Daftar Perusahaan Diduga Penyebab Banjir dan Longsor Sumatra

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) merinci daftar perusahaan yang diduga menjadi penyebab bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra. Seluruhnya terbagi di wilayah Sumatra Barat, Aceh, dan Sumatra Utara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyampaikan, untuk perusahaan diduga menjadi penyebab banjir di wilayah Sumatera Barat ada sebanyak 11 korporasi.

“(Diduga merusak) DAS (daerah aliran sungai) Air Dingin, Kuranji, Anai Kota Padang dan Padang Panjang,” tutur Anang kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Perusahaan yang dimaksud adalah PT SBI, PT DDP, PT PJA, PT SSE, PT LAK, PT BEN, PT SM, MMP, JAM, PT AMP, dan PT IS.

Kemudian, untuk perusahaan diduga penyebab banjir di wilayah Aceh yang menggarap DAS Simpang Kanan, Simpang Kiri, Tamiang Jaya meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur hingga Langsa adalah PT RWP dan PT LMR. Sementara wilayah Das Jambu Aye di Aceh Utara dikelola PT RTS.

Selanjutnya, PT DP diduga bertanggung jawab atas DAS Krueng Sawang dan Pasee meliputi Aceh Utara, Aceh Tengah, Lhoksumawe, Bireun, Bener Meriah. Disusul DAS Hulu Pidie kawasan Pidie dikelola PT WAM dan PT ANI.

“Perusahaan diduga penyebab banjir di wilayah Sumatera Utara: DAS Wampu, Besitang, Batang Serangan Kabupaten Langkat yang pertama pembukaan Jalan Langkat-Kaban Jahe, kedua pembukaan Lahan untuk Tempat Wilayah Pamah Semelir,” jelas dia.

Anang juga mengulas bencana tanah longsor di Kecamatan Adian Koting dan Desa Tukaa di Tapanuli Utara dan Sibolga diduga melibatkan pelaku penebangan individu berjumlah tiga orang.

“DAS Batang Toru dan Gaboga Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara (diduga melibatkan) PT TPL, CV TAS, PT NSHE, PT WIS, PT AR, dan PT TBS,” Anang menandaskan.

Kementerian melalui dengan Direktorat Jendral Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) kembali melaksanakan penyegelan terhadap 3 Subjek Hukum yang diduga sudah melanggar tata kelola kehutanan di Kabupaten Tapanuli Selatan, ada 3 Subjek Hukum yaitu, PHAT (PHAT JAS, PHAT AR, dan PHAT RHS).

Tim Gakkum Kehutanan juga tetap melakukan verifikasi lapangan dan juga olah TKP, dan menemukan adanya papan peringatan Satgas PKH di bebeapa lokasi Korporasi yaitu,  PT.TBS/PT.SN dan PLTA BT/PT.NSHE, PT.TBS/PT.SN dan PLTA BT/NSHE.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) www.kehutanan.go.id, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, saat ini total Subjek Hukum yang sudah dilakukan penyegelan dan/atau verifikasi lapangan oleh Kementerian Kehutanan berjumlah 11 entitas.

"Mereka yaitu: 4 Korporasi (PT.TPL, PT.AR, PT.TBS/PT.SN dan PLTA BT/ PT. NSHE) dan 7 PHAT (JAM, AR, RHS, AR, JAS, DHP, dan M)," ujar Menhut Raja Julu, Minggu (14/12/2025).

Berdasarkan hasil temuan ada dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana pemanen atau pemungutan hasil hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan pejabat yang berwenang, seperti yang dituliskan pada Pasal 50 ayat (2) huruf c UU 41 Nomor 1999, tentang Kehutanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda yang dikenakan sebanyak 3,5M, berdasarkan Pasal 78 ayat 6.

Barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh Tim Ditjen Gakkum menentukan jejaring ekosistem pelaku kejahatan dan juga modus operasi atas perbuatan perusakan yang mengakibatkan bencana hidrometeorologi banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan perkembangan terbaru, Menteri Raja Juli mengatakan bahwa di locus PHAT atas nama JAM, dan Tim DItjen Gakkum Kehutanan menemukan juga beberapa barang bukti yang dicurigai bersangkutan dengan kegiatan ilegal pemanenan dan pemungutan hasil daripada hutan.

Barang bukti yang dihasilkan berdasarkan data dari www.kehutanan.go.id yaitu, +60 batang kayu bulat, +150 batang kayu olahan, 1 (satu) unit alat berat excavator PC 200, 1 (satu) unit Buldozer dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit truck pelangsir kayu dalam keadaan rusak, 2 (dua) unit mesin belah, 1 (satu) unit mesin ketam, dan 1 (satu) unit mesin bor. 

Tim PPNS Ditjen Gakkumhut setelah ini akan melakukan pendalaman hasil dari temuan barang bukti dengan penyidikan terhadap PHAT JAM atas kasus temuan empat truk bermuatan kayu yang asalnya dari lokasi PHAT JAM tersebut serta dengan dokumen yang sah.

Guna untuk memperkuat hasil temuan, TIM PPNS Ditjen Gakkum Kehutanan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam proses pengamanan barang bukti.