Korsel Siapkan Langkah Antisipasi Hadapi Lonjakan Harga BBM, Imbas Konflik Timur Tengah

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Korsel atau Korea Selatan Lee Jae Myung menekankan perlunya persiapan menghadapi konflik berkepanjangan yang terjadi di Timur Tengah sekaligus mengambil langkah antisipasi jika harga minyak kembali bergejolak.

"Sekarang kita perlu mengembangkan langkah-langkah dengan asumsi situasi berkepanjangan, termasuk skenario terburuk," ujar Lee dalam rapat pemerintah, melansir Antara, Rabu 18 Maret 2026.

Ia mengatakan jika dinamika internasional ini berlanjut, harga minyak yang stabil baru-baru ini bisa saja kembali melonjak sehingga meningkatkan tekanan terhadap ekonomi dan standar hidup.

Lee memerintahkan para pejabat Korsel untuk memanfaatkan saluran diplomatik sebagai upaya memastikan pasokan energi alternatif yang stabil bahkan berkelanjutan.

Sebagai tindakan lanjutan, Lee menekankan perlunya persiapan menghadapi konflik berkepanjangan di Timur Tengah sekaligus mengantisipasi lonjakan harga minyak. 

Ia juga meminta kerja sama internasional, diversifikasi sumber energi, dan strategi mitigasi lebih diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah memperkuat cadangan energi strategis, meningkatkan efisiensi konsumsi energi di sektor industri dan transportasi, serta mempercepat pengembangan energi terbarukan sebagai langkah jangka panjang. 

Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dan menjaga ketahanan energi nasional di tengah gejolak geopolitik yang belum juga mereda.

Lee mengatakan, sebelumnya Korsel telah mengambil langkah serupa dengan mengimpor tambahan minyak dari Uni Emirat Arab. Hal tersebut juga sama seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain yang terdampak konflik Iran dan Amerika Serikat (AS).

Lee juga menyerukan persiapan konservasi energi nasional yang diperkirakan dapat mencakup pembatasan penggunaan mobil, seperti sistem lima atau 10 hari.

Menurutnya, pihak berwenang dapat mempertimbangkan penerapan kontrol ekspor dan status darurat energi, termasuk meningkatkan produksi di pembangkit listrik tenaga nuklir, jika diperlukan.

"Sebagai langkah jangka menengah, perlu beralih dari sistem energi berbasis bahan bakar fosil ke sistem energi terbarukan sesegera mungkin," kata Lee.

Langkah tersebut, kata dia, harus dibarengi dengan peningkatan investasi di sektor energi bersih serta inovasi teknologi guna memastikan transisi berjalan efektif. 

Pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, Lee juga menyoroti risiko sosial dari krisis berkepanjangan yang dapat membebani kelompok rentan dan mendorong pihak lain mencari keuntungan.

Ia mendesak penyusunan cepat anggaran tambahan untuk mendukung kelompok rentan dan para eksportir.

Menurutnya, lonjakan harga energi dan bahan pokok berpotensi meningkatkan biaya hidup masyarakat, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil. Hal tersebut tentunya dapat mengganggu kesejahteraan hidup warga Korsel.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skema bantuan langsung, subsidi energi yang tepat sasaran serta intensif bagi industri agar tetap kompetitif di tengah tekanan global.

Lee juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap praktik spekulasi dan penimbunan yang dapat memperparah kondisi pasar.

Selain itu, koordinasi lintas kementerian dinilai krusial guna memastikan kebijakan berjalan efektif dan tepat waktu. 

Ia menegaskan bahwa respons cepat dan terukur menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus melindungi pemulihan ekonomi nasional dari dampak krisis yang berkepanjangan.