Anggota Komisi VIII Minta Kemenhaj Mitigasi Dampak Geopolitik Terhadap Penyelenggaraan Haji 2026

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan langkah mitigasi komprehensif untuk mencegah dampak buruk ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026.

“Hari ini ketegangan geopolitik, khususnya di Timur Tengah, harus segera dimitigasi. Yang paling utama adalah keamanan dan kepastian jamaah kita saat berangkat dan pulang dari Tanah Suci,” kata Azis kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan pentingnya pembelajaran dari penyelenggaraan haji tahun sebelumnya. Ia menyinggung pengalaman keterlambatan pemulangan jamaah akibat ketegangan geopolitik di kawasan Teluk.

“Kita sudah punya pengalaman tahun lalu ketika ada ketegangan di Qatar yang berdampak pada keterlambatan kepulangan jamaah. Hal-hal seperti ini tidak boleh terulang dan harus dimitigasi sejak awal,” katanya.

Menurut Politisi Muda PDI Perjuangan tersebut, eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk Iran, harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan ibadah haji ke depan.

“Jadi saya berharap ada mitigasi risiko geopolitik dalam penyelenggaran haji tahun ini,” pungkas Azis.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin, mendorong Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan mitigasi khusus bagi jamaah haji yang berasal dari wilayah terdampak bencana.

“Kesiapan Kemenhaj di daerah banyak sekali kurangnya sosialisasi apalagi di wilayah bencana seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Alhamdulillah untuk tahun ini berdasarkan data Kemenhaj kuota haji kita bisa terserap 100 persen. Tapi kita tahu bencana ini pulihnya cukup lama, bagaimana nanti ke depan tahun berikutnya untuk mitigasi pelaksanaan bagi jamaah yang ada di wilayah bencana,” kata Azis, Jumat (23/1/2026).

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menyoroti kesiapan penyelenggaraan haji di daerah, khususnya wilayah yang masih dalam proses pemulihan pascabencana seperti Aceh, Sumut, dan Sumbar.

“Banyak jamaah di wilayah bencana yang kehilangan rumah, keluarga, dan harta benda. Ke depan harus ada mitigasi khusus agar mereka bisa menjalankan ibadah haji dengan tenang,” ujar Azis.