Catatan Pakar Hukum Soal Isu Perlindungan Data Pribadi dan Aturan Sertifikasi Halal Produk AS

Liputan6.com, Jakarta - Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau The Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–AS ramai menjadi polemik di media sosial. Mulai dari isu perlindungan data pribadi yang berpotensi bocor hingga hoaks sertifikasi halal dihapus.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar mengingatkan kedaulatan negara tidak dijaga dengan emosi sesaat, melainkan dengan pemahaman utuh atas aturan main.

"Bangsa kita ini rasanya jadi sering berdebat bukan karena kekurangan informasi, tetapi karena kelebihan potongan informasi. Satu orang membaca judul lalu yakin. Yang lain menonton video 30 detik lalu marah. Padahal, kalau kita sungguh ingin menjaga kedaulatan, langkah pertama adalah membaca utuh dan berimbang," kata Harris dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Soal isu transfer data yang mengkhawatirkan publik, Harris menegaskan, kuncinya ada pada UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Ia meminta publik tak sekadar menelan janji "aman", tapi menagih bukti penegakan hukumnya.

"Narasi yang fair adalah bukan 'aman 100 persen, lalu selesai', melainkan 'tunduk pada UU PDP dan karena itu harus mengikuti syarat-syarat UU PDP'," jelas Wakil Rektor Universitas Jayabaya ini.

Isu halal pun tak kalah panas. Meski pemerintah lewat dokumen FAQ memastikan sertifikasi halal tetap wajib, Harris mencium adanya kekhawatiran publik yang harus dijawab dengan transparansi teknis, bukan sekadar administrasi.

“Pertanyaan pengujiannya adalah, apakah MRA itu pengakuan proses atau pengakuan otomatis? Apakah standar Indonesia tetap menjadi rujukan untuk pasar Indonesia? Bagaimana mekanisme audit, pengawasan, dan sanksi?" cetusnya.

Harris juga menyoroti soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Baginya, kedaulatan industri bukan cuma soal melarang barang impor, tapi memastikan industri lokal punya "tangga" untuk naik kelas lewat alih teknologi dan investasi nyata.

Mengenai isu militer, meski pemerintah menjamin tak ada pasal pertahanan, Harris memberikan catatan kritis. Menurutnya, di era digital, geopolitik bisa menyusup lewat rantai pasok dan teknologi.

“Kalimat yang lebih dewasa adalah tidak ada pasal pertahanan, tetapi dampak strategis tetap bisa muncul melalui desain kebijakan ekonomi. Itu bukan paranoia, itu realitas dunia modern,” imbuhnya.

Terakhir, dia meminta negara untuk lebih transparan dan publik untuk lebih disiplin membaca. Dia tidak ingin pasar menjadi kacau hanya karena ketidakpastian informasi.

“Karena salah satu ciri negara maju dan modern adalah keterbukaan informasi untuk mendapatkan pendapat publik yang bermakna atau meaningful public participation,” pungkas Harris.

Indonesia resmi menyepakati perjanjian perdagangan dengan tarif resiprokal 19 persen dengan Amerika Serikat (AS). Ada 1.819 pos tarif yang diatur dalam kesepakatan dagang kedua negara.

Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Kesepakatan diteken pascaagenda perdana pertemuan Dewan Perdamaian untuk Gaza atau Board of Peace (BoP).

Salah satu poin dalam dokumen ART menyebut pembebasan kewajiban sertifikasi halal bagi produk AS tertentu. Selain itu, isu transfer data pribadi ke AS untuk perdagangan digital dan teknologi yang tunduk pada hukum Indonesia menjadi salah satu poin yang disepakati dalam perjanjian itu. Padahal, Indonesia dan AS tidak memiliki aturan pelindungan data pribadi yang setara.

Sumber: Merdeka.com