Pemprov Aceh Waspadai Penjarahan Kendaraan di Wilayah Terdampak Banjir

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, meminta aparat penegak hukum mengawasi wilayah terdampak bencana, khususnya Aceh Tamiang, terkait isu penjarahan kendaraan bekas banjir.

"Kami berharap APH (Aparat Penegak Hukum) mengantisipasi dan memeriksa setiap angkutan yang membawa kendaraan bekas dampak banjir demi memastikan kepemilikan unit sebenarnya. Terutama atas kegiatan membawa keluar Aceh," kata dia di Banda Aceh, Sabtu (20/12/2025).

MTA menjelaskan, beberapa hari ini, memang mulai muncul kabar adanya aktivitas penjarahan kendaraan bekas banjir, terutama di Aceh Tamiang.

"Informasi ini mulai beredar di laman media sosial dan juga diterima dari masyarakat," ungkap dia.

Karena itu, seperti dilansir dari Antara, MTA berharap pemilik kendaraan yang masih berada di lokasi banjir segera mengamankannya atau berkoordinasi dengan warga setempat sebagai langkah antisipasi.

"Kami berharap kepada masyarakat agar turut serta memantau tindakan mencurigakan atas potensi praktek penjarahan tersebut, dengan segera melaporkannya kepada pihak aparat penegak hukum," kata dia.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan update penanganan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Aceh diklaim jadi daerah dengan kerusakan paling berat, dimana beberapa wilayah masih terisolasi lantaran ruas jalanan antar kecamatan belum bisa ditembus.

Dody melaporkan, sebelumnya wilayah-wilayah seperti di Aceh Tengah dan Bener Meriah sulit ditembus via jalur darat. Namun kini beberapa jenis kendaraan roda dua dan empat sudah bisa melintas.

"Sebetulnya sih terakhir kemarin kan yang belum bisa dimasukin itu kan Aceh Tengah dan Bener Meriah. Tapi kemarin sore sudah bisa tertembus, Alhamdulillah, walaupun memang masih kendaraan yang terbatas. Roda 2 dan Soda 4 yang 4x4. Ini memang logistik belum 100 persen," jelasnya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU berupaya membuka empat jalur alternatif menuju Aceh Tengah dan Bener Meriah agar bisa segera terbuka. "Jadi ini kita bekerjasama terus dengan TNI, karena kondisinya memang lumayan berat," imbuhnya.

Dikatakan Dody, saat ini jalur lintas kabupaten di Aceh sudah seluruhnya terbuka. Hanya saja, jalan lintas kecamatan/desa di beberapa wilayah masih belum bisa dijangkau.

"Kalau bicara antar kabupaten sudah tidak ada, cuma kalau bicara antar kecamatan mungkin ada beberapa kecamatan atau desa yang masih terisolasi. Dan itu datanya mungkin lebih ada di BNPB," terang dia.

Berdasarkan catatan Kementerian PU per 17 Desember 2025, total masih ada 1.413 titik terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Menyebabkan tanggul jebol, tanggul kritis, jalan putus, jembatan putus, hingga jalan tergenang

Sumatera Barat jadi yang paling banyak dengan 630 titik terdampak. Dengan 427 titik terdampak banjir, 203 titik terdampak longsor.

Di sisi lain, sebanyak 477 titik di wilayah Aceh masih terdampak banjir dan longsor. Dengan 419 titik terdampak banjir, 58 titik longsor.

Sementara sebanyak 306 titik di Sumatera Utara masih terkena dampak. Dengan 180 titik terdampak banjir dan 126 titik terdampak akibat longsor.