Kementerian ATR Serahkan 3.922 Sertifikat Aset Pemprov DKI, Pramono: Nilainya Tembus Rp 102 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian ATR dan BPN atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional menyerahkan sebanyak 3.922 sertifikat aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Total nilai aset tersebut mencapai lebih dari Rp102 triliun dengan luas lahan 563,9 hektare.

Penyerahan sertifikat dilakukan oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara Serah Terima Sertifikat Aset Pemerintah DKI Jakarta dari Kementerian ATR/BPN di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

"Kami menerima 3.922 Sertifikat Hak Pakai atas tanah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan total nilai lebih dari Rp102 triliun dan total luas lahan sebesar 563,9 ha," kata Pramono.

Aset-aset yang telah tersertifikasi tersebut mencakup berbagai fasilitas publik, antara lain 2.837 ruas jalan, 691 gedung karang taruna, balai rakyat, sarana olahraga, 154 sarana pendidikan, 123 taman, 61 gedung kantor, 39 puskesmas, serta 17 eks rumah dinas.

"Penyerahan sertifikat ini bukan sekadar proses administratif, tetapi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan," ucap Pramono.

Ia berharap dengan adanya kepastian hukum, aset-aset publik dapat dikelola, dimanfaatkan, dan diamankan secara lebih profesional untuk kepentingan masyarakat.

"Pasalnya, kepastian hukum di bidang pertanahan menjadi fondasi penting dalam perjalanan Jakarta menuju kota global. Administrasi aset yang tertib dan terintegrasi akan memperkuat perencanaan pembangunan kota secara terukur," jelas Pramono.

Sebelumnya, tanah Jakarta terus turun, pelan namun pasti. Di sejumlah wilayah, laju penurunan muka tanah bahkan mencapai lebih dari 10 sentimeter per tahun.

Fenomena ini bukan sekadar data teknis, melainkan ancaman nyata bagi keberlanjutan ibu kota, memperparah banjir, merusak infrastruktur, hingga membayangi masa depan jutaan warganya.

Pengamat Tata Kota Prof Putu Rumawan Salain, mengatakan laju penurunan tanah di Jakarta yang mencapai lebih dari 10 sentimeter per tahun merupakan kondisi yang mengkhawatirkan.

"Dengan penurunan tanah setiap tahunnya mencapai 10 sentimeter, cukup mengkhawatirkan. Jakarta wajib menyiapkan blue print penganggulan bencana seperti banjir,” ujar Prof. Putu saat diwawancarai terkait kondisi penurunan muka tanah Jakarta, Rabu 11 Februari 2026.

Putu melihat, dari sudut pandang tata kota, penurunan tanah menciptakan efek cekungan yang berbahaya.

Menurutnya, penurunan tanah yang berlangsung di Jakarta akan berdampak pada terjadinya cekungan ‘bowl’ yang ketika hujan akan menjadi penampungan air, yang berdampak pada banjir yang bermuara pada degradasi lingkungan dan tentunya beban bagi pemerintah dan masyarakat saat pemulihannya.

"Rendaman air di perkotaan yang lama akan mempengaruhi struktur bangunan khususnya pondasi," paparnya.

Kondisi Jakarta kerap diibaratkan seperti mangkuk (bowl effect), di mana permukaan daratan berada lebih rendah dibandingkan permukaan laut dan dikelilingi tanggul.

Air hujan yang masuk sulit mengalir keluar tanpa bantuan pompa. Saat hujan deras bersamaan dengan pasang laut, genangan bisa bertahan lebih lama.

Putu menambahkan, efek 'bowl effect' bagi Kota Jakarta akan menimbulkan kesulitan ataupun hambatan aliran air. Untuk mempercepat aliran, menurutnya, dapat dibantu dengan pompa air.

Di samping itu, diperlukan sodetan-sodetan baru yang lebih cepat dan lancar dalam mengirimkan air genangan.

"Dapat pula dilengkapi dengan empang penahan limpahan air yang selanjutnya dapat diuraikan atau dengan mesin pompa, dari aspek perkotaan perlu menyiapkan master plan drainase yang canggih dan berkelanjutan," ujarnya.

Ketika ditanya apakah Jakarta masih aman dihuni jika tren ini terus terjadi, Prof. Putu tak menampik ancamannya.

"Penurunan permukaan tanah memang jadi ancaman serius buat kota-kota besar, terutama Jakarta," tegasnya.

Putu juga mengingatkan bahwa ancaman penurunan tanah tidak bisa dianggap sepele. Jika tidak segera ditangani secara serius, dampaknya akan semakin meluas dan membebani kota di masa depan.

"Kalau tidak diatasi, penurunan tanah bisa makin parah dan berdampak luas. Jakarta dan kota-kota lain harus punya strategi mitigasi yang efektif, perlu ada mitigasi bencana denga beragam sosialisasi agar masyarakat bahwa mereka tidur, bekerja, dan rekreasi di sekitar kawasan yang berbahaya,” ungkapnya secara serius.