Kasus Korupsi Minyak Mentah, Anak Riza Chalid Jelaskan Soal Kerugian Rp 2,9 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Anak dari saudagar minyak Mohammad Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa menjelaskan soal angka kerugian keuangan negara Rp 2,9 triliun atas penyewaan terminal BBM milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) oleh Pertamina, yang didakwakan Jaksa Penutut Umum (JPU).

Menurutnya, angka Rp 2,9 triliun merupakan pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.

"Jadi yang angka 2,9 triliun itu secara nyata dibuktikan di persidangan bahwa itu adalah pembayaran atas tagihan saya," tutur Kerry dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Kerry memastikan, terdapat berita acara serah terima terkait penyewaan terminal BBM tersebut. Dengan demikian, tidak ada pekerjaan fiktif dalam proses penyewaan terminal BBM milik PT OTM.

Terlebih, terminal itu masih dipergunakan sampai saat ini. "Jadi tidak ada pekerjaan yang fiktif. Semua pekerjaan itu diakui oleh kedua belah pihak," jelas dia.

Kerry pun meyakini, tidak ada kerugian negara dalam penyewaan terminal BBM PT OTM oleh Pertamina.

"​Jadi, tolong diperhatikan ya, tidak ada kerugian negaranya di sini. Itu saja yang mau saya sampaikan," ungkap dia.

Tim hukum Kerry, Patra Zen mengatakan, persidangan kali ini kembali menepis dakwaan jaksa mengenai adanya kerugian keuangan negara Rp 2,9 triliun. Sebab, nominal tersebut merupakan penerimaan atas penyewaan terminal BBM, bukan kerugian keuangan negara.

Biaya penyewaan itu termasuk untuk membayar pajak dan biaya operasional, seperti gaji pegawai.

"Masa uang yang diterima lalu operasional dihitung sebagai kerugian negara? Dan tadi kita sudah tanyakan, ternyata tangki ini beroperasi 24 jam. Enggak boleh ada libur. Natalan tetap operasional, apalagi lebaran, operasional," kata Patra.

Patra menggarisbawahi, PT OTM melakukan pelayanan kepada Pertamina dengan menyiapkan terminal BBM. Dengan demikian, PT OTM juga berkontribusi terhadap ketersediaan BBM nasional.

"Masa itu enggak dihitung sih? Bisa tersalur BBM sampai SPBU, antara lain karena ada PT OTM. Dan hari ini masih dipakai, hari ini masih operasi," tegas Patra.

Patra pun meyakini, hingga saat ini tidak ada satu pun saksi dari 42 orang yang telah dihadirkan jaksa, yang membuktikan atau menguatkan dakwaan terhadap kliennya.

"Maka sekali lagi, kami berdoa, kami ya, berdoa dengan sungguh semoga majelis hakim diberi kekuatan dan keberanian untuk memutus perkara ini secara adil," harap Patra.

Kuasa hukum Kerry lainnya, Hamdan Zoelva mengatakan, dalam surat dakwaan jaksa menyebut kliennya merugikan negara Rp 2,9 triliun terkait penyewaan terminal BBM.

Namun, dalam persidangan terungkap nilai tersebut adalah biaya sewa termina BBM selama periode 2014-2024.

"Tadi rupanya terungkap, Rp 2,9 triliun itu adalah sewa (terminal) OTM Merak itu selama 2014 sampai dengan 2024. Biaya sewa yang dibayar oleh Pertamina kepada OTM itulah 2,9 triliun itu," katanya.

Hamdan menambahkan, terminal BBM tersebut masih dipergunakan Pertamina hingga saat ini, meski telah disita Kejaksaan Agung sejak 2024. PT Pertamina juga masih membayar atas penyewaan terminal BBM tersebut.

"Pertanyaan saya, apakah yang terus dibayar ini kerugian negara yang naik lagi nih? Kan dibayar ke OTM juga, ke rekening OTM. Apakah naik terus ini? Ini saya bilang ngarang bebas itu," tegasnya.

Dalam persidangan, saksi yang dihadirkan adalah Manajer Keuangan PT OTM, Nabila. Dia menjelaskan, uang Rp 2,9 triliun diterima PT OTM merupakan biaya penyewaan terminal BBM oleh Pertamina sejak 2014 hingga 2024.

Dari nilai tersebut, PT OTM membayar pajak dan biaya operasional terminal, termasuk bayar listrik, gaji pegawai, perawatan, kredit bank beserta bunga, dan lainnya.

"Pajak dari sini. Asuransi juga," kata Nabila.

Reporter: Habibie Merdeka.com