SBY Disadap Inggis, Wiranto: Jangan Salahkan Orang Lain

Media Australia melaporkan informasi adanya penyadapan terhadap Presiden SBY saat menghadiri KTT G20 di London, Inggris, April 2009 lalu. Perdana Menteri Australia Kevin Rudd disebut mengambil keuntungan dari penyadapan yang dilakukan agen intelijen Inggris itu.

Menanggapi hal tersebut, mantan Panglima TNI Jendral (Purn) Wiranto menyatakan, tidak seharusnya Pemerintah Indonesia menyalahi pihak-pihak lain dalam hal penyadapan. Lantaran, tugas intelijen di dunia bertugas untuk melakukan penyadapan kepada siapapun untuk mendapatkan sebuah informasi rahasia.

"Tentu kita tidak bisa menyalahkan orang lain, tentu intelijen di dunia ini tugasnya adalah menyadap. Siapapun tidak peduli," kata Wiranto di Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Senin (29/7/2013).

Ketua Umum DPP Partai Hanura ini berharap agar Pemerintah Indonesia menguatkan peran intelijen dalam negeri. Lantaran, intelijen di Indonesia saat ini hanya terfokus terhadap situasai politik dalam negeri saja.

"Kita tidak boleh memiliki intelijen yang lemah. Lalu caranya bagaimana? Pertama tentunya intelijen kita tidak perlu difokuskan untuk urusan politik dalam negeri saja," tegas Wiranto.

Tak hanya itu, sambungnya, untuk memperkuat peran dan fungsi seorang intelijen maka pemerintah sudah saatnya tidak menggunakan konsep tour of duty atau berpindah-pindah posisi jabatan terhadap para intelijen nasional di dalam negeri. Lantaran, ketidakfokusan intelijen dapat mempengaruhi kekuatan nasional Indonesia.

"Lalu yang kedua intelijen kita harus lebih banyak lagi untuk fokus dan tidak terlibat pada yang tour of duty. Artinya seorang intelijen itu harus berkarir dari bawah dan fokus menjadi seorang itelijen, dan tidak perlu tour of duty atau pindah-pindah jabatan dan ini yang perlu dipikirkan," terangnya.

Karena itu, untuk menyelesaikan masalah penyadapan tersebut, Wiranto menghimbau kepada DPR sebagai partner dari presiden untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk memperkuat keamanan nasional Indonesia.

"Tatkala eksekutif ada permasalahan dan tak sesuai dengan harapan rakyat maka legislatif yang kemudian action memberikan saran. Karenakan kita menganut trias politika ada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Nah tugasnya legislatif adalah sebagai swing partner dari eksekutif. Karena kan eksekutif mendapatkan mandat dari rakyat maka presiden harus punya kebijakan untuk memperkuat kedaulatan negara," papar Wiranto. (Mut)