DPR Sebut Roda Pemerintahan Aceh Kian Normal Jelang Ramadan: Tinggal Sedikit yang Masih Tersendat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, target pihaknya bersama pemerintah untuk memulihkan roda pemerintahan di Aceh pascabencana sebelum Ramadan terus menunjukkan progres signifikan.

"Bahwa kita targetkan sebelum bulan puasa, roda pemerintahan di seluruh daerah Aceh sudah berjalan, dan alhamdullilah kita monitor bahwa sudah tinggal sedikit yang masih tersendat jalannya," kata dia dalam rapat membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra di Nusantara IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, sejauh ini Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera terus melakukan pemantauan dan percepatan normalisasi sungai, infrastruktur, serta pembangunan hunian di daerah yang sebelumnya terisolir, khususnya di Aceh.

"Walaupun medannya berat, tetapi sudah tidak ada daerah terisolir dan normalisasi sungai terus berjalan sampai saat ini," ungkap Dasco.

Dalam rapat tersebut, dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Syamsurijal, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatra Pemerintah sekaligus Mendagri Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Mauarar Sirait, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, seluruh akses jalan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sudah pulih dan dalam kondisi fungsional sehingga mobilitas antarwilayah utama dapat berjalan normal.

"Jalan darat ini ada jalan nasional, ada jalan provinsi, kabupaten-kota, jalan desa, dan juga ada jembatan-jembatan," kata dia dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Tito memastikan masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan secara normal. Dengan terus menurunnya jumlah pengungsi dan mulai pulihnya aktivitas ekonomi antar daerah.

"Akses jalan nasional umumnya sudah terhubung semua. Dan juga jalan desa," ungkap dia.

Lebih lanjut, Tito menegaskan pemerintah pusat sejak awal telah melakukan mobilisasi nasional untuk menangani dampak bencana. Mobilisasi ini melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur pemerintah daerah (Pemda).

"Kemudian kami melakukan cross-checking kepada semua bupati dan wali kota yang dihadiri oleh gubernur atau wakil gubernur, dan juga harus dipengecekan kita di lapangan," jelas Tito.

Tito juga memastikan berbagai indikator pemulihan mulai dari jalannya pemerintahan, layanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan kebutuhan vital masyarakat telah selesai.

"Baik itu pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan. Kemudian akses daerah baik provinsi, jalan nasional, semuanya sudah beres," kata dia.

Di kesempatan yang sama, Tito menyampaikan progres pembangunan jembatan di wilayah terdampak bencana yang telah difungsikan kembali dan akses daerah kini kian terhubung.

"Banyak yang fungsional, ada yang menggunakan jembatan. Jembatan sementara bailey, jembatan armco, atau jembatan lain," kata dia.

Tito menyatakan proses normalisasi penuh wilayah terdampak bencana Sumatera diperkirakan membutuhkan waktu hingga 2–3 tahun.

Tito menjelaskan, normalisasi penuh mencakup pembangunan infrastruktur secara permanen, termasuk jalan, jembatan, dan sungai yang membutuhkan waktu panjang karena skala kerusakan yang luas.

“Normalisasi penuh saya sampaikan mungkin kira-kira 2–3 tahun. Kenapa? Karena memang mengeruknya, termasuk tadi jalan-jalan yang kabupaten, jalan provinsi, ini mengerjakannya kan sangat banyak ruas yang kena untuk dipermanenkan,” kata Tito usai konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Meski begitu, Tito mengungkapkan kondisi fungsional di daerah terdampak memungkinkan untuk dipulihkan dalam waktu relatif singkat, terutama jika pembersihan lumpur hingga pembukaan akses dasar dilakukan secara masif.

“2 bulan juga normal kalau kita genjot masalah lumpurnya,” ujar Tito.

Ia menyampaikan, istilah normal dalam waktu dua bulan tersebut merujuk pada normal fungsional, bukan normal permanen. Normal fungsional berarti akses dasar sudah dapat digunakan masyarakat, kendati belum sepenuhnya dibangun secara permanen.

“Dalam 2 bulan bisa saya katakan normal fungsional bahasanya ya, bukan normal permanen. Normal fungsional itu artinya kalau jalannya bisa dilalui, kemudian lorongnya bisa dilalui,” jelas Tito.