Perluasan TPA Kebon Kongok Jadi Solusi Darurat Atasi Krisis Sampah Mataram-Lombok Barat

Liputan6.com, Jakarta - Gunungan sampah  di sudut-sudut Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bukan muncul dalam semalam, melainkan tumbuh perlahan seiring dengan perilaku konsumsi warga dan keterbatasan sistem pengelolaan yang kian tertekan.

Di ujung alur persoalan tersebut, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok di Lombok Barat menjadi tumpuan sekaligus penanda rapuhnya sistem pengelolaan sampah di Nusa Tenggara Barat.

Dikutip dari Antara, Kamis (22/1/2026), dalam situasi tersebut mendorong pemerintah daerah bergerak cepat untuk memperluas Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Kebijakan ini ditempuh sebagai respons atas menurunnya daya tampung TPA yang selama ini menampung ratusan ton sampah setiap hari dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat yang berakhir di hamparan lahan desa Suka Makmur, Gerung.

TPA Kebon Kongok selama ini menjadi tulang punggung sistem pengelolaan sampah regional di Pulau Lombok bagian barat. Setiap hari, sampah rumah tangga dengan volume ratusan ton dari Kota Mataram dan Lombok Barat diangkut dan dibuang ke kawasan tersebut. 

Keputusan memperluas TPA ini menjadi titik dari segala kebuntuaan dan dianggap sebagai solusi jangka pendek agar roda pelayanan publik tidak macet total.

Tambahan lahan dinilai mampu memberikan daya tampung sementara, sehingga proses pengangkutan dan pembuangan sampah dapat kembali berjalan normal.

Dalam konteks inilah Kebon Kongok bukan hanya sekadar tempat pembuangan akhir, melainkan menjadi tolak ukur kebijakan lingkungan, kolaborasi antardaerah, serta keseriusan dalam mengelola sampah sebagai persoalan publik yang kompleks.

Pembatasan aliran sampah ke TPA Kebon Kongok berdampak langsung pada kondisi di wilayah hulu. Sejumlah tempat penampungan sementara (TPS) dilaporkan penuh dalam waktu singkat, sementara sampah mulai menumpuk di sejumlah titik kota.

Situasi ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, pencemaran lingkungan, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Untuk menjaga keberlangsungan layanan pengelolaan sampah, pemerintah daerah memperluas area landfill di TPA Kebon Kongok sebagai langkah darurat.

Penambahan lahan beberapa are diperkirakan dapat memperpanjang daya tampung TPA selama satu hingga dua bulan ke depan, dengan catatan pengelolaan dilakukan secara optimal.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik, khususnya di sektor kebersihan. Tanpa perluasan, pemerintah menghadapi risiko lumpuhnya sistem pengangkutan sampah yang dapat berujung pada krisis lingkungan yang lebih luas.

Namun demikian, perluasan itu juga menegaskan keterbatasan pendeketan berbasis landfill. Berapapun diperluas, tetap memiliki umur, karena setiap meter persegi baru  adalah hitungan mundur berikutnya.

Sejarah pengelolaan Kebon Kongok menunjukkan bahwa sejak beroperasi pada awal 1990-an, persoalan utama selalu berkutat pada ketersediaan ruang.

Meski sistem pengelolaan telah beralih dari pembuangan terbuka ke sanitary landfill, tekanan volume sampah tetap menjadi tantangan utama.

Sejumlah pengamat menilai bahwa perluasan TPA tidak dapat dijadikan solusi permanen. Tanpa upaya pengurangan sampah dari sumbernya, kebijakan ini berpotensi hanya menunda krisis serupa di masa mendatang.

Pengalaman daerah lain di Indonesia memperlihatkan hal serupa. banyak TPA regional yang kolaps karena manajemen sampah berhenti di hilir.

Pemilahan di sumber berjalan lambat, konsumsi plastik minim, dan edukasi publik belum efektif karena kalah oleh kepraktisan membuang.

Seiring dengan perluasan landfill, pemerintah daerah juga menyiapkan strategi jangka panjang. Salah satunya adalah dengan konsep waste to energy yang diharapkan dapat menekan volume sampah sekaligus menghasilkan nilai tambah berupa energi.

Dalam konteks ini, teknologi siposisikan sebagai solusi menengah hingga panjang untuk memangkas ketergantungan pada landfill.

Namun penerapan teknologi pengolahan sampah membutuhkan kesiapan menyeluruh, mulai dari pemilahan sumber, kepastian pembiayaan hingga dukungan masyarakat. Tanpa itu, fasilitas pengolahan berisiko tidak beroperasi optimal.

Di Mataram, rencana penguatan tempat pengolahan  sampah terpadu dan penambahan insinerator skala terbatas menunjukkan arah itu.

Meski kontribusinya terhadap pengurangan sampah regional masih terbatas, langkah ini dipandang sebagai fondasi menuju sistem pengelolaan yang  lebih mandiri.

Kolaborasi antarpemerintah daerah juga menjadi elemen penting dalam pengelolaan TPS Kebon Kongok sebagai fasilitas regional. Skema pembagian tanggung jawab ini mencerminkan kesadaran perihal sampah.