Tak Hanya Cuaca Ekstrem, Seskab Teddy Ungkap Penyebab Lain yang Perparah Banjir Sumatra

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan banjir di Sumatra yang memakan ratusan korban jiwa meninggal dunia bukan hanya disebabkan oleh cuaca yang ekstrem.

"Jadi penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana," kata dia dalam konferensi pers perkembangan penanganan banjir Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Teddy menegaskan pemerintah akan menelusuri kerusakan lingkungan yang menyebabkan banjir di Sumatra menjadi parah. Dia memastikan investigasi menyeluruh akan dilakukan untuk menelusuri penyebab banjir Sumatra.

"Seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi dan menyeluruh terkait bencana ini," jelas Teddy.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengupdate jumlah korban meninggal dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Data hingga Rabu (3/12) pagi, korban meninggal bertambah mencapai 753 orang.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam situs resmi BNPB, jumlah korban hilang sebanyak 650 orang di tiga provinsi terdampak tersebut dan 2.600 orang luka-luka.

Rincian korban meninggal di antaranya, Aceh sebanyak 218 orang dan 227 korban hilang orang. Kemudian di Sumut, korban meninggal 299 orang dan korban hilang 163 orang.

Di Sumbar, korban meninggal sebanyak 234 orang dan 260 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan 111 orang luka-luka. Sementara, total warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus 3,3 juta jiwa.

BNPB juga melaporkan kerusakan rumah-rumah warga akibat banjir bandang yakni 3,6 ribu rumah rusak berat, 2,1 ribu rusak sedang dan 3,7 ribu rusak ringan.

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo meminta pemerintah menerapkan moratorium izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) menyusul bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra.

"Moratorium izin dan kemudian dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Karena ada beberapa peta yang kemudian kita cross check kementerian, itu dinyatakan memang ada beberapa kawasan hutan lindung yang dikonversi menjadi atau diberikan izin PPKH," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Legislator Golkar ini menegaskan, bisa jadi bencana Sumatra terjadi karena pemerintah tak mampu mengawasi sepenuhnya aktivitas di kawasan yang berizin, di mana acap kali ditemukan adanya kerusakan lingkungan.

"Dan ini bukan persoalan baru, sudah cukup lama," ungkap Firman.

Menurut dia, bencana Sumatra menjadi pelajaran dan tamparan bagi semua pihak dalam mengawasi lingkungan.

"Ini merupakan suatu peringatan bagi kita semua, terutama sebagai regulator dan juga pada pemerintah sebagai yang memiliki otoritas," kata Firman.

Sebelumnya, pemerintah memastikan akan mengejar pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran sehingga menyebabkan gelodongan kayu muncul saat banjir Sumatra.

"Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayuyang banyak terbawa arus banjir," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam konferensi perkembangan penanganan banjir Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/12/2025).

"Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit," sambungnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan penegakan hukum terkait temuan gelondongan kayu saat banjir Sumatra.

Menurut dia, Polri sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menyelidiki penyebab munculnya gelondongan kayu tersebut.

"Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menhut dan kami akan besok melaksanakan rapat untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman proses yang terjadi, bila ada pelanggaran hukum kita akan proses," jelas Listyo.