DPR Tekankan Keselamatan Jemaah Haji yang Utama di Tengah Gejolak Timur Tengah

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR, Muhamad Abdul Azis Sefudin menyoroti langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj) terkait skenario penyelenggaran ibadah haji 2026, menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah. 

"Langkah-langkahnya tentu sudah disiapkan pemerintah, tetapi yang paling penting harus diprioritaskan adalah keselamatan jemaah kita, warga negara Indonesia," kata dia seperti dikutip Kamis (12/3/2026).

Politikus PDIP ini menegaskan, berbagai opsi kebijakan memang harus dipertimbangkan secara matang, termasuk konsekuensi anggaran yang mungkin timbul akibat perubahan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

"Anggaran tentu perlu dipertimbangkan, tapi yang harus paling diutamakan adalah bagaimana keselamatan jemaah kita. Jangan sampai kita berhitung soal konsekuensi biaya, tetapi mengabaikan faktor keselamatan," ungkap Azis.

Menurut dia, pemerintah harus menghitung berbagai skenario, melihat situasi konflik yang berubah dari hari ke hari. "Apakah eskalasi meningkat sebelum keberangkatan kloter pertama, apakah situasinya landai lalu meningkat saat rangkaian haji berlangsung, atau justru meningkat sejak awal lalu menurun di tengah pelaksanaan. Semua kemungkinan itu harus disiapkan langkah antisipasinya," jelas Azis.

Ia menilai setiap skenario tentu memiliki konsekuensi, termasuk potensi kenaikan biaya operasional haji jika kondisi keamanan memengaruhi jalur penerbangan maupun logistik.

"Misalnya hari ini kita tetap berangkat karena eskalasi tidak terlalu tinggi, tetapi harga minyak naik dan ini berpengaruh pada biaya penerbangan atau logistik meningkat. Itu pasti berimplikasi pada anggaran. Karena itu pemerintah dan DPR harus benar-benar mendiskusikan jalur terbaik untuk melindungi jemaah kita," kata Azis.

"Jika memang tidak memungkinkan dan eskalasi meningkat sehingga pelaksanaan ibadah haji tidak dapat berjalan dengan memadai, maka keputusan paling berat sekalipun, seperti penundaan keberangkatan, harus dipertimbangkan," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaran ibadah haji 2026, menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah. Dahnil juga menegaskan, perintah Presiden Prabowo Subianto agar keselamatan jemaah haji menjadi prioritas utama.

"Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji. Ini yang paling penting. Jadi, kita menyiapkan berbagai skenario dengan orientasi utama memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji pada bulan April," ujar Dahnil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/3/2026).

Dia menuturkan, pemerintah menyiapkan skenario agar kloter pertama haji dapat diberangkatkan pada 22 April 2026. Dahnil menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah dalam merumuskan langkah-langkah tersebut.

"Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada tanggal 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Namun, arahan Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan," tutur Dahnil.

Selain itu, lanjut dia, skenario yang disiapkan berupa penundaan keberangkatan seperti yang pernah dilakukan saat Covid-19. Hal ini dilakukan apabila eskalasi di Timur Tengah dinilai berpotensi membahayakan jemaah haji Indonesia.

"Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden," kata Dahnil.

Dahnil juga membuka kemungkinan rute penerbangan jemaah haji menuju Arab Saudi akan dialihkan melalui Afrika. Namun, hal tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu dengan otoritas penerbangan Arab Saudi maupun negara-negara lainnya.

"Kita siapkan rute penerbangannya berubah misalnya itu tentu bicara dengan otoritas penerbangan dan otoritas baik itu Saudi Arabia maupun berbagai negara yang nanti mempertimbangkan rute penerbangan kan ada rute yang berbeda," ucap dia.

"Misalnya lewat jalur selatan kemudian ada lewat Afrika yang juga diwacanakan oleh DPR," sambung Dahnil.

Dahnil memastikan skenario yang disiapkan tersebut memprioritaskan keselamatan jemaah. Pemerintah, kata dia, terus menjalin koordinasi intensif lintas kementerian untuk memastikan penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan aman.

"Kami juga akan membahas berbagai skenario dengan DPR apabila konflik menunjukkan tanda-tanda yang dapat membahayakan jemaah haji kita," pungkas Dahnil.