Pandji Pragiwaksono: Saya Tidak Merasa Melakukan Penistaan Agama

Liputan6.com, Jakarta - Komika Pandji Pragiwaksono telah menjalani pemeriksaan terkait laporan atas materi stand up comedy bertajuk Mens Rea. Dia pun diberondong puluhan pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

"Tadi dimulai kurang lebih dari jam 10.30 lewat. Ada 63 pertanyaan," kata dia kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Panji pun menepis bahwa dia melakukan apa yang dituduhkan kepadanya.

"Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab, dan ya kita ikutin prosesnya saja," ucap Pandji.

Sementara penasehat hukumnya, Haris Azhar mengatakan, Pandji sempat diperlihatkan potongan video pertunjukan Mens Rea yang beredar di luar platform Netflix.

"Kalau lihat dari pertanyaannya yang disampaikan itu soal terkait dengan memilih pemimpin, memilih pemimpin atau pejabat publik. Lalu soal salat safar di yang di pesawat itu, lanjutan dari soal memilih pemimpin, Pandji kan juga menyampaikan analoginya," ungkap Haris.

"Lalu juga materi soal tadi sudah saya bilang, soal pemberian izin tambang kepada dua ormas: Muhammadiyah dan PBNU. Lalu juga soal materi terkait dengan banyak artis yang terpilih menjadi pejabat di Jawa Barat," tambah dia.

Namun, kata Haris, dalam laporan yang diterima penyidik, poin utama bukanlah hal tersebut. "Kalau balik ke laporan, laporannya hanya soal penistaan agama," ucap dia.

Dia menuturkan, saat pemeriksaan oleh penyidik, Pandji juga menjelaskan latar belakang pertunjukan, termasuk pemilihan judul lengkap 'Mens Rea: Dijamin Tanpa Mens Rea'.

"Jadi kita tadi juga mengklarifikasi ke polisi juga, bahwa enggak cuma Mens Rea, di posternya kan. Artinya kita bantu polisi, 'nih alat bukti posternya yang lengkaplah' kira-kira begitu. Itu soal latar belakang memilih alasan Mens Rea, judulnya temanya Mens Rea," jelas Haris.

Dalam kasus ini, Haris menyampaikan kliennya dijerat pasal dengan KUHP baru yakni Pasal 300 tentang penodaan agama, Pasal 301 terkait penyebarluasan, Pasal 242 mengenai penistaan terhadap kelompok tertentu, serta Pasal 243 tentang penyebaran dari perbuatan Pasal 242.

"Jadi polisi menyampaikan empat pasal itu yang dicoba diklarifikasi ke Pandji. Itu pasal-pasal dari KUHP yang baru," jelas dia.