Soal HGU, DPR Minta Pemerintah Beri Kepastian Hukum bagi Industri

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing industri nasional, khususnya terkait pemberian dan perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) bagi perusahaan.

Menurut Bane, perusahaan yang telah memenuhi seluruh kewajiban dan tidak melanggar hukum seharusnya mendapatkan kepastian melalui perpanjangan HGU. Sebaliknya, perusahaan yang terbukti melanggar harus ditindak tegas.

“Jika HGU mereka berakhir, segera perpanjang jika mereka memenuhi semua kewajiban dan tidak melanggar hukum. Sebaliknya, jika kewajiban tak terpenuhi dan melanggar hukum, segera pastikan HGU diakhiri,” ujar Bane dalam pernyataan tertulis, Minggu (25/1/2026) malam.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) di Kabupaten Simalungun, Jumat (23/1/2026). Dalam kunjungan itu, pihak perusahaan menyampaikan bahwa proses perpanjangan HGU masih menjadi kendala yang juga dialami banyak perusahaan di Indonesia.

Bane meminta pemerintah segera menyelesaikan proses perpanjangan HGU agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang berpotensi mengganggu iklim investasi dan stabilitas sosial di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Kepastian hukum perlu untuk iklim investasi, serta menghindari gonjang-ganjing di masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, PT Bridgestone saat ini menyerap lebih dari 3.000 tenaga kerja, dengan sekitar 90 persen berasal dari wilayah sekitar, termasuk Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar.

Dengan luas area perkebunan mencapai lebih dari 17 ribu hektare, Bane menilai potensi penyerapan tenaga kerja masih dapat ditingkatkan.

Namun demikian, Bane juga menyoroti tantangan yang dihadapi perusahaan akibat penurunan produktivitas, baik karena menurunnya hasil panen maupun fluktuasi harga komoditas. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian agar keberlangsungan industri tetap terjaga.

“Kami di Komisi VII, khususnya melalui Panja Daya Saing Industri, mendorong adanya kepastian hukum dan kepastian usaha. Jangan sampai investasi berjalan, tetapi kepastian hukumnya tidak diberikan oleh pemerintah,” tegasnya.

Di sisi lain, Bane menekankan bahwa penerapan prinsip industri hijau harus menjadi kewajiban seluruh pelaku usaha. Ia menilai, pertumbuhan sektor industri harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan agar pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Industri boleh berkembang, tetapi harus tetap berkelanjutan. Lingkungan tidak boleh dikorbankan. Prinsip industri hijau sudah menjadi keharusan,” pungkasnya.