Puan Tegaskan DPR Terbuka Tampung Aspirasi Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Puan Maharani menegaskan kembali komitmen DPR untuk membuka pintu aspirasi masyarakat dengan mengikuti aturan yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan di tengah kehadiran aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok dan sejumlah rekannya dalam Rapat Paripurna DPR.

Botok dan perwakilan pendemo dipersilakan memasuki kompleks parlemen dan mengikuti jalannya sidang dari balkon ruang rapat. Mereka hadir saat agenda pembacaan laporan perkembangan penyusunan RUU Perampasan Aset oleh Komisi III DPR.

Usai menyimak laporan tersebut, Botok bersama sejumlah perwakilan kemudian beraudensi dengan pimpinan DPR. Di saat bersamaan, Puan tetap memimpin jalannya Paripurna agar agenda sidang berjalan sesuai rencana.

Supriyono alias Botok mengungkap dirinya dipersilakan masuk oleh pimpinan DPR untuk bertemu di dalam kompleks parlemen. Sebelum audiensi, ia dan rombongan menyaksikan pembacaan laporan perkembangan RUU Perampasan Aset dari balkon ruang rapat.

Salah satu tuntutan AMPB adalah pengesahan RUU Perampasan Aset. Laporan perkembangan penyusunan RUU tersebut dalam Paripurna dibacakan oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman.

"Dari awal kami mengatakan bahwa gedung DPR ini terbuka untuk menerima aspirasi dari masyarakat namun ada aturan dan mekanismenya," kata Puan usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Puan menekankan penyampaian aspirasi harus melewati prosedur yang telah disediakan lembaga. Ia meminta kelompok masyarakat yang ingin bertemu menyampaikan permohonan secara tertulis.

"Jikalau aspirasi dan pertemuan itu ingin dilakukan, silakan sampaikan surat permintaan untuk bertemu, sampaikan surat keinginan untuk menyampaikan aspirasi. Tentu saja kami akan menemui dan menerima aspirasi tersebut," tutur Puan.

Menurutnya, aspirasi dapat disalurkan melalui beragam kanal: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi terkait, melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), audiensi dengan pimpinan DPR atau komisi, hingga hadir dalam Rapat Paripurna bila diperlukan.

"Bahkan sampai kemudian kami akan bolehkan perwakilannya untuk ikut dalam paripurna. Namun ya ikuti mekanisme dan aturan yang ada di lembaga DPR ini," jelas Puan.

Audiensi perwakilan pendemo dengan pimpinan DPR dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Pada waktu yang bersamaan, Puan bersama Wakil Ketua DPR Sari Yuliati melanjutkan memimpin Rapat Paripurna.

Sebelum audiensi berlangsung, jalannya Paripurna sempat dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Pembagian peran itu disebut sebagai praktik biasa agar seluruh fungsi dan tugas DPR tetap berjalan.

"Memang kami membagi tugasnya karena kan saya dan Bu Sari memimpin Paripurna, sebelumya Pak Dasco memimpin Paripurna. Saya tadi juga ada pertemuan dulu," terang perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

"Pimpinan ada satu ketua dan empat wakil ketua, memang bertugas untuk bisa menemui masyarakat, aspirasi dan mempunyai tugas masing-masing untuk pembagian tugasnya," imbuh Puan.

Selain laporan perkembangan penyusunan RUU oleh Komisi III, Rapat Paripurna DPR hari ini mencakup pengesahan UU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Sidang juga memuat tanggapan Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.

Paripurna turut mengagendakan laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR terhadap Perubahan Kelima Prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Perubahan Keempat Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026, dilanjutkan pengambilan keputusan. Dokumen laporan Baleg ini diterima oleh Puan dalam Rapat Paripurna.

Agenda lain meliputi pengesahan hasil laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI Tahun 2026, serta hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Kepala Eksekutif Pegawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Paripurna juga mengesahkan RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai RUU inisiatif DPR.

Di luar Paripurna, DPR hari ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Daerah Kepulauan dengan Kementerian Keuangan dan RDPU Pansus RUU Daerah Kepulauan dengan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Forest Watch Indonesia (FWI), dan Sajogyo Institute.

Komisi IX DPR mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan untuk membahas evaluasi penanganan dan pemulihan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), perkembangan terkini penanganan bencana di wilayah Sumatera, serta penguatan perlindungan, kesejahteraan, dan kesehatan jiwa tenaga medis dan tenaga kesehatan.