Pramono Akan Tertibkan Semrawut Tanah Abang: dari Angkot Ngetem hingga Penjualan Tramadol Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut akan segera melakukan penertiban kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat menyusul kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan Stasiun Tanah Abang yang dipenuhi angkutan umum seperti angkot yang parkir sembarangan hingga maraknya jual beli ilegal obat keras jenis Tramadol.

“Kami akan tertibkan, saya akan minta Satpol PP untuk menertibkan itu,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Pramono menyebut, penertiban itu akan menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengembalikan fungsi ruang publik, khususnya di kawasan Tanah Abang. Dia mengaku mengikuti persoalan yang beredar terkait kesemrawutan Tanah Abang.

“Jadi saya juga kebetulan mengikuti berita tentang hal ini,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan dari Pramono, terutama terkait penjualan obat-obatan terlarang di Tanah Abang. Pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Kita akan lakukan nanti, ke depannya kan harus koordinasi dulu dengan BPOM, kemudian dengan Kepolisian, secara berkala juga pasti melakukan penertiban,” kata Satriadi.

Satriadi mengungkapkan, Satpol PP DKI Jakarta rutin melakukan operasi penertiban penjualan obat terlarang. Hasilnya, puluhan ribu butir obat terlarang telah diamankan saat penindakan sepanjang 2025 di seluruh wilayah DKI Jakarta.

“Dari seluruh Jakarta 39.436 butir. Nah, itu di tahun 2025 ya. Nah, kan sekarang awal nih, tahun 2026. Maka nanti kita akan terus lakukan operasi terkait dengan penindakan penjualan-penjualan obat-obat terlarang,” ucap Satriadi.

Lebih lanjut, Satriadi menegaskan kewenangan untuk menangkap penjual obat-obatan tersebut menjadi ranah Kepolisian karena telah masuk kategori tindak pidana. Sementara Satpol PP DKI hanya berwenang menertibkan lokasi usaha sebagai sanksi.

“Karena itu sudah tindak pidana jatuhnya. Jadi, kita hanya, karena tempat usaha, maka ya ada sanksi untuk penutupan, atau misalkan larangan penjual,” kata dia.