Satgas PRR Bersihkan 658 Lokasi Terdampak Lumpur, Padat Karya Tunai Dilibatkan

Liputan6.com, Jakarta - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembersihan lumpur di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemulihan kawasan yang sempat lumpuh akibat timbunan lumpur pascabencana.

Berdasarkan data Satgas PRR per 27 April 2026, sebanyak 658 lokasi terdampak telah selesai dibersihkan dari lumpur. Di Aceh, pembersihan rampung di 607 lokasi dari total 634 sasaran. Di Sumatera Utara, 22 dari 23 lokasi target sudah dibersihkan. Sementara di Sumatera Barat, seluruh 29 lokasi sasaran telah selesai ditangani.

Capaian ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan kondisi pada 6 April 2026, saat jumlah lokasi yang berhasil dibersihkan baru mencapai 527 titik.

Percepatan pembersihan lumpur tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif Satgas PRR yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga, praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta warga setempat melalui skema cash for work atau padat karya tunai. Dalam skema ini, masyarakat dilibatkan langsung dengan pemberian upah harian maupun bulanan.

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pembersihan lumpur masih menjadi salah satu prioritas utama dalam tahapan pemulihan pascabencana di Sumatera.

Menurut Tito, proses pembersihan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama difokuskan pada pembukaan akses jalan nasional, yang telah tuntas 100 persen dan bisa difungsikan sejak 25 Januari 2026. Setelah itu, tahap kedua diarahkan untuk membersihkan lumpur di sejumlah titik penting, terutama sekolah, kawasan perkantoran, serta fasilitas umum seperti puskesmas, masjid, dan lainnya.

Tito menilai pembersihan lumpur merupakan langkah krusial agar wilayah terdampak dapat berangsur pulih dan kembali normal. Ia menyebut, Satgas PRR telah berhasil memulihkan berbagai fasilitas pemerintahan dan layanan publik yang sebelumnya lumpuh akibat tertimbun lumpur, terutama di wilayah yang mengalami dampak berat seperti Aceh Tamiang.

“Persoalan di (Aceh) Tamiang itu berat sekali. Sekolah yang masih di tenda, kemudian ada beberapa puluh kantor desa yang hancur. Banyak sekali persoalan lumpur yang belum selesai. (Namun) kantornya pun sudah kita bersihkan semua oleh praja IPDN, TNI/Polri gabungan. (Saat) ini gelombang ketiga, gelombang pertama 1.200, kemudian 800, dan sekarang 800 sebulan lagi, termasuk alat berat saya sewa dari Kemendagri,” kata Tito saat Rapat Kerja APEKSI Komisariat Wilayah I di Kota Banda Aceh, Aceh, Senin (20/4/2026).