Jamdatun Jadi Saksi Ahli Praperadilan Buron Kasus e-KTP Paulus Tannos

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejagung) R Narendra Jatna dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang praperadilan terkait ekstradisi buron Paulus Tannos di Singapura.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyampaikan, kehadiran Narendra bertujuan memberikan penjelasan mengenai proses hukum di Indonesia, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Dia menegaskan, penunjukan tersebut mengikuti rekomendasi dari otoritas Singapura.

"Jadi, memang KPK sudah meminta untuk bisa menghadirkan Narendra di Indonesia. Dalam hal ini, ada proses-proses hukum yang harus dilakukan dan salah satunya ini terkait dengan adanya permintaan untuk saksi ahli," kata dia kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).

Menurut Anang, Attorney-General’s Chambers (AGC) Singapura merekomendasikan agar keterangan diberikan oleh State Counsel, yakni pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat hukum.

Dari hasil koordinasi dengan AGC dan Atase Kejaksaan di Singapura, nama Narendra kemudian diajukan dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

"Dan hari ini, yang bersangkutan memberikan keterangan di sana, masih berlangsung kok," ucap dia.

Dalam persidangan yang berlangsung, Narendra memberikan penjelasan mengenai sistem hukum pidana dan peradilan pidana di Indonesia. Materi yang diterangkan mencakup penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta aspek kerugian negara.

"Kapasitas beliau ya memberikan penjelasan dan pemahaman tentang hukum pidana dan peradilan pidana, khususnya itu terkait Undang-Undang Tipikor dan kerugian negara," ucap diaz

Anang menegaskan, rekomendasi penunjukan saksi ahli tersebut datang dari pihak Singapura, bukan semata-mata dari KPK.

"Iya, Narendra muncul dan itu ya hasil koordinasi dengan Atase Kejaksaan juga di sana kan. Dan AGC," tandas dia.