara lain.

“Karena ada trade-off antara kadang-kadang bagaimana kita memikirkan kedaulatan pangan dan sebagainya,” jelas Jumhur.

Kementerian Lingkungan Hidup berjanji terus memberikan pengawasan terhadap penggunaan lahan yang dapat merusak lingkungan.

“Tapi tentunya semua dalam dalam pengawasan yang ketat lah, kira-kira begitu,” terang Jumhur.

Jumhur mengungkapkan, selama 10 tahun Kementerian Lingkungan Hidup menjadi satu dengan Kementerian Kehutanan. Hal itu menyebabkan tekanan pengawasan terhadap dampak lingkungan berkurang. Setelah Kementerian Lingkungan Hidup dipisahkan dari Kementerian Lingkungan, ditemukannya sejumlah permasalahan.

“Karena itu ada akumulasi problem, akumulasi masalah di berbagai sektor. Sekarang Presiden Prabowo memisahkan,” ungkap Jumhur.

Kementerian Lingkungan Hidup telah memberikan ratusan sanksi kepada sejumlah pihak yang dianggap merusak lingkungan. Langkah ini merupakan upaya tindakan tegas Kementerian Lingkungan Hidup usai luputnya pengawasan berdampak terhadap lingkungan beberapa waktu lalu.

“Maaf, rezim KLH sekarang adalah rezim sanksi. Kita memberikan ratusan sanksi kepada banyak pihak, karena memang 10 tahun mereka nikmat sekali tanpa ada pengawasan yang serius di dunia industri, pertambangan, extractive industry,” tegas Jumhur.

Tidak hanya itu, Kementerian Lingkungan Hidup turut memberikan sanksi kepada 330 pemerintah daerah yang lalai dalam mengelola sampah, sehingga berdampak terhadap lingkungan.

“Namun sekarang, setelah cukup 1,5 tahun rezim sanksi itu berjalan dan terus berjalan, kita tambah dengan rezim solusi,” ucap Jumhur.

Kementerian Lingkungan Hidup tidak hanya memberikan sanksi, namun turut mencarikan solusi terhadap penanganan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup turut melibatkan semua pihak, mulai dari pengusaha hingga negara sahabat lainnya.

“Mudah-mudahan dalam waktu singkat keinginan kita semua, Indonesia lebih naik kelasnya dalam urusan lingkungan,” tutur Jumhur.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai mengaku sudah menonton film ‘Pesta Babi’. Film tersebut sudah tayang dan sudah disaksikan sejumlah masyarakat sejak beberapa hari lalu.

Hal itu disampaikan Pigai saat berbicara dalam acara Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5).

“Saya sudah nonton (film pesta babi),” kata Pigai.

Namun, dia tidak banyak memberikan atau menanggapi terkait film tersebut. Pigai justru menanyakan balik kepada awak media.

“Tanggapannya menurut kamu gimana?” ujar Pigai.

Pigai pun kembali menegaskan posisinya tanpa memberi komentar lebih jauh mengenai substansi film.

“Gini, gini. Yang berani menyatakan pendapat terhadap pesta babi itu adalah Menteri HAM. Maka, tidak perlu ditanggap,” tutupnya.