Seskab Teddy Ungkap Keseriusan Prabowo soal Penanganan Bencana Sumatra

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya agar penanganan dan pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan dengan cepat, tepat, dan konsisten.

Diterbitkan 08 Desember 2025, 14:20 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sangat serius dalam mengupayakan pemulihan pascabencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dalam rapat terbatas penanganan bencana Sumatra di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu 7 Desember 2025, Prabowo, kata dia, mengingatkan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam penanganan.

"Kepala Negara menegaskan beberapa hal, di antaranya; pentingnya kecepatan, ketepatan, dan konsistensi tindakan dari seluruh unsur pemerintah untuk memastikan keselamatan dan pemulihan warga terdampak," kata Teddy dalam akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Senin (8/12/2025).

Prabowo, lanjut dia, meminta operasi terpadu TNI, Polri, Basarnas, BNPB, serta pemerintah daerah terus diperkuat. Khususnya, dalam mempercepat distribusi bantuan ke lokasi-lokasi terdampak bencana.

"Memastikan keamanan wilayah, dan memulihkan konektivitas antardaerah yang terputus akibat bencana," kata Teddy.

Tak hanya itu, kata dia, Prabowo juga meminta rumah warga yang mengalami kerusakan akibat banjir akan menjadi prioritas pemulihan pascabencana.

"Terkait banyaknya rumah warga yang mengalami kerusakan dan perlu mendapatkan dukungan pembangunan kembali dari pemerintah, Kepala Negara menegaskan bahwa kebutuhan tersebut akan menjadi bagian dari prioritas pemulihan pascabencana," tutur Teddy.

 

Akui Banyak Tantangan

Teddy tak menepis masih banyak tantangan yang ditemui di sejumlah lokasi bencana. Kendati begitu, pemerintah akan terus memastikan penanganan dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

Dalam rapat terbatas, Prabowo juga meminta agar manajemen penyaluran bantuan agar diperhatikan secara lebih teliti, khusunya soal obat.

"Obat-obatan termasuk dalam kebutuhan prioritas yang harus segera dipenuhi dan dipastikan tiba tepat waktu kepada masyarakat yang membutuhkan," tutur Teddy.

Prabowo juga menyoroti pemenuhan kebutuhan pakaian bagi warga terdampak. Tidak hanya melalui program khusus penyediaan pakaian untuk wilayah bencana, dia mendorong partisipasi publik melalui donasi pakaian layak pakai.

Di sisi lain, Prabowo menegaskan pentingnya menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam setiap upaya penanganan dan pemulihan bencana di tanah air. 

"Kekompakan seluruh unsur pemerintah, relawan, dan masyarakat menjadi kekuatan besar dalam mempercepat pemulihan di wilayah terdampak," pungkas Teddy.

Jika Tak Mampu, Pemerintah Jangan Malu Minta Bantuan

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR, Lasarus meminta pemerintah bergerak cepat menangani pascabencana Sumatra, dengan salah satunya memberikan bantuan alokasi anggaran ke daerah terdampak.

Dia mendengar informasi bahwa ada keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk menangani bencana Sumatra.

"Keterbatasan kemampuan fiskal daerah ini, mau tidak mau harus ada inisiatif dari pemerintah pusat, supaya bencana ini segera bisa kita tangani," kata Lasarus dalam rapat kerja bersama Kemenhub, KemenPU, Basarnas, BMKG, dan Korlantas di ruang rapat Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut, keterbatasan dana seharusnya tidak menjadi kendala utama, mengingat masih terdapat sejumlah wilayah yang terisolasi dan harus segera mendapat bantuan.

"Kami berharap sektor pembiayaan ini atau pendanaan ini, bukanlah menjadi kendala utama, sehingga kita bisa menangani bencana ini dengan baik," jelas Lasarus.

Dia menyadari masih ada perdebatan di sejumlah kalangan soal status bencana Sumatra. Namun, Lasarus mengingatkan, pemerintah bergerak cepat dan jangan malu meminta pihak lain jika tak mampu menangani masalah tersebut.

"Silahkan pemerintah mau menetapkan status ini seperti apa. Yang penting bagi kami adalah tangani dengan cepat," ungkap dia.

"Bantu masyarakat ini dengan cepat. Kalau kita tidak mampu, enggak usah malu, kita minta pertolongan dari pihak manapun. Karena masyarakat di lokasi bencana pasti membutuhkan kehadiran cepat negara di sekitar ketidakmampuan mereka menghadapi kondisi yang ada sekarang ini," sambung Lasarus.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6