Lima Kali Tepuk Tangan DPR untuk Jenderal Listyo Sigit dan Pujian ‘Menyala Pak Kapolri’

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit mendapat lima kali tepuk tangan saat rapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (26/1/2026). Tak hanya tepuk tangan dan dukungan, pujian pun mengalir ke Kapolri yang dinilai tegas dalam bersikap. 

Dalam rapat bersama Komisi III DPR, salah satu materi yang dibahas adalah kedudukan Polri. Isu mengenai keberadaan Polri yang diusulkan di bawah Kemendagri, secara tegas ditolak oleh Kapolri. Sikap itu yang membuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit mendapat empat kali tepuk tangan dari anggota DPR dan para Kapolda yang hadir di Ruang Rapat.

Tepuk tangan pertama saat Kapolri menyampaikan terima kasih atas dukungan dan sikap politik Partai agar institusi Kepolisian Negara Indonesia atau Polri tetap di bawah Presiden. 

“Terima kasih kepada seluruh mitra yang tetap menempatkan Polri di bawah Presiden karena ini adalah bagian dari mandat reformasi,” kata Kapolri disambut tepuk tangan.

Listyo m,enjelaskan, setelah reformasi, Polri sudah terpisah dari TNI. Artinya, kini Polri memiliki momentum untuk membangun ulang doktrin, struktur, akuntabilitas, dan mekanis, dan mempersiapkan diri menuju roadmap menjadi civilian police. Hal itu juga diperkuat dengan Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 di mana Polri sebagai alat negara yang menjunjung keamanan. Artinya, sesuai mandat reformasi 1998, Polri ditempatkan di bawah Presiden.

Selain itu, berdasarkan TAP MPR Nomor 7 ayat 2 juga mengatur bahwa Polri berada di bawah Presiden. Kemudian dalam Pasal 7 ayat 3 TAP MPR RI Nomor 7 Tahun 2000 Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR RI. 

“Mohon maaf, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah Kementerian khusus,” tegas Kapolri yang kembali disambut tepuk tangan. 

“Menurut kami tentunya dengan kondisi yang ada, posisi Polri tentunya akan sangat ideal apabila tetap seperti saat ini," sambungnya.

Tepuk tangan ketiga diberikan saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit bercerita ada pihak-pihak yang menyampaikan wacana agar dia menjadi menteri kepolisian. Usulan itu disampaikan secara langsung ataupun lewat aplikasi perpesanan WhatsApp. Di hadapan anggota DPR yang hadir rapat, Kapolri Listyo Sigit kembali mengirimkan pesan. 

“Saya menolak polisi di bawah Kementerian,” tegasnya disambut tepuk tangan.

Suasana makin riuh dengan pujian saat Kapolri menyatakan siap menjadi petani dibandingkan menjadi menteri kepolisian.

“Kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, lebih baik saya menjadi petani saja,” ucapnya diiringi tepuk tangan.

Terdengar pujian keluar dari anggota DPR.

“Menyala ini. Menyala Pak Kapolri,” spontan ucapan anggota DPR. 

Tepuk tangan kembali menggema saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyebut wacana yang menjadikan Polri di bawah Kemendagri sama saja dengan upaya melemahkan institusi Polri.

“Saya anggap meletakkan Polri di bawah Kementerian sama saja melemahkan Polri, melemahkan negara dan melemahkan Presiden,” katanya.

Listyo kembali menegaskan kesiapannya untuk dicopot dari kursi kapolri jika wacana tersebut benar-benar dijalankan.

”Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot," kata dia.

Munculnya wacana Polri di bawah Kemendagri sudah lama digulirkan. Pada 2024, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus melontarkan wacana soal Polri kembali di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pernyataan itu disampaikan buntut, dugaan kecurangan yang melibatkan Kepolisian dalam penyelenggaraan sejumlah Pilkada 2024, yang dituduhkan PDIP.

Kemendagri sudah merespons soal wacana Polri berada di bawah koordinasinya. Bahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku keberatan soal usulan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mendagri Tito mengatakan, Polri tidak bisa dipisahkan dari Presiden.

“Saya berkeberatan. Ya karena dari dulu memang sudah dipisahkan di bawah Presiden, itu kehendak reformasi. Sudah itu saja," ucap Mendagri Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/12/2024).

Meski begitu, Tito tidak menjelaskan alasan rincinya keberatan. Dia menegaskan, Polri tidak bisa dipisahkan dari Presiden. Dia menyebut sudah menjadi kehendak reformasi bahwa Polri di bawah presiden.

"Ya karena dari dulu memang sudah dipisahkan di bawah presiden, itu kehendak reformasi sudah itu saja," tegas Mendagri Tito.