KPK Awasi Pelanggaran RPTKA, Minta Masyarakat Lapor Jika Ada Temuan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh fokus terhadap kasus rasuah rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengamini, masalah pengurusan izin terhadap TKA yang mau bekerja di Indonesia kerap menjadi bancakan para oknum di instansi terkait.

"Kalau kita bicara TKA yang akan bekerja di Indonesia, pintu masuknya yang pertama adalah keabsahan atau proses di imigrasi seperti apa, juga nanti berkaitan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dari perkara RPTKA yang terungkap dalam penyidikan di KPK, kita bisa melihat bagaimana para oknum di Kemnaker melakukan dugaan tindak pemerasan kepada para agen TKA ketika para agen melakukan semacam pendaftaran untuk memperoleh dokumen dibutuhkan dalam proses plotting TKA di beberapa bidang kerja di Indonesia," kata Budi kepada awak media di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Budi memastikan, KPK akan terus mengawasi kepada lembaga terkait yang berhubungan langsung dengan proses masuknya TKA.

Hal itu disampaikan, sebagai respons adanya TKA asal Singapura yang dipulangkan ke negara asalnya dan disanksi administrasi oleh pihak Imigrasi karena tak mengantongi izin tinggal yang sesuai.

"Hal-hal demikian memang kita melihat terjadi di beberapa bidang kerja, oleh karena itu kami mengimbau kepada para pemangku kepentingan terkait yang menggunakan para TKA ini untuk bekerja di bidangnya, jika memang ada permasalahan ditemuka administrasi yang belum terpenuhi termasuk juga dalam proses plotting, apakah kemudian juga ada penyimpangan atau pelanggaran dilakukan, maka silakan segera lapor kepada kami di KPK," jelas Budi.

Budi menyatakan, bila terjadi kendala KPK selalu terbuka untuk menindaklanjuti. Para pihak dapat datang ke KPK dan nantinya jika memang masih ada celah yang dapat diperbaiki, maka KPK dapat memberi masukan guna aspek pencegahan.

"Jadi silakan melapor, bisa kami tindak lanjuti, termasuk jika nanti kita lihat ada sistem yg masih ada celah, kita juga bisa melalui aspek pencegahan," dia menutup.

Sebagai informasi, terkait warga negara asing asal Singapura yang dipulangkan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta (Kanwil Ditjen Imigrasi DKJ) mengatakan bahwa yang bersangkutan masuk ke Indonesia menggunakan bebas visa kunjungan. Namun dalam praktiknya, sosok berinisial TCL itu bekerja secara profesional di perusahaan Indonesia.

Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimgrasian Kanwil Jakarta, I Gusti Ibrahim menyampaikan, pemeriksan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait keberadaan dan kegiatan yang bersangkutan.

"Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kanwil Ditjen Imigrasi DKJ. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa TCL terakhir masuk ke wilayah Indonesia pada 20 Januari 2026 dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan (BVK)," kata Gusti melalui keterangan tertulis diterima, Sabtu 31 Januari 2026.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan, Kanwil Ditjen Imigrasi DKJ mengambil langkah administratif dengan memberikan surat peringatan kepada TCL," imbuh Gusti.

Gusti menambahkan, sebagai tindak lanjut administratif, dilakukan berupa kewajiban penjamin TCL untuk melaporkan perubahan status keimigrasian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku.

Atas peristiwa tersebut, Kanwil Ditjen Imigrasi DKJ menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.

"Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi terkait dugaan pelanggaran keimigrasian di wilayah Daerah Khusus Jakarta," Gusti menyudahi.