Puan Minta Pemberian Bantuan Bencana Sumatera via Helikopter Dievaluasi, Ingatkan Pejabat Punya Empati

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menilai pendistribusian bantuan bencana menggunakan helikopter perlu dievaluasi, menyusul kontroversi bantuan yang dilempar dari udara dalam penanganan banjir dan longsor di Sumatera.

Puan menegaskan penyaluran bantuan harus dilakukan secara efektif agar benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak bencana.

"Banyak sekali wilayah yang jalurnya itu terputus, jadi dilakukan melalui udara, namun kemudian cara pemberiannya mungkin dianggap kurang efektif atau kurang baik. Karena itu juga perlu dievaluasi yang sebaik-baiknya," ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Desember 2025.

Pernyataan Puan tersebut merespons pertanyaan soal aksi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang viral di media sosial setelah membagikan bantuan dengan cara dilempar dari helikopter.

Sejumlah bantuan makanan dilaporkan rusak saat jatuh ke tanah dan tidak bisa dikonsumsi warga.

"Jangan sampai bantuan yang datang pun kemudian tidak bisa bermanfaat bagi para korban," ucap Puan.

"Jadi ini yang sebaiknya kita pikirkan langkah-langkah yang terbaik bagi masyarakat yang terdampak, bagi wilayah yang terkena terkena bencana tersebut," sambung dia.

Puan juga merespons pernyataan Kepala BNPB Letjen Suharyanto yang sebelumnya menyebut banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatera hanya terjadi di media sosial. Setelah meninjau langsung lokasi bencana, Suharyanto telah menyampaikan permintaan maaf.

Karenanya, Puan mengingatkan semua pejabat agar lebih berhati-hati dan berempati saat memberikan pernyataan maupun bertindak terkait penanganan bencana.

"Lebih baik kita bisa berempati daripada memberikan komentar yang tidak seharusnya. Karena memang situasinya musibah di mana-mana," tutup Puan.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui jumlah korban meninggal dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data hingga Kamis (4/12) pagi, korban meninggal bertambah mencapai 776 orang.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam situs resmi BNPB, jumlah korban hilang sebanyak 564 orang di tiga provinsi terdampak tersebut dan 2.600 orang luka-luka.

Rincian korban meninggal di antaranya, Aceh sebanyak 277 orang meninggal, 193 korban hilang dan 1.800 luka-luka. Kemudian di Sumut, korban meninggal mencapai 299 orang, korban hilang 159 orang dan 610 luka-luka.

Di Sumbar, korban meninggal sebanyak 200 orang dan 212 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan 111 orang luka-luka. Sementara, total warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus 3,3 juta jiwa.

BNPB juga melaporkan dampak kerusakan akibat banjir di tiga provinsi di Sumatra tersebut. Infrastruktur yang rusak di Aceh meliputi 204 jembatan, 75 fasilitas pendidikan, 99 kantor, 48 rumah ibadah, dan 5.200 rumah.

Di Sumut, infrastruktur yang rusak meliputi 27 jembatan, 19 rumah ibadah, 1 fasilitas kesehatan, dan 2.400 rumah. Sementara di Sumbar, Infrastruktur yang rusak di antaranya 64 jembatan, 65 rumah ibadah, 8 fasilitas kesehatan, 1 kantor, 84 fasilitas pendidikan, dan 2.800 rumah.

Bencana Sumatera berupa banjir dan longsor pada November 2025 diproyeksi telah menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, mencapai Rp 68,67 triliun secara nasional. Angka kerugian ini mencakup berbagai kerusakan dan kehilangan yang diakibatkan oleh bencana ekologis tersebut.

Berdasarkan hasil pemodelan yang dilakukan oleh CELIOS dikutip Rabu (3/12/2025), menggunakan data per 30 November 2025 , kerugian fantastis senilai Rp 68,67 triliun tersebut setara dengan 0,29 persen penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Kerugian materi (langsung) akibat bencana ini diperkirakan mencapai Rp 2,2 triliun di tiga provinsi yang paling terdampak luas, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kerugian ini terbagi ke dalam tiga sektor utama: Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertanian Tanaman Pangan.

Secara regional, bencana ini diperkirakan menyebabkan ekonomi Aceh menyusut sekitar 0,88 persen atau setara Rp 2,04 triliun.

Kerugian ekonomi Rp 68,67 triliun tersebut merupakan hasil perhitungan yang mencakup lima jenis kerugian utama:

Kerugian Rumah: Dengan asumsi kerugian mencapai Rp30 juta per rumah.

Kerugian Jembatan: Biaya pembangunan kembali masing-masing jembatan mencapai Rp1 miliar.

Kerugian Pendapatan Keluarga: Dihitung berdasarkan pendapatan rata-rata harian yang hilang selama 20 hari kerja.

Kerugian Lahan Sawah: Diperkirakan kehilangan Rp6.500 per kg dengan asumsi 7 ton hasil per hektare (Ha).

Perbaikan Jalan: Biaya perbaikan mencapai Rp100 juta per 1.000 meter.

Data sementara per 30 November 2025 mencatat total kerugian fisik yang luas, antara lain 61.518 rumah rusak/terdampak, 18 jembatan hancur, dan 14.600 meter jalan rusak. Selain itu, bencana ini menimpa 96.110 keluarga (KK) dengan total 220.309 jiwa terdampak, serta merusak 1.495 hektare sawah.