Indonesia dan Inggris Perkuat Kerja Sama Pembiayaan Alam Berkelanjutan

Menteri Lingkungan Hidup (LH) menyepakati penguatan kerja sama bilateral dengan Inggris yang berfokus pada mekanisme pembiayaan berkelanjutan demi mendukung konservasi alam dan pencapaian target iklim global.

Diterbitkan 22 Januari 2026, 17:00 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Pemerintah Indonesia-Inggris perkuat pembiayaan alam berkelanjutan di Aceh sebagai model.
  • Perlindungan alam adalah fondasi ekonomi, bukan penghambat pembangunan nasional.
  • Model Aceh akan direplikasi, menjadikan Indonesia pemimpin ekonomi berbasis alam global.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memastikan Pemerintah Indonesia dan Inggris telah memperkuat pembiayaan alam berkelanjutan, untuk wilayahnya berada di Provinsi Aceh guna menjadi model percontohan.

Dalam pernyataannya tersebut, Hanif menyampaikan bahwa kemitraan dengan Inggris merupakan platform vital untuk memperkuat kapasitas nasional dalam perlindungan keanekaragaman hayati dan juga pengembangan dalam pembiayaan alam berkelanjutan.

"Perlindungan alam bukan penghambat pembangunan, melainkan fondasi bagi ketahanan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang bangsa," kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dikutip dari Antara, Kamis (22/1/2026).

Pernyataan visit tersebut disampaikan dalam Forum internasional bertajuk “Building a Nature First Economy in Indonesia: Advancing Sustainable Nature Finance in Aceh and Beyond” yang diselenggarakan di Inggris.

Forum ini menjadi ajang strategis yang mempertemukan pemangku kebijakan, investor hijau global, dan pakar lingkungan untuk merumuskan solusi konkret dalam memobilisasi dana swasta dan publik bagi agenda iklim.

Dalam diskusi tersebut, dibahas pula mengenai potensi besar pasar karbon Indonesia dan bagaimana mekanisme Nature First Economy dapat menjadi solusi ganda, memitigasi emisi karbon global sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar hutan. 

Jika model pembiayaan di Aceh ini terbukti sukses, skema serupa rencananya akan direplikasi secara luas ke provinsi-provinsi lain di Indonesia yang memiliki tutupan hutan luas, seperti Kalimantan dan Papua, menjadikan Indonesia sebagai pemimpin global dalam ekonomi berbasis alam.

Transformasi Konsesi Hutan dan Inisiatif Aceh Jadi Model Pembangunan Berkelanjutan

Menteri Hanif menyatakan arah kepemimpinan dari Presiden RI yang mendukung transformasi sebagian kawasan konsesi hutan menjadi bentang alam konservasi.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk langkah strategis untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tetap berada dalam batas daya dukung lingkungan.

"Keputusan untuk memperkuat kawasan konservasi di dalam lanskap produksi menunjukkan bahwa negara hadir memastikan pembangunan berjalan selaras dengan perlindungan ekosistem dan satwa liar," tutur Menteri Hanif.

Dalam forum tersebut, Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh dikenalkan sebagai sebuah contoh nyata dalam pendekatan binatang alam hidup yang mengintegrasikan perlindungan terhadap habitat Gajah Sumatera, agroforestri regeneratif, dan penguatan ekonomi dalam ekonomi berbasis masyarakat.

Aceh juga dipandang sebagai model percontohan yang bisa direplikasikan di beberapa wilayah keanekaragaman hayati yang di tinggi di negara Indonesia.

Strategi IBSAP dan Kolaborasi Global Perkuat Fondasi Ekonomi Berbasis Alam

Sebagai negara dengan keanekaragaman yang hayati terbesar kedua di dunia, Indonesia juga memandang biodiversitas sebagai aset strategis nasional, dan juga fondasi ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

Kementerian Perancangan Pembangunan Nasional/Badan Perancangan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), serta kementerian/lembaga yang terkait, telaah melakukan penyusunan Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045, dalam rangka pengarusutamaan perlindungan alam lintas sektor dan juga mobilisasi pembiayaan berkelanjutan.

Lewat kemitraan dengan The Departement for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), Kerajaan Inggris, The Royal Foundation, WWF, serta International Advisory Panel on Biodiversity Credits.

Indonesia memperkuat dalam bentuk kapasitas nasional untuk pengembangan mekanisme pembiayaan biodiversitas, pembangunan kapasitas kredit biodiversitas, serta pemberantasan kejahatan lingkungan.

Kolaborasi tersebut, menjadi bagian penting dari strategi Indonesia untuk menjebatani perlindungan lingkungan dengan cara pembangunan inklusif dan berkelanjutan

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6