Masyarakat Diminta Sadar, Tren Overconsumption dan FOMO Ikut Picu Krisis Iklim

Liputan6.com, Jakarta - Budaya overconsumption atau konsumsi berlebih nyatanya berpengaruh terhadap krisis iklim yang semakin terasa. Hal itu, salah satunya disebabkan tren Fear of Missing Out (FOMO) yang membudaya melalui konten di sosial media.

Menurut Akademisi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Muhammad Imam, fenomena itu bisa ditanggulangi lewat hadirnya sebuah kebijakan yang tegas. untuk memerangi krisis iklim. Karenanya, orang muda diminta aktif sebagai agen perubahan.

"Orang muda untuk aktif terlibat dalam proses kebijakan, bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai aktor perubahan," kata Imam saat seminar dan workshop bertema "From FOMO to Overconsumption: Ketika Tren Jadi Toxic Buat Bumi" yang diadakan di Kampus UI Depok, seperti dikutip Minggu (26/4/2026).

Sementara dari kaca mata pemerintah, Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Adam Faza Gimnastiar menjelaskan, pergeseran pendekatan pengelolaan lingkungan dari end of pipe menuju pendekatan preventif berbasis Sustainable Consumption and Production (SCP).

Dia mengamini, peran pemerintah sangat besar dan luas.

"Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, sekaligus katalisator dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat," tutur Adam pada acara senada.

Berikutnya, dari sudut pandang perusahaan, Sustainability & External Affairs Asst. Manager dari sebuah perusahaan FMCG Ariq Gilang Narendra menekankan, keberlanjutan tidak bisa dicapai secara parsial.

"Dunia usaha harus berjalan seiring dengan kebijakan publik dan kolaborasi lintas sektor. Jadi penting menerapkan SCP di seluruh rantai nilai bisnis," tegas dia.

Merangkum materi disampaikan para pembicara, Co-Founder & Direktur Eksekutif Yayasan Partisipasi Muda (YPM) Neildeva Despendya menyoroti dampak perubahan iklim terhadap kehidupan orang muda, termasuk meningkatnya risiko eco-anxiety.

Dia berkeyakinan, masih ada disparitas antara kebijakan pemerintah dan apa yang dibutuhkan orang muda untuk dijembatani

"Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan nyata generasi muda-yang perlu dijembatani melalui partisipasi bermakna," dia menandasi.

Sebagai informasi, seminar terkait diselenggarakan Yayasan Partisipasi Muda (YPM) yang berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia pada 18 April 2026.

Seminar melibatkan 95 orang muda berusia 16-24 tahun yang berasal dari berbagai daerah di Jabodetabek dan sekitarnya pada 18 April 2026. Mereka terdiri dari siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), dan mahasiswa di bidangnya masing-masing.

Setelah sesi seminar, peserta mengikuti Focus Group Discussion (FGD) dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyusun policy brief. Setiap kelompok mensimulasikan proses negosiasi dan pengambilan keputusan antar aktor kebijakan, hingga menghasilkan rekomendasi konkret terkait konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Hasil policy brief diharapkan menjadi bentuk kontribusi nyata orang muda dalam mendorong kebijakan lingkungan yang lebih progresif dan responsi terhadap tantangan zaman.

Melalui program ini, YPM menegaskan komitmennya untuk melawan budaya overconsumption sekaligus membangun kesadaran bahwa konsumsi bukar sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga tindakan politis yang berdampak langsung pada masa depan lingkungan dan arah pembangunan bangsa.

Diketahui, Yayasan Partisipasi Muda (YPM) adalah organisasi nirlaba yang terbentuk sejak 2017 dan berkomitmen memberdayakan orang muda untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses demokrasi dan kebijakan publik melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan ruang partisipasi yang inklusif. Tujuannya, demi memastikan suara orang muda ikut menentukan arah masa depan bangsa.