Ketua KPK: Hakordia Bukan Seremonial, Tanamkan Integritas hingga Sanubari

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) harus dimaknai sebagai gerakan nyata, bukan sekadar acara tahunan yang seremonial.

Menurut dia, pelaksanaan Hakordia selama ini lebih banyak dipusatkan di Jakarta. Namun berbeda pada tahun ini saat lokasi diselenggarakan di Yogyakarta yang diharapkan memberi semangat dan suasana berbeda dalam memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di tanah air.

"Mudah-mudahan dengan suasana berbeda ini bisa menunjukkan komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi di negara tercinta," ujar Setyo dalam peringatan Hakordia 2025 di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

Dia mengajak seluruh pihak tanpa kecuali, baik yang hadir langsung maupun tidak ke peringatan Hakordia 2025, untuk menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat peran masing-masing dalam melawan korupsi. Caranya, dengan berkomitmen dalam tindakan nyata.

Dalam kesempatan itu, Setyo juga menyoroti penerapan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang masih sering dimaknai hanya sebagai simbol. Ia mengingatkan, keberadaan tulisan WBK tidak boleh dianggap sekadar penanda semu.

"Jangan dikonotasikan kalau ada tulisan WBK, berarti di situ tidak boleh korupsi sehingga cari tempat lain. Itu keliru!," ucap Setyo.

Karena itu, ia meminta dukungan Kementerian PAN-RB untuk merumuskan pemaknaan ulang WBK agar lebih substansial dan menyentuh aspek integritas aparatur.

"WBK harus menjadi pengingat yang masuk ke dalam sanubari kita, bukan hanya plang yang dipasang," terang Setyo.

Dia menyerukan, kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam membasmi korupsi dan menjaga kepercayaan publik terhadap negara.

"Mari satukan aksi basmi korupsi, salam antikorupsi!," tukas Setyo.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 yakni 72,32 poin. Capaian itu meningkat dari SPI 2024 yang tercatat 71,53 poin.

"Survei Penilaian Integritas ini pelengkap dari Indeks Persepsi Korupsi. Skornya memang meningkat tahun ini menjadi 72,32 poin," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

Meski mengalami peningkatan, Setyo mengatakan skor 72,32 poin masih terhitung rentang. Apalagi, jika dibandingkan dengan skor di kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah ada yang melewati angka 80.

"Skor ini bukan hanya sekadar angka, melainkan menunjukkan bahwa perilaku korupsi di masing-masing itu masih ada," ujarnya.

Mengacu hasil itu, Setyo menyarankan pimpinan kementerian/lembaga maupun pemda untuk menugaskan inspektorat masing-masing membedah skor SPI 2025 bersama KPK.

"Nanti dibedah di bagian apa yang risiko integritasnya masih rendah, potensi kerawanan-kerawanan terhadap gratifikasi, suap, dan lain-lain masih rendah. Semua bisa dilihat, bisa diukur, dan kami lakukan survei angka ini secara jujur. Tidak ada kemudian bisa di-upgrade," katanya.

Setyo memastikan, bila terdapat kecurangan dalam pengisian SPI maka KPK dapat menemukannya.

"Kami memiliki alat, ada tool yang bisa mengukur, ini kira-kira benar apa enggak, kemudian kami bandingkan dengan dokumen penyertanya, dan sehingga kami simpulkan bahwa ini adalah akal-akalan. Setelah kami dalami, ternyata betul, ada cipta kondisi untuk bisa membuat skor dalam satu wilayah itu menjadi baik," jelas Setyo.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil akan turun ke jalan memperingati Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia 2025 yang jatuh pada hari ini, Selasa (9/12/2025). Pengamanan pun disiapkan.

Total, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki menyebut, 1.001 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa dari Indonesia Corruption Watch (ICW) maupun sejumlah aliansi lain yang akan dilakukan pada hari ini.

"1.001 personel, pelayanan aksi unjuk rada wilayah Jakarta Pusat," kata Ruslan dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

Ruslan menegaskan pengamanan dilakukan persuasif.

"Silakan berorasi dengan tertib. Jangan memprovokasi, jangan melawan petugas. Hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” ujarnya.

Dia menambahkan, menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga, tapi harus dilakukan secara damai. “Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti merosotnya komitmen pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran yang dinilai makin jauh dari janji kampanye pada Pemilu 2024.

Aksi direncanakan berlangsung di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, sekitar pukul 15.00 WIB.

Sejumlah lembaga antikorupsi, organisasi mahasiswa, hingga kelompok advokasi disebut bakal menyampaikan sikap masing-masing.

Mereka menilai dalam satu tahun terakhir, berbagai kebijakan pemerintah justru memperlemah upaya pencegahan dan penindakan kasus korupsi.

Selain menyuarakan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan, peserta aksi juga akan menyinggung kondisi lembaga penegak hukum yang dianggap makin jauh dari prinsip independensi.