Said Abdullah Minta Anggaran Penanganan Bencana Dipercepat, Singgung Dana On Call Rp 500 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah merumuskan kebijakan anggaran yang cepat namun tetap pruden untuk penanganan bencana di Sumatera. Ia menegaskan, anggaran sebenarnya tersedia dalam APBN 2025, termasuk dana on call sekitar Rp 500 miliar.

“Saya berharap Menteri Keuangan dan BNPB dapat merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden. Dari sisi anggaran, pada APBN 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera,” kata Said di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Menurut Said, kondisi TNI yang masih harus berswadaya seharusnya tidak terjadi apabila Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lead sector penanganan bencana dapat bergerak lebih cepat dalam mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan.

Ia menilai, Kementerian Keuangan pada prinsipnya dapat memberikan respons anggaran yang cepat jika BNPB mampu mengoordinasikan kebutuhan secara komprehensif, termasuk kebutuhan TNI AD dalam pembangunan jembatan darurat.

“Saya kira Menkeu juga bisa memberikan respon dukungan anggaran yang cepat bila BNPB lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun jembatan bailey,” ujarnya.

Said menjelaskan, jembatan bailey merupakan jembatan darurat yang dimiliki Zeni Tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan sangat krusial untuk membuka akses wilayah bencana yang terisolasi. 

Kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan tersebut dinilainya relatif tidak besar dan seharusnya dapat dipenuhi dengan cepat jika koordinasi lintas sektor berjalan optimal.

“Hal ini bisa menjadi evaluasi ke depan agar peran koordinasi lintas sektor oleh K/L yang menjadi lead sector lebih gesit. Jangan sampai penanganan bencana berlarut-larut karena lemahnya koordinasi antar sektor,” tegasnya.

Di sisi lain, Said menegaskan dukungannya terhadap langkah TNI AD yang telah memobilisasi seluruh sumber daya untuk membantu masyarakat terdampak bencana. 

Ia juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah jumlah jembatan bailey guna membuka akses daerah-daerah terisolasi di Sumatera.

“Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit,” ungkap Said.  

Lebih lanjut, Said mengingatkan bahwa selain dana on call, APBN 2025 juga memiliki alokasi anggaran di pos Belanja Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan bencana, sepanjang ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Ia menekankan bahwa kecepatan penanganan bencana harus menjadi prioritas utama pemerintah dan tidak boleh terhambat oleh prosedur birokrasi yang berbelit.

“Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat. Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita bersama,” tuturnya. 

“Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya. Yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat dan pengorganisasian yang baik di lapangan,” pungkas Said.