TNI-Polri Kerahkan 785 Personel Hadapi Aksi Massa Tolak Freeport dan Konflik Dogiyai

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 785 personel gabungan TNI-Polri, didukung Satpol PP Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Nabire, disiagakan untuk mengamankan rencana aksi massa yang menolak operasional PT Freeport Indonesia pada hari ini, Selasa (7/4/2026).

Kapolres Nabire Samuel D. Tatiratu mengatakan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan aksi demonstrasi dari Front Gerakan Rakyat yang menolak operasional PTFI sekaligus menuntut pengungkapan konflik di Dogiyai.

“Untuk memastikan kesiapan personel, hari ini kita selenggarakan apel untuk melihat kesiapan sarana prasarana dalam menghadapi dinamika penyampaian aspirasi besok,” tutur Samuel di Nabire, Senin, 6 April 2026, seperti dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan, Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk aksi tersebut ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formil, serta sikap penyelenggara yang dinilai tidak kooperatif.

Dalam surat pemberitahuan itu, koordinator lapangan menggunakan nama samaran sehingga tidak memiliki penanggung jawab yang jelas, serta tidak mencantumkan jumlah massa yang akan terlibat.

Meski demikian, aparat keamanan gabungan tetap mengambil langkah preventif maksimal dan memastikan pengawalan terhadap penyampaian aspirasi masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya, para pemuda dan mahasiswa dilarang melakukan aksi pawai jarak jauh atau long march.

“Bukan kami menolak penyampaian aspirasi masyarakat, tapi aspirasi harus disampaikan di tempat tujuan yang dicantumkan dalam surat mereka yaitu Kantor DPRP Papua Tengah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengamanan ekstra disiapkan di lima titik kumpul massa guna mencegah terjadinya long march yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

Aparat juga menyediakan masing-masing dua truk untuk mengangkut massa agar dapat menuju Kantor DPRP Papua Tengah dan menyampaikan aspirasi secara tertib.

“Masyarakat Nabire sudah trauma, setiap ada aksi long march pasti menimbulkan gesekan-gesekan dan gejolak keamanan, itu yang kita cegah,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan pengamanan, seluruh personel diminta mematuhi prosedur tetap (protap) atau SOP serta menjunjung tinggi profesionalisme.

“Kita memberikan pelayanan terhadap penyampaian aspirasi ini sehingga wajib hukumnya agar kita sebagai aparat untuk bisa memiliki rasa sabar yang besar,” ujarnya.