Ketua MPR Dorong Pelonggaran Kuota BBM Aceh Demi Percepat Pemulihan Pascabencana

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Ahmad Muzani mendorong pelonggaran kuota bahan bakar minyak (BBM) di Aceh untuk mempercepat proses pemulihan infrastruktur pascabencana. Ia menyebut permintaan penghapusan kuota sementara itu databn langsung oleh Wakil Gubernur Aceh.

“Jatah BBM di Aceh perlu di-loss supaya alat berat yang bekerja 24 jam tidak terhambat oleh jumlah BBM yang terbatas,” ujar Muzani saat memberikan bantuan di Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).

Menurut Muzani, penghapusan kuota penting agar proses rehabilitasi berjalan lebih cepat, terutama di wilayah yang masih sulit dijangkau. Ia juga berencana berkoordinasi dengan Pertamina dan Kementerian ESDM.

“Nanti kami akan bicara dengan Pertamina dan Menteri ESDM agar jatah BBM di Aceh lebih longgar,” katanya.

Selain isu BBM, Muzani menyebut pemerintah terus memulihkan layanan dasar. Ia mengatakan hampir seluruh jaringan listrik di Aceh telah kembali normal.

“Sudah hampir 99 persen listrik di Aceh nyala, tinggal beberapa puluh desa yang lokasinya sangat jauh,” ungkapnya.

Dalam kunjungan tersebut, MPR juga menyalurkan 15 ribu paket sembako dan 15 ribu paket ibadah untuk delapan kabupaten/kota terdampak. Bantuan itu terdiri dari kebutuhan pokok hingga perlengkapan salat.

“Jumlahnya 15.000 paket, sudah dibagi ke delapan kabupaten/kota, dan sekarang bantuan itu sudah ada di pendopo masing-masing,” ujar Muzani.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan keluhan dan persoalan pascabencana di Aceh telah diteruskan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengaku telah mendengar persolan mulai dari keterbatasan keuangan daerah hingga kebutuhan hunian bagi pengungsi, dan itu semua telah dilaporkan ke pemerintah pusat.

“Semua apa yang disampaikan oleh Pak Mualem (Muzakir Manaf) kami teruskan kepada Bapak Presiden, dan Presiden ketika itu merespons dengan baik,” ujar Muzani saat menyalurkan bantuan di Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).

Muzani menegaskan, bencana yang terjadi di Aceh bukan hanya bencana daerah, melainkan menjadi tanggung jawab nasional.

“Aceh adalah bagian NKRI, dan sakit Aceh adalah sakit Indonesia, bencana Aceh adalah bencana Indonesia,” kata dia.

Ia menyebut MPR bersama DPR akan mendorong percepatan penanganan di berbagai sektor, termasuk rumah ibadah dan fasilitas pendidikan yang terdampak.

“Pak Hidayat Nur Wahid sudah kirim kabar sementara kepada Menteri Agama supaya penanganan rumah ibadah bisa dilakukan lebih cepat,” jelasnya.