Puan Ungkap Isu Prioritas DPR di Awal 2026, dari Persiapan Haji hingga Evaluasi Alih Fungsi Hutan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, mulai dari persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 hingga evaluasi pemberian izin pemanfaatan dan alih fungsi hutan.

Hal tersebut disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan III di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Puan menegaskan, DPR akan mengarahkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan optimal di tengah dinamika global dan tantangan pembangunan nasional.

“Tahun 2025 telah kita lalui dengan berbagai dinamika perekonomian, di tengah ketidakpastian global dan tuntutan pembangunan nasional yang semakin kompleks,” kata Puan.

Ia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.  Menurut Puan, APBN Tahun Anggaran 2026 tidak hanya ditujukan untuk menjaga kesinambungan fiskal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

“Pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” ujarnya.

“Kita akan memastikan kebijakan fiskal bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik,” sambungnya.

Dalam fungsi pengawasan, Puan menyampaikan DPR akan memfokuskan perhatian pada pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah melalui seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Sehingga kinerja pemerintah dapat optimal dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat pembangunan,” tuturnya.

Puan merinci sejumlah isu prioritas yang akan dibahas DPR, di antaranya ketersediaan BBM, listrik, dan bahan pangan pascabencana di Sumatera dan wilayah lainnya.

Selain itu, DPR juga akan mengevaluasi pelaksanaan transportasi selama Natal dan Tahun Baru, serta proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di negara-negara konflik.

Isu lain yang menjadi perhatian DPR meliputi reformasi Polri, Kejaksaan, dan pengadilan untuk memperkuat penegakan hukum, pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminasi, penanganan kasus super flu di sejumlah daerah, serta permasalahan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

“Termasuk persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, serta evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan,” kata Puan.

Terkait penanganan bencana, Puan mengungkapkan DPR telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera dan Aceh untuk mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Satgas ini dibentuk untuk memastikan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berjalan dengan baik, sehingga pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu,” jelasnya.

Selain itu, Puan juga menyinggung peran diplomasi parlemen. Pada masa persidangan ini, DPR akan mengikuti berbagai agenda multilateral guna memperkuat kerja sama antarnegara dan politik luar negeri Indonesia.

“Melalui diplomasi antarparlemen, DPR RI akan terus berperan aktif menyuarakan nilai kemerdekaan, kedaulatan negara, prinsip kemanusiaan, dan keadilan global,” ucapnya.

Puan menegaskan DPR berkomitmen melindungi WNI di luar negeri serta mendorong stabilitas dan perdamaian kawasan melalui dialog dan kerja sama internasional. 

Usai menyampaikan pidato, Puan secara resmi membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI dan mengajak seluruh anggota DPR menjalankan fungsi konstitusional dengan penuh tanggung jawab.

“Tibalah saatnya, kita memasuki masa persidangan, menjalankan fungsi konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” terang Puan.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, atas nama Pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026,” pungkasnya.