Bareskrim Bongkar Modus 'Helikopter' hingga Truk Modifikasi dalam Penyalahgunaan BBM Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, membeberkan modus operandi penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.

Modus operandi para pelaku sama seperti pengungkapan sebelumnya. Pelaku melakukan pembelian solar bersubsidi di SPBU secara berulang. Kemudian, pelaku menimbun dan menampungnya di pangkalan sebelum didistribusikan.

"Yang lazimnya kalau di Jakarta istilahnya helikopter, kalau mungkin di wilayah Sumatra atau di Bangka Belitung istilahnya adalah ngoret," jelas Irhamni dalam jumpa pers Pengungkapan Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi Ilegal, Selasa (21/4/2026).

Selanjutnya, modus yang kedua yaitu membeli BBM bersubsidi menggunakan truk modifikasi dengan tangki penampungan yang lebih besar. Kemudian, pelaku menimbun dan menjualnya dengan harga non subsidi. Pelaku juga menggunakan pelat nomor palsu guna mengelabuhi pengawasan dari Pertamina.

"Pelaku ini dapat beberapa kali melakukan pembelian dan berganti-ganti kendaraan ataupun barcode yang mana barcode tersebut sebenarnya adalah pengaman untuk pengawasan yang dilakukan oleh Pertamina," jelasnya.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku bekerja sama atau kongkalikong dengan petugas SPBU. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan kuota BBM lebih.

Adapun modus operandi penyalahgunaan LPG bersubsidi, para pelaku memindahkan isi tabung gas 3 kg ke dalam tabung 12 dan 50 kg.

Irhamni menegaskan, apabila ada keterlibatan penyelenggara negara dalam kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi ilegal akan dikenakan pasal tindak pidana korupsi (tipikor).

"Harapannya adalah membuat efek jera dan dapat ditelusuri semua aset-aset yang para pelaku nikmati tentunya," tegasnya.

Dia menambahkan, pengungkapan yang dilakukan Bareskrim Polri dan jajaran Polda tidak sekadar menyasar pelaku lapangan, melainkan jaringan distribusi yang terorganisir.

Upaya ini adalah komitmen bagi Polri dalam memastikan BBM dan LPG bersubsidi benar-benar tepat sasaran.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal dugaan penyalahgunaan niaga BBM atau LPG subsidi sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan hukuman paling lama 6 Tahun dan denda paling banyak 60 Miliar.

Selain itu, penyidik juga akan menerapkan pasal berlapis dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam mengungkap jaringan tersebut, Mabes Polri menggandeng PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk mendapatkan data pelaku dan menelusuri semua kekayaan para pelaku.

"Polri dan PPATK tentunya sebagai lembaga yang sudah menandatangani MoU dan bekerjasama, kami mendapatkan data-data secara langsung untuk menelusuri semua kekayaan para pelaku," jelas Irhamni.

Ia menegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku untuk menikmati kekayaan dari hasil yang didapatkan melalui tindakan ilegal. Irhamni juga meminta kepada masyarakat untuk segera melapor jika mendapati praktik tersebut.