Ambang Batas Pencalonan Presiden, JK: 20% Jangan Diubah

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai revisi Undang-Undang Pilpres yang sempat tertunda di DPR sebaiknya diserahkan kepada masyarakat luas. Politisi yang akrab disapa JK ini tak sepakat bila revisi ini menemui jalan buntu.

"Kita kan demokratis, kalau memang sebagian besar mempertahankan yah harus tetap," ujar JK usai meninjau persediaan darah di Unit Donor Darah PMI DKI Jakarta, Rabu (10/7/2013).

Bagi JK, apa yang ada saat ini merupakan pilihan-pilihan undang-undang. JK juga tak sependapat jika revisi UU Pilpres saat ini mengalami deadlock.

"Saya kira tidak deadlock, tapi tidak disetujui. Ini kan negara demorkatis. Kalau begitu, yah sudah," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.

Menanggapi minimnya kesempatan partai politik kecil yang sulit mencapai 20 persen untuk mengusung calon presiden, JK menganggap juga bagian dari resiko demokrasi. "Itulah resiko kecil. Itu cara demokrasi memilih pemimpin," imbuh JK.

Polemik dalam UU Pilpres adalah pada masalah aturan tentang syarat pengusungan calon presiden atau presidential threshold. Partai-partai besar menginginkan ambang batas itu pada 20%. Begitupun sebaliknya.

JK menilai, angka 20 persen tidak perlu lagi diubah. "Ngga perlu. Itu kan 20 persen merupakan seleksi awal," ujarnya.

Pembatasan suara 20 persen merupakan usulan JK pada masa dirinya mencalonkan Ketua Umum Golkar. Maka itu, JK mengusulkan agar 20 persen tetap diberlakukan. "Itu (waktu) saya Ketua Golkar. Saya kan yang usulkan itu. Tetap saja. Ngga usah selalu diubah," tutup JK. (Sul/Ism)