KPK Jelaskan Poin Krusial Business Judgement Rule Jelang Vonis Kasus LNG

Liputan6.com, Jakarta - Kasus dugaan korupsi Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) akan memasuki babak vonis pada 4 Mei 2026. Dua terdakwa yang tengah disidangkan, yakni mantan Direktur Gas PT Pertamina Hari Karyuliarto (HK ) dan mantan VP Strategic Planning Business Development Direktorat Gas Pertamina Yenni Andayani (YA), masing-masing dituntut jaksa KPK dengan hukuman 6,5 tahun dan 5,5 tahun penjara.

Merespons kasus tersebut, KPK mengingatkan pentingnya prinsip Business Judgement Rule (BJR) sejak tahap perencanaan. Menurut Kasatgas JPU KPK, Zaenurofiq, harus bisa dibedakan kerugian bisnis dan kerugian karena melawan hukum pada perkara LNG.

“Pada perkara LNG ini perlu digaris bawahi adanya dugaan perbuatan melawan hukum sejak perencanaan. Saat itu, infrastruktur penyimpanan gas belum siap. Selain itu pengadaan ini tanpa adanya pedoman pengadaan LNG serta tidak ada persetujuan komisaris dan kajian ekonomisnya,” kata Zaenurofiq kepada wartawan, Sabtu (2/5/2026).

Zaenurofiq menyatakan, prinsip BJR melindungi keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, berbasis informasi yang memadai, serta melalui proses yang prudent. Namun, prinsip ini tidak berlaku apabila keputusan diambil tanpa analisis risiko yang memadai, mengabaikan rekomendasi profesional, tidak berbasis kebutuhan riil perusahaan, serta tanpa landasan hukum yang jelas.

Terhadap kasus yang menjerat Hari dan Yenni, lanjutnya, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah rekomendasi dari dua konsultan PT Pertamina, yakni Wood Mackenzie dan McKinsey.

Kedua konsultan tersebut menekankan bahwa bisnis LNG perlu dibangun melalui peta jalur bisnis yang jelas dan terintegrasi yang mencakup kepastian pembeli (end-to-end), kesiapan kapasitas penampungan LNG pada Floating Storage and Regasification Terminal (FSRT) maupun Floating Storage and Regasification Unit (FSRU), hingga dukungan regulasi yang mengatur impor LNG secara jelas dan memadai.

“Namun demikian, dalam praktiknya, HK dan YA tidak sepenuhnya menjadikan rekomendasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, dalam tuntutan JPU disebutkan bahwa pengadaan tersebut belum dilengkapi skema mitigasi risiko yang memadai, termasuk kontrak back-to-back, baik di dalam negeri maupun dengan pihak lain,” ungkap Zaenurofiq.

Senada dengan itu, Jaksa KPK Rio Frandy menambahkan, hal tersebut menunjukkan adanya keputusan bisnis yang spekulatif. Pengambilan keputusan pun tidak sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil dan kesiapan tata kelola.

“Sehingga PT Pertamina melalui HK dan YA, yang terlanjur terikat perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan Corpus Christi, menjual LNG lewat mekanisme ekspor,” terang Rio.

KPK berharap perkara LNG menjadi pembelajaran penting bahwa keputusan bisnis pada sektor strategis harus dibangun di atas prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas publik sejak tahap perencanaan.

Lembaga Antirasuah menegaskan, proses hukum tetap berjalan sesuai mekanisme peradilan yang berlaku. Di sisi lain, penguatan tata kelola sektor energi, khususnya gas alam, menjadi bagian penting dari upaya pencegahan korupsi nasional.