Tersangka PT Dana Syariah Indonesia Siap Kembalikan Uang para Lender 100 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Tersangka kasus PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) TA menyatakan siap mengembalikan dana para lender. Hal itu disampaikan kuasa hukum TA, Pris Madani, di Dittipideksus Bareskrim Polri, Senin 9 Februari 2026.

"Hari ini proses pemeriksaan masih proses awal, belum masuk pada materi-materi yang bersifat pokok. Tapi kiranya perlu saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa secara prinsip, dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender," kata Pris kepada wartawan.

Menurut Pris, berdasarkan perhitungan sementara pihaknya, TA siap mengembalikan dana lender hingga 100 persen. Selain itu, TA juga disebut bersedia menambah dana sekitar Rp10 Miliar sebagai bentuk itikad baik.

"Jadi itu bagian dari bentuk itikad baik beliau," ucap Pris.

Namun, kata dia, nilai pasti pengembalian dana belum dapat disebutkan. Perhitungan masih didasarkan pada rekening koran dan aliran dana serta perlu diselaraskan dengan data PPATK dan OJK.

"Mungkin kalau untuk angka, kita belum bisa menyebutkan. Karena, karena kaitan dengan angka yang kita hitung bisa saja berbeda dengan PPATK, bisa juga berbeda dengan OJK," ucap Pris.

Pris menegaskan, aliran dana yang masuk ke DSI tidak digunakan untuk kepentingan pribadi TA. Menurutnya, hal tersebut dapat dibuktikan melalui proses hukum, baik pidana maupun perdata.

"Tidak ada yang masuk untuk kepentingan pribadi. Itu bisa dibuktikan," terang Pris.

Terkait dugaan proyek fiktif, Pris menyebut pihaknya akan memberikan keterangan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dia mengatakan istilah fiktif berarti sesuatu yang tidak ada dibuat seolah ada, dan menurutnya tidak demikian yang terjadi di DSI.

Soal kemungkinan penyelesaian melalui restorative justice (RJ), Pris menyatakan pihaknya berharap ke arah tersebut melalui pemulihan dana lender. Namun, keputusan tetap bergantung pada sikap para lender.

"Jadi kaitan dengan itu ya insyaallah kita mengarah ke sana. Tapi kalau tidak dikehendaki oleh lenders, ya itu lain persoalan. Tapi kita akan berupaya semaksimal mungkin," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Pris juga menyampaikan permohonan maaf kepada para lender atas permasalahan yang terjadi. Dia menyebut gagal bayar dipicu persoalan likuiditas yang berlangsung berulang dalam operasional perusahaan.

Selain itu, Pris menyinggung Rapat Umum Pemodal Dana (RUPD) yang digelar 7 Februari lalu. Rapat tersebut dihentikan karena terdapat persoalan teknis yang berpotensi melanggar hak lender, terutama terkait mekanisme suara. RUPD disepakati akan digelar ulang sekitar 21–22 Februari 2026.

Para lender, lanjut Pris, juga meminta agar penyelesaian persoalan ini melibatkan OJK, PPATK, Bareskrim, dan LPSK untuk menyinkronkan data.

"Jadi diminta untuk kita itu duduk bareng. Saya juga setuju itu. Kenapa? Kita punya data, PPATK punya data, kita punya data, OJK juga punya data. Nah data di kita itu juga sama juga diminta oleh LPSK kepada si para-para lenders," ucap dia.

"Jadi harapannya, kita bisa bersinergi satu dengan satu yang lain, sehingga kita mampu dan dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang arif, bijaksana, dan tentu secara berkeadilan," tandas Pris.