Sederet Alasan Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

Liputan6.com, Jakarta - Partai Gerindra mendukung usulan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota dipilih dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan alasan anggaran menjadi salah satu pertimbangannya.

Sugiono mencatat pada tahun 2015, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada angkanya mencapai hampir Rp 7 triliun. Nominal itu terus mengalami kenaikan dalam jumlah yang tidak sedikit. Bahkan pada 2024, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan Pilkada jumlahnya sudah mencapao lebih dari Rp 37 triliun.

"Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat," kata Sugiono melalui keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).

"Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” imbuhnya.

Sugiono meyakini, pemilihan melalui DPRD lebih efisien mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.

Menurut dia, ongkos politik yang dibutuhkan calon kepala daerah selama ini cenderung mahal, bahkan kerap kali jadi hambatan bagi sosok yang berkompeten untuk menjadi kepala daerah.

"Kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa," ucap Sugiono.

"Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD," sambungnya.

Soal esensi demokrasi, Sugiono berpandangan dipilihnya kepala daerah melalui DPRD tidak serta merta menghilangkannya. Sebab calon yang dipilih oleh anggota legislatif merupakan pilihan masyarakat dalam pemilu dan bisa diawasi langsung oleh masyarakat.

"Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” jelas Sugiono.

Selain tidak menghilangkan esensi demokrasi, Sugiono optimis pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa mengurangi potensi polarisasi di masyarakat.

Oleh karena itu, Sugiono menyatakan Gerindra mendukung rencana pemilihan melalui DPRD dibahas dan dikaji mendalam dengan melibatkan semua unsur dan elemen dalam menentukan mekanisme terbaik.

"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur," tegas Sugiono.

Intinya, masyarakat tetap harus mendapat akses untuk mengawal aspirasi yang disalurkan oleh perwakilannya di lembaga legislatif.

"Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup," tutup Sugiono.

Sebagai informasi, Wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Wacana tersebut kembali digulirkan Presiden Prabowo Subianto dengan dalih efisiensi anggaran.

Menurut dia, anggaran besar yang digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa dialihkan untuk memberi makan anak-anak hingga perbaikan sekolah.

Diketahui, isu ini bukan hal baru dalam politik Indonesia. Gagasan serupa juga sempat mengemuka di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mendapat dukungan dari sejumlah tokoh politik, termasuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kala itu Bambang Soesatyo (Bamsoet).