50,4% Publik Tak Setuju Indonesia Gabung Board of Peace

Liputan6.com, Jakarta - Median baru saja merilis hasil penelitian terkait masuknya Indonesia dalam keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace buatan Presiden AS Donald Trump. Menggunakan metode kuesioner, Median menyebar form pertanyaan secara proporsional kepada akun media sosial di seluruh Indonesia, dengan target 1.200 sampel, dalam kurun Waktu 10-14 Februari 2026.

Hasilnya, dari data yang diperoleh ada 78,8 persen yang tahu adanya Board of Peace, dengan rincian 31,2 persen tahu dengan detail, dan 47,6 persen hanya pernah mendengar.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat rilis hasil penelitian mengungkapkan, dari yang tahu secara detail tentang Board of Peace, secara spontan tanpa bantuan 'showcard', didapat 5 hal yang terlintas dalam pikiran saat ditanya tentang Board of Peace, yakni:

1. Forum ini adalah tandingan PBB (20,2 persen)

2. Dibuat untuk menengahi konflik Palestina & Israel (18 persen)

3. Forum Buatan Amerika & Donald Trump (17,8 persen)

4. Taktik Amerika & Israel kuasai Gaza (8,2 persen)

5. Forum Perdamaian Dunia (5,4 persen)

"Temuan selanjutnya adalah, ada lebih dari 50,4 persen responden yang tidak setuju Indonesia bergabung dengan Board of Peace, dan 34,8 persen yang setuju. Sementara 14,8 persen belum menentukan sikap," ungkap Rico, Senin (23/2/2026).

Ada tiga alasan besar bagi mereka yang setuju Indonesia gabung Board of Peace, antara lain untuk Palestina merdeka (15 persen), bisa perkuat posisi Indonesia di dunia internasional(10,2 persen), dan upaya perdamaian dunia (9,2 persen).

Sementara tiga alasan besar bagi mereka yang tidak setuju Indonesia gabung Board of Peace adalah, Board of Peace hanyalah upaya Amerika dan Israel kuasai Gaza (14,6 persen), masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace hanya jadi pemborosan uang jika setor Rp17 triliun (9,6 persen), dan sampai saat ini Palestina belum merdeka (6,8 persen).

Yang menarik, dari hasil penelitian disebut, orang Nahdlatul Ulama (NU) lebih banyak yang setuju Indonesia masuk Board of Peace (53,2 persen), bahkan angkanya melebihi PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia) dengan 44,5 persen. Sedangkan Muhammadiyah hanya 13,9 persen yang setuju Indonesia masuk Board of Peace.

"Besar tapi tidak dominan, secara umum kalau kita lihat dari sisi ormas, memang orang NU lebih banyak yang setuju two state solution. Memang proporsi mereka, simpatisan NU, lebih bisa menerima keduanya, alestina dan Israel, punya negara," katanya.

Dalam pandangan Rico, Nahdlatul Ulama masih memangdang Board of Peace bisa dianggap sebagai mediator mediasi, sebagai solusi pragmatis terhadap konflik yang terjadi.

"Saya pikir tema itu (BoP) bisa diterima oleh sample yang mengaku dirinya NU. Tapi di sisi yang lain ada ketidakpercayaan yang cukup besar apakah tema ini akan menguntungkan Amerika dan Israel saja, tanpa mengikutkan orang Palestina juga," katanya.

Temuan lainnya adalah, sebanyak 67,7 persen responden setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa Board of Peace hanya akan menguntungkan Amerika dan Israel.