Wakil Ketua DPRD DKI Dorong Skema 'Creative Financing' Tuntaskan Jaringan Air Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menegaskan pentingnya peran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat atas air bersih setelah berakhirnya era swastanisasi selama 25 tahun.

Hal itu disampaikan Basri dalam Diskusi Publik bertajuk “Modernisasi Sistem Air Bersih Jakarta: Tantangan, Strategi, dan Masa Depan Layanan Publik” di Gedung Joang 45, yang digelar Gerakan Aktivis Jakarta, Selasa (14/4/2026).

"Sekarang pengelolaan air sudah kembali ke PAM JAYA sebagai BUMD. Ini penting agar negara hadir menjamin akses air bersih yang berkeadilan,” ujar Basri Baco dalam pemaparannya.

Basri mengakui masih ada tantangan besar, termasuk kekurangan 20 persen sambungan perpipaan. Karena keterbatasan APBD, ia mendorong adanya skema creative financing atau pembiayaan alternatif dengan melibatkan sektor swasta.

Selain itu, pemerintah merencanakan inovasi sistem pembayaran menyerupai token listrik untuk meningkatkan efisiensi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasional PAM JAYA, Syahrul Hasan, mengungkapkan bahwa saat ini cakupan layanan air bersih di Jakarta baru mencapai 82 persen dengan kapasitas produksi 23.000 liter per detik.

“PAM JAYA terus melakukan modernisasi, termasuk penggantian pipa lama dengan material HDPE yang lebih aman dan tahan lama,” jelas Syahrul.

Syahrul menambahkan, kebutuhan investasi untuk pengembangan sistem air bersih Jakarta mencapai Rp34 triliun, yang sebagian besar didorong melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain infrastruktur, PAM JAYA juga fokus pada program zona bebas air tanah bagi 1,2 juta pelanggannya.

Terkait kualitas, Syahrul memastikan air baku yang dikelola telah memenuhi standar kesehatan dan memperoleh sertifikasi halal pada 2025 lalu.

Sementara itu, perwakilan FKDM Provinsi DKI Jakarta, Raden Umar, menekankan pentingnya peran serta warga dalam mengawasi layanan. Ia mendorong adanya pemutakhiran data pelanggan serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendeteksi permasalahan distribusi di lapangan.

Menutup diskusi, Basri Baco memastikan DPRD DKI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kerja sama dengan pihak ketiga tetap memprioritaskan kepentingan publik.

Target utamanya adalah terwujudnya layanan air perpipaan menyeluruh di Jakarta pada tahun 2029.