Kemenag Siapkan Rp 192 M untuk Pemulihan Madrasah dan Pendidikan Keagamaan Terdampak Bencana di Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan dukungan anggaran untuk penanganan dampak bencana banjir di tiga provinsi di Sumatera. Dari Rp 60 triliun anggaran yang dialokasikan Presiden Prabowo Subianto untuk banjir Sumatera, Kementerian Agama (Kemenag) mendapat sekitar 192 miliar.

Nasaruddin menyampaikan khusus di lingkungan Kementerian Agama, telah disiapkan dana sebesar Rp 155 miliar dan tambahan Rp 37,95 miliar. Anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung pemulihan madrasah, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan swasta, serta lembaga pendidikan keagamaan lainnya yang terdampak bencana.

"Presiden dan saya sepakat, jangan biarkan para siswa dan mahasiswa ini putus harapan. Mereka masih punya masa depan," kata Nadaruddin dikutip dari siaran persnya, Senin (22/12/2025).

Dia menyebut sejumlah madrasah mengalami kerusakan, bahkan ada yang hilang akibat bencana. Nasaruddin memastikan kementeriannya akan berupaya membantu pemulihan sarana pendidikan tersebut secara bertahap.

"Untuk adik-adik yang sedang kuliah atau sekolah, saya ingin menegaskan, jangan khawatir. Insya Allah akan dipermudah. Jangan sampai ada yang menyerah dengan kondisi ini," tuturnya.

Menurut dia, Kemenag juga telah mengalokasikan Rp3 miliar untuk pembangunan tahap awal satu bangunan penunjang. Namun, Nasaruddin menekankan bahwa penanganan bencana di Aceh merupakan persoalan jangka panjang.

"Ini tidak bisa selesai dalam beberapa bulan. Ada persoalan lahan, sawah, tanggul, dan relokasi yang butuh perencanaan matang dan biaya tambahan," jelas Nasaruddin.

Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendampingi masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa yang terdampak bencana banjir di Sumatera. Nasaruddin berharap seluruh masyarakat dapat melewati masa sulit ini bersama-sama.

"Kita terus berkoordinasi langsung dengan Presiden. Saya berdoa semoga kita bisa melewati semua ini dengan baik, Insha Allah," ucap Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memulai pengerjaan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, huntara tersebut mulai dibangun sejak Jumat 19 Desember 2025.

“Huntara dibangun pada lahan seluas empat hektar yang berada di Dusun Sibalanga Julu, Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting. Rencananya akan dibangun sebanyak 40 unit huntara tahap pertama,” kata Abdul seperti dikutip dari siaran pers, Senin (22/12/2025). 

Abdul menjelaskan, progres pekerjaan pada Minggu (21/12) terpantau pembukaan lahan telah selesai dilakukan. Terdapat satu unit huntara telah selesai 75% pengerjaan.

“Dalam pembangunan huntara, BNPB menggunakan rencana rancangan rumah tumbuh. Artinya, huntara ini nantinya akan dikembangkan juga sebagai hunian tetap (huntap),” ungkap dia.

Abdul merinci, luas lahan yang disiapkan untuk hunian per keluarga adalah 6x6 meter, luas bangunan huntara adalah 4x6 meter. Selain itu, model huntara menggunakan teknologi rumah instan sehat dan aman (RISHAM).

“Jadi satu unit rumah terdiri dari satu ruang tidur, satu ruang utama, dan satu kamar mandi yang dilengkapi dengan septitank. Struktur RISHAM menggunakan rangka beton bertulang,” Abdul menandasi.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan, pihaknya  akan membangun rumah hunian tetap bagi korban terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebanyak 2.603 unit. Pembangunan itu pun dilakukan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebanyak 2.500 unit rumah dari total 2.603 akan dibangun melalui sumbangan dari Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit rumah merupakan inisiatif langsung Ara-sapaan akrab Maruarar Sirait.

"Uangnya non-APBN, 2.603 rumah. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103," tutur Ara kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

Dia memastikan, pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2025 ini. Pada tahap awal, telah tersedia kesiapan pembangunan sebanyak 2.603 unit hunian tetap, meskipun penanganan bencana masih berada pada fase tanggap darurat.

Pembangunan tahap awal akan dimulai di Provinsi Sumatera Utara, dengan target groundbreaking pada minggu ini. Hal itu agar masyarakat terdampak dapat segera kembali memiliki hunian yang layak, aman, dan bermartabat.

Ara juga menekankan pentingnya fleksibilitas regulasi tanpa mengabaikan prinsip hukum dan akuntabilitas.

“Jangan sampai aturan justru menghambat negara untuk membantu rakyatnya," jelas dia.