Boyamin Saiman: Jika Ingin Kembali ke UU KPK Lama, Terbitkan Perppu

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman angkat bicara soal rencana usulan agar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi lama.

Dia justru mengkritik pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang belakangan mendukung rencana tersebut. Boyamin menilai, mantan Gubernur Jakarta itu hanya mencari panggung saja ke publik dengan mengeluarkan pernyataan tersebut.

"UU KPK lama diubah jaman Jokowi jadi presiden dan dia kirim utusan ke DPR untuk bahas dan sahkan perubahan UU KPK. (Jokowi) juga setuju atau pembiaran (diberlakukannya) Tes Wawasan Kebangsaan yang membuang penyidik-penyidik handal KPK," kata dia saat dikonfirmasi, Senin (16/2/2026).

Menurut Boyamin, jika memang Jokowi tak setuju terjadinya revisi terhadap UU KPK, maka saat menjadi presiden sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu.

"Jokowi tidak terbitkan Perppu untuk lembali ke undang-undang lama selama dia jadi Presiden 2019-2024," jelas dia.

Karena itu, jika pemerintah hari ini di bawah Presiden Prabowo Subianto ingin mengembalikan UU KPK ke versi lama, jangan lagi bola panasnya dilempar ke DPR.

"Prabowo harus terbitkan Perpuu untuk kembali ke UU KPK lama," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi mengaku setuju Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali direvisi. Revisi UU KPK sempat diusulkan mantan Ketua KPK Abraham Samad kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ya, saya setuju, bagus,” kata Jokowi kepada wartawan seusai menyaksikan babak pertama pertandingan Indonesia Super League Persis Solo vs Madura United di Stadion Manahan, Solo pada Jumat (13/2/2026).

Jokowi menyebut, revisi UU KPK pada 2019 silam yang menjadi penyebab pelemahan KPK merupakan inisiatif DPR. Bukan dirinya yang saat itu menjabat presiden.

“Karena itu dulu inisiatif DPR lho, jangan keliru. Inisiatif DPR,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, dirinya tidak membubuhkan tanda tangan setelah revisi UU KPK rampung.

“Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi tapi saya enggak tandatangan,” tegasnya.

Pada Februari 2025, Jokowi membantah tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa dirinya merupakan orang yang bertanggung jawab atas revisi UU KPK. Dia menegaskan revisi UU KPK bukan berasal darinya, melainkan diinisiasi DPR.

Jokowi menjelaskan bahwa setelah usulan revisi pada tahun 2015 tidak mencapai kesepakatan, upaya untuk merevisi UU KPK kembali muncul di tahun-tahun berikutnya. Namun, beberapa kali pembahasan tersebut kembali gagal sehingga tidak dapat dilanjutkan.

Pada akhirnya, kata Jokowi, revisi UU KPK baru berhasil masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2019. Dia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah seluruh fraksi yang ada di DPR menyepakati revisi tersebut.

“2016, 2017, 2018 Juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna atas semuanya atas inisiatif DPR. Dah gitu aja,” kata dia.

Soal penerbitan surat presiden (supres) terkait revisi UU KPK, Jokowi menegaskan, langkah tersebut diambil karena seluruh fraksi di DPR telah sepakat membahas revisi aturan tersebut.

Menurut Jokowi, dalam dunia politik, hubungan antara pemerintah dan parlemen harus dijaga secara realistis. Keputusan presiden, kata dia, tak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan.

"Kalau semua fraksi di DPR menyetujui, ya presiden kalau tidak (mengeluarkan supres) ya musuhan dengan fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu, bukan dari sini (sambil menunjuk hati), bukan saya ngejar-ngejar, bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek, ada beritanya semuanya,” jelas Jokowi.

Dia juga menegaskan, keputusan tersebut bukan karena dorongan pribadi atau ambisi tertentu. Jokowi kemudian mengungkapkan bahwa dirinya memilih untuk tidak menandatangani hasil revisi UU KPK setelah disahkan.

Namun, dia menekankan bahwa secara hukum, undang-undang tetap berlaku meski tanpa tanda tangan presiden, selama telah melewati batas waktu 30 hari.

“Sampai diundangkan, saya juga tidak tanda tangan. Tapi aturannya jelas, setelah 30 hari, undang-undang tetap berlaku,” katanya.

Ma'ruf Amin, Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI menanggapi soal usulan agar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi lama yang sebelumnya dilayangkan oleh eks Ketua KPK, Abraham Samad juga disetujui oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Ma'ruf menyatakan tidak mempersoalkan UU KPK kembali ke versi sebelum revisi. Pasalnya, kata dia saat ini banyak pihak yang menilai bahwa performa lembaga antirasuah dalam tugasnya memberantas korupsi kurang maksimal.

"Saya kira kalau semua orang menganggap bahwa KPK sekarang kurang punya performa karena adanya Undang-Undang, ya sebaiknya dikembalikan," kata Ma'ruf saat temui di Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).